Connect with us

Hukum Kriminal

Awal Ramadan 1445 H, Warga Binaan Lapas Kediri Bertadarus Al-Qur’an

Published

on

 

KEDIRI, 90detik.com- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terus berupaya dalam memberikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kegiatan pembinaan kerohanian, Selasa (12/3/2024).

Bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriyah, WBP Lapas Kediri mengisi kegiatan dengan melaksanakan tadarus Al-Qur’an bersama setelah salat terawih.

Meskipun sedang menjalani masa pembinaan di dalam Lapas, para WBP tetap semangat berlomba-lomba dalam memperbanyak amal dan ibadah dibulan yang penuh berkah ini.

Kegiatan tadarus Al-Quran ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi WBP di Lapas Kediri untuk terus memperbaiki diri.

Selain itu, juga dapat memperkuat hubungan antara WBP dan Petugas Lapas dalam membangun lingkungan yang lebih harmonis dan penuh toleransi.

Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lapas Kediri kepada WBP untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadhan.

Meski demikian, pengawasan dan pengamanan dari petugas Lapas juga tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Plt Kalapas Kediri Budi Ruswanto menyampaikan kegiatan tadarus Al-Quran ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan kerohaniaan rutin yang dilakukan di Lapas Kediri khususnya dimalam bulan suci Ramadan.

“Kegiatan tadarus Al-Quran ini rutin dilakukan setiap hari dimalam bulan suci Ramadhan, tepatnya setelah sholat terawih,” tutur Budi.

Budi Ruswanto menambahkan harapannya terhadap kegiatan tadarus Al-Quran ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Warga Binaan di Lapas Kediri.

Senada dengan arahan KaKanwil Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono bahwa Kegiatan ini juga merupakan salah satu dari kegiatan pembinaan kerohanian yang diberikan untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk belajar dan memahami makna-makna dalam Al-Quran meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Hamzah)

Hukum Kriminal

Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

Published

on

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.

Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.

Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, pada Senin (16/11).

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.

Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.

Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.

“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.

Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.(Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polres Jember Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Silo, Dua Tersangka Diamankan

Published

on

JEMBER – Kepolisian Resor (Polres) Jember Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan dua tersangka berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) karena diduga kuat terlibat praktik penimbunan serta penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal.

Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H., dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa kasus ini terungkap berawal dari penindakan aparat di wilayah Kecamatan Silo pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi serta memanfaatkan barcode MyPertamina untuk membeli Pertalite bersubsidi dalam jumlah besar secara berulang.

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” ujar AKBP Alaiddin, pada Rabu (11/11).

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti meliputi unit kendaraan bertangki modifikasi, beberapa jeriken berkapasitas puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta uang tunai hasil penjualan ilegal.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Kapolres Jember menegaskan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pendistribusian BBM di lingkungan masing-masing dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan.

“Apabila menemukan aktivitas pengisian yang tidak wajar atau penimbunan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110 bebas pulsa untuk langsung kami tindak,” pungkas AKBP Alaiddin. (Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polres Blitar Gelar KRYD, Razia Miras di Wlingi Amankan 83 Botol

Published

on

BLITAR – Polres Blitar melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) melalui razia minuman keras (miras) di wilayah Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, pada Rabu (11/11).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Razia gabungan tersebut melibatkan personel Polres Blitar, Satpol PP Kabupaten Blitar, Pemerintah Kecamatan Wlingi, serta TNI dari Koramil Wlingi. Petugas melakukan pemeriksaan di Gerai Miras Outlet 23 yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Wlingi.

Kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas laporan informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kecamatan Wlingi.

Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan sebanyak 83 botol minuman keras dari berbagai merek sebagai barang bukti.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Blitar untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerimaan dan pengamanan barang bukti dituangkan dalam Surat Tanda Penerimaan (STP), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Cepat (BAPC) sesuai mekanisme penanganan tindak pidana ringan (tipiring).

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Sony Suhartanto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polres Blitar berkomitmen terus melakukan upaya pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Blitar.

“Kegiatan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian atas informasi dan laporan masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas peredaran maupun penjualan minuman keras yang diduga melanggar ketentuan.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110 yang siap melayani masyarakat selama 24 jam.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polres Blitar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan kondusif. (Hms/Jef)

Continue Reading

Trending