Dugaan Korupsi di Desa Tanggung, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat

TULUNGAGUNG,- Penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten sebelum menentukan tersangka.

Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti, menyebut sudah ada sekitar 30 saksi yang diperiksa, termasuk perangkat desa, penyewa tanah, dan penyedia barang.

“Jika hasil penghitungan kerugian negara sudah keluar, penyidik akan ekspose perkara untuk menetapkan tersangka,” jelasnya, pada Selasa (17/6).

“Lama tidaknya (proses penyidikan) belum bisa dipastikan,” tutupnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

Sementara itu, sepanjang 2024, enam kepala desa di Tulungagung telah terseret kasus korupsi.

Potret Buram Pengelolaan Dana Desa

Kasus di Desa Tanggung hanyalah satu dari sejumlah perkara korupsi yang melibatkan kepala desa di Tulungagung. Sepanjang tahun 2024, sedikitnya enam kepala desa di kabupaten ini terseret kasus dugaan korupsi.

Tiga kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejari Tulungagung, dua lainnya masih berstatus saksi, dan satu kepala desa dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut daftar kepala desa yang terlibat kasus korupsi:

1. Kades Rejotangan – Andhi Mutojo

Terjerat dugaan korupsi Bantuan Keuangan Rp 175 juta dari APBD Tahun 2021. Dana digunakan untuk menutup utang anaknya pasca gagal Pileg 2019. Saat ini perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

2. Kades Batangsaren – Ripangi

Ditahan 8 Agustus 2024 atas dugaan penyelewengan dana desa senilai Rp 780 juta. Ditemukan modus laporan fiktif dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Sekretaris Desa Komuroji juga ditetapkan sebagai tersangka.

3. Kades Tambakrejo – Suratman

Ditahan Rabu (18/9/2024), diduga melakukan korupsi senilai Rp 721 juta melalui proyek fiktif dan penyalahgunaan aset desa. Sebanyak 40 saksi telah diperiksa.

4. Kades Karanganom – Sukar

Dicekal KPK terkait pengembangan kasus hibah Pemprov Jatim. Namanya masuk dalam daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri. Ia telah mengundurkan diri dari jabatan.

5. Kades Kradinan – Eko Sujarwo

Diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana desa. Polres Tulungagung menyita dokumen pertanggungjawaban proyek di kantor desa dan rumah perangkat desa pada 17 Juli 2024.

6. Kades Tanggung – Suyahman

Diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek fisik tahun 2017–2019. Indikasi penyimpangan ditemukan pada proyek pavingisasi, saluran irigasi, hingga renovasi gedung TK. Realisasi proyek jauh dari nilai anggaran, dan sebagian besar pekerjaan diduga dilaksanakan sendiri oleh perangkat desa.

Maraknya kasus korupsi di tingkat desa membuat masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.

Mereka berharap, seluruh proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum yang tuntas diharapkan mampu memberi efek jera serta memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. (DON/red)

EDITOR: Joko Prasetyo