Bandung— Ketika rupiah kembali menyentuh titik terlemah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat, banyak orang mulai merasakan kecemasan yang semakin nyata. Harga kebutuhan perlahan naik, biaya hidup terasa makin berat, sementara generasi muda hidup di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi.

Di media sosial, keresahan itu muncul hampir setiap hari: tentang pekerjaan, masa depan, cicilan, hingga pertanyaan sederhana yang mulai terasa rumit, apakah hidup masih bisa diperjuangkan, atau semuanya memang sudah ditentukan keadaan?

Nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.780 per dolar AS bukan hanya soal angka ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, terutama kelas menengah dan generasi muda perkotaan, itu menjadi simbol tekanan hidup modern. Mimpi terasa semakin mahal, rasa aman terhadap masa depan mulai goyah, sementara dunia bergerak begitu cepat tanpa memberi banyak waktu untuk bernapas.

Kadang yang paling melemah bukan hanya rupiah, tetapi rasa percaya manusia terhadap masa depannya sendiri.

Di tengah situasi seperti itu, perdebatan lama tentang free will dan takdir kembali terasa relevan. Apakah manusia benar-benar memiliki kendali atas hidupnya, atau sebenarnya hanya sedang menjalani skenario besar yang sudah ditentukan sejak awal?

Menurut Krisna, free will alias kehendak bebas adalah anugerah yang membuat manusia tetap memiliki arah di tengah ketidakpastian. Manusia diberi akal, hati, dan kesadaran untuk menentukan respons terhadap hidupnya sendiri.

“Kita tetap punya pilihan: mau bangkit atau menyerah, mau terus belajar atau berhenti karena keadaan. Situasi boleh sulit, tetapi manusia tetap diberi ruang untuk menentukan sikapnya,” ujarnya kepada 90detik.com, Kamis (28/5/2026).

Namun, di balik kebebasan itu, tetap ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam seluruh perjalanan kehidupan. Krisna mengibaratkan free will seperti remote kontrol, sementara kuasa Tuhan adalah sistem operasi besar yang menopang seluruh semesta.

“Kalau free will itu remote, maka kuasa Tuhan adalah sistem operasinya. Kita bisa memilih tombol apa pun, tetapi hidup tetap berjalan dalam pengetahuan dan kehendak Tuhan,” jelasnya.

Menurut Krisna, hubungan antara kehendak manusia dan kuasa Tuhan sejak lama menjadi salah satu pembahasan terbesar dalam dunia filsafat dan spiritualitas. Ada yang percaya hidup manusia sepenuhnya sudah ditentukan. Ada pula yang meyakini manusia benar-benar bebas menentukan nasibnya sendiri. Namun ada juga pandangan Kompatibilisme yang menilai keduanya dapat berjalan berdampingan: manusia tetap memiliki pilihan, tetapi seluruh kehidupan tetap berada dalam lingkup kuasa Tuhan.

Di tengah tekanan ekonomi global, naiknya biaya hidup, dan ketidakpastian sosial, Krisna menilai manusia modern sering terjebak dalam dua sikap ekstrem: terlalu percaya bahwa semua bisa dikendalikan sendiri, atau justru kehilangan harapan karena merasa keadaan sudah tidak mungkin berubah.

Padahal dalam nilai-nilai timur dan spiritualitas Nusantara, ikhtiar dan tawakal tidak pernah diposisikan sebagai lawan. Keduanya justru saling melengkapi.

“Usaha tanpa doa bisa membuat manusia lupa diri. Tapi doa tanpa usaha hanya akan menjadi harapan kosong. Hidup yang sehat lahir ketika manusia mau berjuang sepenuh hati, lalu belajar menerima hasilnya dengan lapang.”

Bagi generasi muda yang tumbuh di tengah tekanan ekonomi, persaingan digital, dan arus informasi yang tidak pernah berhenti, Krisna mengingatkan bahwa hidup memang tidak selalu memberi kepastian. Tetapi manusia tetap diberi kesempatan untuk memilih bagaimana menghadapi ketidakpastian itu.

“Tidak semua orang bisa memilih keadaan hidupnya. Tetapi setiap orang selalu bisa memilih apakah ia ingin tetap berjalan, atau berhenti sebelum mencoba.”

Pada akhirnya, pelemahan rupiah mungkin menggambarkan tekanan zaman, tetapi tidak harus menjadi alasan manusia kehilangan arah. Sebab nilai mata uang bisa saja turun, keadaan bisa berubah, dan dunia bisa penuh ketidakpastian. Namun harapan, keberanian, dan iman manusia seharusnya tidak ikut runtuh.

Karena mungkin manusia tidak akan pernah sepenuhnya memahami rahasia takdir. Tetapi manusia selalu diberi kesempatan untuk menentukan bagaimana ia menjalani hidup, dengan ketakutan, atau dengan keberanian untuk tetap melangkah di tengah dunia yang terus berubah. (By/Red)

SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Bali pada 15 –16 Juni 2026, muncul sejumlah spekulasi terkait pergantian kepengurusan di tingkat pusat.

Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan Ketua PW IPHI Jawa Timur, Emil Dardak, naik ke jajaran pengurus pusat.

Namun, isu tersebut segera diluruskan oleh Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan. Pada Kamis (28/5), pria yang akrab disapa Abah Imam itu menegaskan bahwa Emil Dardak saat ini masih fokus menjalankan khidmat di tingkat provinsi.

