Nasional
Kapolri dan Mendikdasmen Sepakat Masalah Kedisiplinan Kedepankan Keadilan Restoratif

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif terkait permasalahan pendisiplinan yang berujung hukum.
Hal itu diungkapkan Kapolri usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Selasa (12/11/2024). Ia menuturkan masalah dunia pendidikan, Polri memiliki sikap yang sama yakni bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi,” kata Jenderal Sigit dalam konferensi pers.
Pada audiensi tersebut juga dibahas mengenai ancaman-ancaman pada generasi muda seperti narkoba, judi online dan juga masalah kenakalan remaja lainnya seperti tawuran.
“Kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik dan beliau memberikan peran dan kerjasama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” kata Jenderal Sigit.
Lebih lanjut, masalah pendidikan di Papua juga menjadi fokus utama. Dalam mendukung dunia pendidikan, Kapolri mengatakan bahwa Polri memiliki program di Papua yaitu Polisi Pi Ajar. Dengan pertemuan ini sambungnya, tentu dapat meningkatkan kemampuan bagi para anggota (Bhabinkamtibmas) dalam program polisi mengajar tersebut.
“Beliau (Mendikdasmen) juga memberikan ruang untuk skill kita bisa ditingkatkan. Sehingga kemudian program kita untuk Papua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga tentunya kejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” pungkas Kapolri.
Senada dengan Kapolri, Abdul Mu’ti mengakui bahwa memiliki kesepahaman dalam menciptakan suasana pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah. Menurutnya, masalah kekerasan di lembaga pendidikan yang masih kerap terjadi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
“Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah atau bahasa hukumnya restoratif justice,” katanya.
Selain itu untuk masalah kedisiplinan murid, Polri dan Kementerian Dikdasmen memiliki gagasan untuk melaksanakan program Pramuka Bhayangkara. Hal ini menurut Abdul Mu’ti dapat meningkatkan kedisiplinan para murid.
“Karena kepanduan pramuka dan juga kepanduan yang lainnya ini juga kita perlukan untuk membentuk jiwa Bhayangkara dan juga sikap-sikap di kalangan para pelajar ini dengan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif untuk masa depan mereka,” imbuhnya.
Ia menambahkan dari pertemuan ini akan dilanjutkan dengan nota kesepahaman alias MoU antara Polri dengan Kemendikdasmen. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat menyelesaikan permasalah tidak hanya dari hilir namun juga dari hulu. (By/red)
Jawa Timur
Polres Blitar Kota Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS Pilkades Serentak 2026

BLITAR – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Polres Blitar Kota menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Kewilayahan Aman Pilkades Penataran 2026.
Apel ini menjadi pengecekan akhir kesiapan personel, perlengkapan, dan pola pengamanan sebelum anggota diterjunkan ke lokasi tugas.
Apel dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., dengan melibatkan personel TNI-Polri serta unsur terkait. Dalam pengamanan Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota mencatat terdapat 8 desa di 5 kecamatan dengan total 52 TPS yang masuk dalam wilayah pengamanan.
Untuk mendukung kelancaran pemungutan suara, sebanyak 266 personel disiapkan. Kekuatan itu terdiri dari 161 personel pengamanan TPS, 89 personel patroli, serta 16 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) dan Satgas Intelijen.
Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan seluruh personel harus menjalankan tugas secara profesional, menjaga netralitas, serta tidak terlibat dalam politik praktis maupun memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa.
Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.
Personel diminta meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para calon kepala desa guna mencegah potensi konflik selama pelaksanaan Pilkades.
Kapolres menekankan keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga dari kemampuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebelum, selama, dan setelah Pilkades.
Selain menjaga keamanan, anggota juga diminta mengedepankan pendekatan humanis dengan menerapkan prinsip senyum, sapa, dan salam saat berinteraksi dengan masyarakat. Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan penyelenggara Pilkades juga harus terus diperkuat tanpa ego sektoral.
Kapolres turut mengingatkan personel agar bijak menggunakan media sosial serta mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu perpecahan.
Satgas Humas dan Satgas Gakkum diminta aktif melaksanakan patroli siber untuk memantau perkembangan situasi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu kondusivitas Pilkades.
Di samping kesiapan operasional, seluruh anggota diingatkan menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas serta memastikan perlengkapan perorangan telah disiapkan secara lengkap.
Melalui apel pergeseran pasukan ini, Polres Blitar Kota menegaskan komitmennya memberikan pengamanan maksimal dalam Pilkades Serentak 2026.
Dengan dukungan seluruh unsur terkait dan partisipasi masyarakat, pesta demokrasi tingkat desa tersebut diharapkan berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif.(Hms/JK)
Jawa Timur
Lewat PIRAMIDA, Polres Blitar Kota Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Program Poliran

BLITAR – Polres Blitar Kota menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Presiden, Jalan Ir. Soekarno Nomor 276, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan insan pers.
Kegiatan itu dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota, serta awak media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di wilayah Blitar Raya.
Dalam sambutannya, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan media.
Menurutnya, insan pers merupakan salah satu elemen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa program Kapolri menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Menurut Kapolres, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.
Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Blitar Kota juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat keras terlarang berbahaya (okerbaya) yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.
Ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Kapolres mengajak media untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, media diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan serta upaya pemberantasan peredaran narkotika.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.
Kesempatan ini, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, juga menyampaikan tentang program dari Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ia menjelaskan bahwa pada program tersebut, salah satu upaya dan wujud kepedulian Polri untuk menekan angka pengangguran.
Polres Blitar Kota berharap kegiatan PIRAMIDA tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana membangun kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling mendukung.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan nyaman di wilayah Kota Blitar. (JK/Red)
Nasional
Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.
Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.
Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, pada Jumat (20/11/2026).
Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan.
Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.
Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.
Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.
Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.
POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.
Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.
Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.
Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.(Hms/DON)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum3 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan











