Connect with us

Jakarta

Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla

Published

on

Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025.

Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik.

“Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ujar Sigit.

Sigit memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high).

Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut,” ucap Sigit.

Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.

Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli.

Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.

“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” papar Sigit.

Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.

“Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan
aplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK),” papar Sigit.

Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time.

Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.

Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional.

Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.

“Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” tutup Sigit. (By/Red)

Jakarta

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo Raih Penghargaan Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published

on

Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. meraih Penghargaan Kepemimpinan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH Unbraw).

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara bertajuk “Sapa Alumni: Silaturahmi dan Pemberian Penghargaan Prominen Alumni dan Pegawai” yang digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).

Komjen Dedi dinilai sebagai alumnus FH Unbraw yang berprestasi dan berpengaruh luas dalam bidang kepemimpinan publik, khususnya dalam membangun tata kelola kepolisian yang profesional, transparan, dan humanis sejalan dengan arah Transformasi Polri.

Sebagai lulusan Program Doktor Ilmu Hukum FH Unbraw, Komjen Dedi dikenal konsisten mengembangkan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan dan kolaborasi, serta mendorong perubahan positif dalam pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

Selain Komjen Dedi, FH Unbraw juga memberikan penghargaan kategori Penguatan Masyarakat Sipil kepada almarhum Munir Said Thalib, aktivis hak asasi manusia (HAM) alumni FH Unbraw angkatan 1985.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan keberanian Munir memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi di Indonesia.

Dekan FH Unbraw Aan Eko Widiarto menyampaikan bahwa penghargaan kepada dua tokoh tersebut mencerminkan kiprah para alumni FH Unbraw yang berjuang di jalur berbeda namun memiliki semangat yang sama: memperkuat nilai hukum, keadilan, dan kemanusiaan di Tanah Air.

“Komjen Dedi Prasetyo menunjukkan kepemimpinan publik yang berintegritas dan efektif di institusi strategis negara, sementara almarhum Munir menginspirasi dengan keberanian moral dan komitmen kemanusiaannya,” ujar Aan.

Acara ini dihadiri sekitar 300 alumni, jajaran pimpinan FH Unbraw, pengurus Ikatan Alumni FH Unbraw (IKA FHUB), serta perwakilan universitas.

Kegiatan tersebut juga memberikan penghargaan di berbagai kategori lainnya seperti Profesional dan Pengembangan Ilmu Hukum.

Ketua IKA FHUB Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan kegiatan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi antaralumni dan memperkuat kontribusi mereka bagi bangsa.

Ia menekankan bahwa reputasi perguruan tinggi diukur dari kiprah para alumninya dalam membawa manfaat bagi masyarakat.

Sejak berdiri pada tahun 1957, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah melahirkan banyak tokoh nasional yang berkiprah di berbagai bidang.

Saat ini, FH Unbraw memiliki sebelas program studi, lima di antaranya berakreditasi “Unggul” dan empat lainnya terakreditasi internasional oleh AQAS.

Pemberian penghargaan kepada Komjen Dedi Prasetyo menjadi pengakuan atas peran Polri dalam reformasi dan modernisasi pelayanan publik yang berorientasi pada profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan strategis Transformasi Polri untuk memperkuat tata kelola kepolisian yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (By/Red)

Continue Reading

Jakarta

Dorong Pertumbuhan Kawasan Timur, Wali Kota Sorong dan Felix Wanggai Sepakat Perkuat Sinergi Pembangunan

Published

on

Jakarta— Dalam upaya mempercepat pembangunan dan memperkuat arah kebijakan nasional di kawasan timur Indonesia, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, melakukan pertemuan penting dengan Felix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Didampingi oleh istri yang juga Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., MAP, Wali Kota Sorong membahas secara mendalam berbagai agenda strategis, di antaranya percepatan pembangunan Perumahan Malawei, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta rencana penguatan infrastruktur perkotaan di Kota Sorong.

Pertemuan berlangsung penuh semangat kolaboratif. Wali Kota menegaskan bahwa Kota Sorong siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan transformasi pembangunan nasional, khususnya di Papua Barat.

“Kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui Komite Eksekutif Otsus Papua. Kota Sorong siap menjadi motor penggerak pembangunan di kawasan timur, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama,” ujar Wali Kota Septinus Lobat.

Sementara itu, Felix Wanggai menilai langkah Pemerintah Kota Sorong sangat sejalan dengan visi nasional mempercepat pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

“Kota Sorong memiliki arti strategis. Dari sinilah pintu pembangunan Papua terbuka. Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan perumahan, infrastruktur, dan layanan publik bagi masyarakat,” jelas Felix.

Selain membahas isu pembangunan fisik, kedua pemimpin juga menyinggung pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Kota Sorong dalam memperkuat posisi strategisnya sebagai pusat pertumbuhan dan gerbang pembangunan Papua.

Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus bekerja, berinovasi, dan berkolaborasi demi kemajuan masyarakat dan kemakmuran daerah. (Tim/Red)

Continue Reading

Jakarta

Felix Wanggai Dukung Percepatan Pembangunan Kawasan Timur

Published

on

Jakarta— Komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia semakin nyata.

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, bersama Ketua TP PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., MAP, melaksanakan pertemuan strategis dengan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Vernando Wanggai, di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung penuh keakraban dan produktif. Kedua pihak membahas langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kota Sorong, termasuk pengembangan kawasan Perumahan Malawei yang menjadi salah satu program prioritas daerah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sorong menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung arah kebijakan nasional dalam memperkuat pembangunan kawasan timur Indonesia.

“Kota Sorong siap menjadi kota penopang utama dalam mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia. Kami terus berkomitmen membangun infrastruktur yang mendorong konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wali Kota Septinus Lobat.

Felix Wanggai, selaku Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah nyata yang telah ditempuh Pemerintah Kota Sorong.

Menurutnya, Sorong memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama menuju Papua, sehingga penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan seperti Malawei menjadi prioritas penting.

“Sorong memiliki potensi luar biasa sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah seperti ini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Felix Wanggai.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, agar program percepatan pembangunan dapat segera terealisasi secara efektif.

Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, Kota Sorong diharapkan terus tumbuh menjadi kota modern, inklusif, dan menjadi simbol kemajuan di Tanah Papua.

(Tim/Red)

Continue Reading

Trending