Jakarta — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai kebijakan hilirisasi perekonomian Indonesia tidak boleh dilepaskan dari akar peradaban bangsa. Tanpa pijakan ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko sekadar menjadi agenda industrialisasi teknokratis yang minim dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Ridwan, sejak awal kemerdekaan, pengelolaan sumber daya alam telah ditegaskan dalam konstitusi sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, orientasi kebijakan ekonomi kerap bergeser dan lebih mengakomodasi kepentingan jangka pendek serta kelompok tertentu.

“Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar proyek bernilai besar yang manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, hilirisasi yang tidak berangkat dari nilai-nilai peradaban bangsa berpotensi melahirkan ketimpangan baru, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan menyoroti masih terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam rantai industri hilir yang saat ini tengah dibangun pemerintah.

Menurutnya, menelusuri kembali peradaban bangsa berarti meneguhkan kembali Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi nasional. Prinsip keadilan sosial, kata Ridwan, harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan semata-mata peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sinilah negara harus hadir untuk memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi pemodal,” tegasnya.

Ridwan Hisjam merupakan politisi senior Partai Golkar dengan pengalaman panjang di parlemen. Ia telah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan aktif terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan ekonomi nasional. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberpihakan negara kepada rakyat.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, serta memastikan industri hilir terintegrasi dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah-langkah tersebut, Ridwan mengingatkan, hilirisasi berpotensi kehilangan makna strategisnya sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Ridwan berharap, dengan menjadikan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai pijakan utama, kebijakan hilirisasi dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Red)

Oleh: Ridwan Hisjam

Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Sigit memastikan bahwa, peresmian di tingkat Polda dan Polres ini untuk optimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Sigit menyebut, selama dibentuknya Dit PPA-PPO di tingkat Mabes Polri, jajarannya terus melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian korban untuk melapor ke polisi.

“Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, Dit PPA-PPO ini juga bakal melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Termasuk dengan pihak luar negeri.

“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,” papar Sigit.

Menurut Sigit, Dit PPA-PPO Polri akan hadir untuk mencegah terjadinya masyarakat yang menjadi korban TPPO. Serta memberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan haknya apabila bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap, launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kelompok rentan.

“Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Sigit.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang dilaunching Direktorat PPA-PPO, yakni;

1. Polda Metro Jaya
– Polres Metro Jakarta Barat
– Polres Metro Jakarta Timur
– Polres Metro Jakarta Utara
– Polres Metro Jakarta Pusat
– Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur
– Polrestabes Surabaya
– Polresta Sidoarjo
– Polres Malang
– Polres Probolinggo Kota
– Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan
– Polres Lahat
– Polres Ogan Komering Ulu
– Polres Musi Rawas Utara
– Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat
– Polres Karawang
– Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah
– Polrestabes Semarang
– Polresta Banyumas
– Polresta Surakarta
– Polresta Cilacap
– Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara
– Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara. (Wah/Red)

TULUNGAGUNG— Kecelakaan lalu lintas keras terjadi di Jalan Umum masuk Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Rabu (21/1/2026) sekitar pukul 11.10 WIB.

Sebuah Isuzu Elf warna hijau bernomor polisi AG 7052 E terguling dan menghantam Truk Hino Dutro warna hijau AG 8250 YK yang tengah parkir di bahu jalan.

Kapolres Tulungagung AKBP Dr. Ihram Kustanto, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., melalui Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP M. Taufik Nabila, S.T.K., S.I.K., M.H., membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut.

“Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, Isuzu Elf melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi kehilangan kendali hingga kendaraan terguling dan menabrak truk yang sedang parkir di bahu jalan sebelah selatan,” terang AKP Taufik Nabila.

Isuzu Elf AG 7052 E dikemudikan oleh Sdr. M. Khoirul Roziqin dengan membawa 11 penumpang yang saat ini masih dalam proses pendataan.

Akibat kecelakaan tersebut, delapan orang harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Iskak Tulungagung.

Dari jumlah tersebut, satu orang mengalami luka berat dan tujuh orang mengalami luka ringan, sementara empat penumpang lainnya dilaporkan dalam kondisi sehat.

Sementara itu, Truk Hino Dutro AG 8250 YK yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dikemudikan oleh Sdr. Agung Prasetyo. Pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka dan dalam kondisi sehat.

Petugas Unit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit, mengamankan kendaraan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengumpulkan keterangan dari para saksi guna penyelidikan lebih lanjut.

Kasat Lantas Polres Tulungagung mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Kami mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu waspada demi keselamatan bersama,” tegas AKP Taufik Nabila. (DON/Red)