TULUNGAGUNG, 90detik.com-Masyarakat Tulungagung seakan telah lupa, telah mengalami drama hukum yang tak kunjung selesai selama hampir lima tahun, ditengah maraknya masa kampanye.
Banyak para wakil rakyat yang sempat tersandung kasus dugaan korupsi sekarang maju kembali dalam, kontestasi pesta demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal inilah yang menjadi perhatian oleh mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, masyarakat Tulungagung berdiri pada persimpangan jalan, sudah hampir lima tahun.
Masyarakat disuguhkan drama getir terkait masalah hukum yang tak kunjung selesai. Baik birokrasi maupun DPRD bahkan residu permasalahan akan berlanjut.
“Masalah lama akan muncul kalau orang-orang yang pernah terlibat ini terpilih lagi. Bahkan Tulungagung juga mengalami berbagai bencana alam menandakan masyarakat telah mengabaikan pada kesejahteraan alam,” ujarnya Senin (29/1).
Sujanarko juga semakin miris muncul berita tentang birokrat yang melakukan pelatihan di sebuah hotel bintang lima di Yogyakarta.
Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan dua permasalahan, pertama birokrat kehilangan empati terhadap kepentingan publik karena biaya pelatihan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besar dibiayai oleh pajak masyarakat.
“Dan yang kedua, birokrasi tampak melupakan tugas mulianya, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang sempurna”, jelasnya.
Namun, di tengah persimpangan tersebut, ada komunitas, individu, dan kelompok yang sangat peduli pada kepentingan publik dan melakukan pengawasan melalui tulisan pada media, baik media mainstream maupun media sosial.
“Beberapa di antaranya bahkan mulai secara resmi mempertanyakan praktiknya ke birokrasi,” cetusnya.
Di sisi lain, DPRD terlihat diam seribu bahasa dan lupa akan janji untuk mengawal pemerintahan dan sibuk menikmati kemuliaan tanpa menjalankan tanggung jawabnya.
Ia juga berharap agar persimpangan ini menjadi tempat dimana segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
“Saya berharap adanya pemimpin yang dapat mengoordinasikan kebaikan, rahmat, dan kesejahteraan, bukan pemimpin yang mengajari hal-hal buruk kepada bawahannya,” harapnya. (Red/JK)
