Connect with us

Hukum Kriminal

AMKEI Serukan Keadilan: Jangan Lindungi Oknum, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Tual Tak Boleh Berakhir Damai

Published

on

Jakarta— Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Kepulauan Kei Indonesia (AMKEI) menyatakan sikap tegas atas dugaan kekerasan yang melibatkan seorang oknum anggota Brimob terhadap anak di bawah umur di Kota Tual.

Peristiwa yang dikabarkan berujung pada meninggalnya korban tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang menguji komitmen penegakan hukum di wilayah Kepulauan Kei dan Maluku.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) DPP AMKEI Indonesia, Romadhan Reubun, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal semata. Ia mendesak Kepolisian Daerah Maluku untuk memproses perkara tersebut secara pidana sekaligus etik apabila dugaan kekerasan terbukti.

“Jangan lindungi oknum. Jika benar ada tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak, maka proses hukum harus berjalan tanpa kompromi, baik secara pidana maupun melalui mekanisme kode etik profesi,” tegas Romadhan, Sabtu (21/2/2026).

Secara hukum, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dijerat Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun. Apabila ditemukan unsur kesengajaan yang lebih berat, penyidik dapat menerapkan pasal dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi sesuai konstruksi peristiwa.

Selain itu, karena korban merupakan anak di bawah umur, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga relevan diterapkan. Pasal 76C juncto Pasal 80 secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mengatur pemberatan sanksi apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.

Romadhan menegaskan bahwa status sebagai aparat penegak hukum tidak boleh menjadi tameng perlindungan.

“Seragam tidak boleh menjadi pelindung dari jerat hukum. Di hadapan hukum semua warga negara setara. Jika terbukti bersalah, pelaku harus diproses pidana dan dijatuhi sanksi etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” ujarnya.

DPP AMKEI Indonesia juga meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan perkembangan perkara disampaikan secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Kei dan Maluku untuk mengawal kasus ini secara objektif. Nyawa anak adalah hak hidup yang dijamin konstitusi. Keadilan harus ditegakkan, dan tidak boleh ada impunitas,” pungkas Romadhan Reubun. (By/Red)

Hukum Kriminal

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran Narkoba, Amankan Kurir Jaringan Ganja

Published

on

SIDOARJO – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sidoarjo Polda Jatim menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram.

Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan seorang karyawan pabrik berinisial AT (29) saat menerima paket ganja di kawasan Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (16/11) lalu,  sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah menerima paket kardus dari kurir salah satu jasa ekspedisi.

“Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di dalam kardus tersebut,” ujar AKBP Bobby dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, AT mengaku mendapatkan barang haram itu dari seorang pengendali berinisial BEN. Tersangka berperan sebagai penerima paket sekaligus bertugas menaruh kembali ganja di sejumlah titik sesuai perintah pengendali jaringan.

Polisi mencatat, AT telah menjalankan peran tersebut sejak September 2026 dan sudah empat kali menerima kiriman ganja.

Pada pengiriman pertama awal September dan kedua awal Oktober 2026, tersangka masing-masing menerima sekitar 2 kilogram ganja yang kemudian diletakkan secara terpisah di semak-semak kawasan pergudangan Tambak Sawah, Kecamatan Waru.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, AT kembali menerima 4 kilogram ganja. Sebanyak 1 kilogram diletakkan di titik ranjau yang ditentukan, sementara 3 kilogram sisanya diserahkan kepada seseorang berinisial IYEK di kediaman tersangka atas perintah BEN.

Adapun pada pengiriman keempat, 16 November 2026, aksi tersangka berhasil digagalkan petugas sebelum paket 3 kilogram ganja tersebut sempat diedarkan kembali.

Atas perbuatannya, AT dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. (Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sita 15,59 Gram Sabu

Published

on

SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial UY (32) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Bulak, Surabaya.

Dari penangkapan terhadap warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak tersebut, Polisi menyita barang bukti sabu seberat bruto 15,59 gram.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sukolilo, Surabaya pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, UY mengaku memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial HN yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Tersangka membeli 15 gram sabu seharga Rp12 juta atau sekitar Rp800 ribu per gram untuk diedarkan kembali,” terang AKP Adik.

Dalam menjalankan aksinya, UY memecah dan mengemas ulang sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per paket.

Sebelum tertangkap, tersangka mengaku telah berhasil menjual 10 paket dengan total pemasukan Rp1,75 juta.

“Sebanyak Rp1,6 juta dari hasil penjualan digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya Rp150 ribu turut kami amankan sebagai barang bukti,” tutur AKP Adik

Ia menambahkan, berdasarkan pengakuan tersangka, UY sudah tujuh kali bertransaksi membeli sabu dari pemasok yang sama sejak Juni hingga November 2026.

Keterangan ini menjadi petunjuk bagi penyidik untuk terus mengembangkan kasus guna memburu jaringan pemasok di atasnya.

Selain sabu seberat bruto 15,59 gram dalam satu plastik klip, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain meliputi satu unit timbangan digital merek Camry, dua bendel plastik klip kosong, satu alat serok dari sedotan plastik, satu unit ponsel beserta kotak ponsel Redmi 10, serta uang tunai Rp150 ribu.

Atas perbuatannya, tersangka UY dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. (DON/Hms)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Satresnarkoba Polres Blitar Ungkap Peredaran Sabu di Selopuro, 4,97 Gram  Diamankan

Published

on

BLITAR — Satresnarkoba Polres Blitar berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, pada Kamis (19/11).

Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial M (27), warga Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.

Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu dengan total berat bersih 4,97 gram yang terbagi dalam sejumlah paket plastik klip. Selain itu, turut diamankan timbangan elektrik, plastik klip, telepon genggam, serta satu unit sepeda motor.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Yusi Kusuma, S.H., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polres Blitar dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Blitar.

“Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Blitar untuk menjalani proses penyidikan dan pendalaman pengembangan lebih lanjut,” ujar Yusi dalam keterangannya.

Atas perbuatannya, terduga pelaku diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Blitar juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau layanan 110 apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.(Hms/JK)

Continue Reading

Trending