“Yang mengusulkan agar Mas Emil naik ke pusat, kayaknya orang yang tidak memahami PW IPHI Jawa Timur,” tegas Abah Imam.

Bahkan, ia mempertanyakan motif di balik usulan tersebut. “Mungkinkah yang usul itu justru ingin jadi ketua umum, tapi tidak punya kemampuan dan jalan?” imbuhnya.

Abah Imam mengingatkan bahwa muktamar seharusnya tidak dimaknai sebagai ajang perebutan kursi. Menurutnya, forum nasional ini merupakan wadah untuk memperkuat ukhuwah dan sinergi antar pengurus IPHI di seluruh Indonesia.

“Konsolidasi IPHI akan efektif manakala para pengurus saling menguatkan peran masing-masing. Tidak ada yang jadi benalu,” tegasnya.

Tiga Bidang Strategis yang Perlu Diperkuat

Sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Abah Imam berharap Muktamar VIII IPHI di Bali mampu membahas arah gerak dakwah yang lebih strategis, khususnya di era digital.

Ia menilai para pengurus wilayah memiliki peluang untuk merumuskan program-program yang relevan dengan kebutuhan jamaah haji.

Abah Imam merinci tiga bidang prioritas yang harus diperkuat ke depan, yaitu dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

“IPHI ditata untuk berkhidmat pada jamaah, masyarakat, dan bangsa,” ucapnya.

Jaga IPHI dari Politik Praktis

Di akhir pernyataannya, Abah Imam mengajak seluruh elemen IPHI untuk menjaga persatuan bangsa serta mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap pelaksanaan muktamar. Ia menekankan pentingnya memberikan kontribusi nyata, bukan justru sibuk dengan urusan kursi.

“Berkhidmat di IPHI itu ibadah. Sebaiknya tulus ikhlas. Dan kita jaga IPHI jangan diseret ke ranah politik praktis. Tapi boleh menjalankan strategi politik kebangsaan,” tutupnya.

Muktamar VIII IPHI di Bali rencananya akan digelar pada pertengahan Juni 2026. Seluruh pengurus wilayah diharapkan dapat hadir untuk merumuskan program kerja nasional yang lebih berpihak pada pemberdayaan jamaah haji dan masyarakat luas.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberhentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur. Langkah ini diambil karena puluhan SPPG tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau IPAL yang ada belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Keputusan tertuang dalam surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mewakili Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Surat dengan sifat segera itu terbit pada 25 Mei 2026.

Berdasarkan pendataan berjenjang oleh Koordinator Regional Provinsi Jawa Timur melalui para Kepala SPPG, ditemukan bahwa puluhan unit pelayanan di Blitar belum dilengkapi IPAL yang memadai. Padahal, IPAL merupakan infrastruktur krusial untuk menjaga kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka dengan ini ditetapkan Pemberhentian Operasional Sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlampir terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan,” demikian kutipan surat tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG yang bersangkutan.

Kategori sanksi yang dikenakan adalah Non Kejadian Menonjol (Perbaikan Major), artinya perbaikan yang diperlukan bersifat signifikan namun bukan karena bencana atau keadaan darurat.

Para Kepala SPPG juga diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat ini diterbitkan.

Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah pihak SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.

Setelah diverifikasi dan dinyatakan selesai, operasional dapat kembali berjalan. Penyerahan bukti dilakukan melalui tautan: https://forms.gle/2XeULzQ33AA6aLJw6

Berikut adalah daftar SPPG di Kabupaten dan Kota Blitar yang terkena sanksi:

Kabupaten Blitar:

1. SPPG Blitar Kademangan Plosorejo
2. SPPG Blitar Kanigoro Gaprang
3. SPPG Blitar Kanigoro Tlogo 3
4. SPPG Blitar Kesamben Jugo
5. SPPG Blitar Garum Tawangsari
6. SPPG Blitar Garum Sidodadi
7. SPPG Blitar Udanawu Sukorejo
8. SPPG Blitar Gandusari Tulungrejo
9. SPPG Blitar Wlingi Klemunan
10. SPPG Blitar Kademangan Plumpungrejo
11. SPPG Blitar Garum Pojok
12. SPPG Blitar Wonodadi Kunir
13. SPPG Blitar Garum Bence
14. SPPG Blitar Talun Jeblog
15. SPPG Blitar Srengat Srengat 2
16. SPPG Blitar Kanigoro Sawentar
17. SPPG Blitar Garum Sidodadi 2
18. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo 2
19. SPPG Blitar Nglegok Krenceng
20. SPPG Blitar Ponggok Jatilengger
21. SPPG Blitar Wonodadi Kunir 2
22. SPPG Blitar Ponggok Ponggok 2
23. SPPG Blitar Ponggok Karangbendo

Kota Blitar:

24. SPPG Kota Blitar Sananwetan Bendogerit 3
25. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung 2
26. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Sentul
27. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Tanggung
28. SPPG Kota Blitar Kepanjenkidul Kepanjenkidul 3

Badan Gizi Nasional meminta seluruh kepala SPPG untuk segera menindaklanjuti surat ini dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari perwakilan SPPG yang terkena sanksi.(By/Red)

Editor: Joko Prasetyo