Sumbar — Penyaluran bantuan untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatra kembali menunjukkan kuatnya solidaritas dan kehadiran nyata Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Kegiatan kemanusiaan ini merupakan bagian dari program Solidaritas Nusantara, yang secara khusus diarahkan untuk membantu korban banjir dan bencana alam di berbagai provinsi.

Untuk wilayah Sumatra Barat, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum, yang turun langsung memikul beras dan membantu pendistribusian logistik tanpa protokoler serta tanpa mencari sorotan kamera.

Di Sumatra Utara, penyaluran dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PKN, Sri Mulyono, sementara di Aceh dipimpin oleh Bendahara Umum PKN, Mirwan Amir.

Seluruh rangkaian kegiatan diselenggarakan oleh Pimpinan Nasional (Pimnas) bersama jajaran Pimda dan Pimcab masing-masing daerah.

Di lapangan Sumbar, Anas berbaur dengan para relawan dan warga, memastikan setiap bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Aksinya mencerminkan semangat bahwa Kebangkitan Nusantara adalah gerakan bekerja bersama rakyat, bukan slogan politik semata.

Dalam pendistribusian bantuan di Nagari Pasie Laweh, PKN membawa sejumlah kebutuhan penting, seperti paket perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kebersihan, pakaian dalam, beras tambahan, susu anak, air mineral, mi instan, gerobak, sepatu boots, serta berbagai perlengkapan lapangan lainnya. Bantuan diprioritaskan untuk warga yang mengalami dampak paling berat akibat bencana.

Di hadapan para relawan, Anas menyampaikan pesan yang menegaskan filosofi PKN dalam bekerja membantu masyarakat Sumatra Barat:

“Khusus untuk kegiatan ini, jika mereka tidak maksimal mengenalkan PKN, biar saya yang ambil tanggung jawab kekurangannya. Memang saya yang menyarankan agar atribut tidak mencolok. Dan itu berdasarkan pengertian saya terhadap karakter kebudayaan di Sumbar.” (10/12)

Pendekatan tanpa atribut politik yang mencolok ini disambut positif oleh warga. Mereka merasa lebih nyaman dengan pola kerja yang humanis, membumi, dan menempatkan empati sebagai prioritas.

Para relawan menilai langkah tersebut menunjukkan kepekaan Anas terhadap nilai-nilai lokal serta kondisi psikologis masyarakat pascabencana.

Penyaluran bantuan melalui program Solidaritas Nusantara sekaligus menjadi bukti komitmen PKN untuk hadir secara substansial, bukan seremonial.

Anas menegaskan bahwa Solidaritas Nusantara berarti hadir, bekerja, dan memperkuat saudara sebangsa ketika bencana melanda.

Aksi kemanusiaan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama bangsa. (By/Red)

Jakarta — Pengamat hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menyampaikan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sekaligus menyerukan penguatan penegakan hukum bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 Desember.

Fredi menilai birokrasi MBD melemah, tidak profesional, dan gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam penyelesaian kasus PPPK atas nama Derius Lukas Tiwery.

“BKD Maluku Barat Daya lemah, penanganan kasus PPPK Derius Lukas Tiwery juga lemah. Jangan permainkan nasib orang lain, terutama Sdr. Derius yang sudah mengabdi 13 tahun 7 bulan,” tegas Fredi.

Ia menyampaikan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Sekda MBD, Body David, namun tidak ada perkembangan signifikan meski dokumen sudah dikirim ke BKN.

“Kelihatannya tak dianggap, bahkan terkesan bukan hal penting. Urusan komunikasi saja kacau, bagaimana pekerjaan yang lain?” ujarnya.

Fredi juga menyinggung komitmen Bupati Maluku Barat Daya yang sebelumnya berjanji membantu proses penyelesaian kasus Derius, namun hingga kini tidak menunjukkan tindak lanjut konkret.

“Bupati, di mana janjimu? Jangan nanti pakai klarifikasi di media untuk memposisikan diri sebagai korban demi pembenaran. Publik sudah cerdas melihat drama birokrasi seperti ini”, cetusnya.

Mengaitkan persoalan birokrasi MBD dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia, Fredi menegaskan bahwa lemahnya integritas pelayanan publik kerap berjalan beriringan dengan potensi penyimpangan dan praktik korupsi. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini mandek.

“Kami mendesak Polda Maluku dan Kejati Maluku untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi. Jangan melindungi koruptor, apalagi jika yang diduga kuat terlibat adalah kepala daerah”, ujarnya.

Ia menyebut sedikitnya tiga kasus besar yang kini menjadi sorotan:

1. Kasus pembangunan jalan di Pulau Wetar
2. Kasus korupsi Covid-19
3. Kasus TPPU Maluku Barat Daya (2025)

Menurut Fredi, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di meja penyidik.

“Kami akan terus mem-pressure kasus-kasus tersebut. Penegak hukum harus tegas, transparan, dan tidak main mata dengan pejabat daerah”, terangnya.

Fredi juga mengecam keras tindakan intimidasi maupun ancaman yang kerap diterima aktivis antikorupsi serta keluarga mereka.

“Intimidasi terhadap aktivis dan keluarganya adalah tindakan pengecut. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi”, imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah atau pihak mana pun yang menggunakan ancaman untuk membungkam kritik harus diproses sesuai hukum.

“Oknum kepala daerah atau koruptor yang mengintimidasi aktivis harus diproses hukum. Tidak boleh ada kekebalan bagi siapa pun”, jelasnya.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Fredi mengajak masyarakat memperkuat gerakan antikorupsi.

“Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Mari tingkatkan kesadaran dan aksi nyata membangun Indonesia yang adil, bersih, dan sejahtera”, tambahnya.

Menutup pernyataannya, Fredi kembali menekankan bahwa lambatnya birokrasi dan ketidakadilan dalam kasus Derius Lukas Tiwery mencerminkan persoalan yang lebih besar: lemahnya moralitas dan integritas pejabat publik.

“Negara tidak boleh kalah dari birokrasi yang lambat dan pemimpin yang ingkar. Keadilan harus ditegakkan, baik untuk Derius maupun untuk seluruh rakyat Maluku”, pungkasnya. (By/Red)

Tegal— Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabarah Ahlussunah Wal Jamaah (JATMA ASWAJA) kembali menegaskan komitmennya dalam pengabdian kepada umat dan bangsa melalui kegiatan Panen Raya Padi yang digelar di Warureja, Kabupaten Tegal.

Agenda ini menjadi bukti nyata kontribusi JATMA ASWAJA dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan petani di tingkat desa.

Kegiatan panen raya tersebut turut dihadiri dan diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang datang bersama Maulana Habib Luthfi bin Yahya serta Sekjen JATMA ASWAJA, KH. Helmy Faishal Zaini.

“Terima kasih kepada Abah Habib dan Gus Helmy atas program PB JATMA ASWAJA ini yang membuat petani bisa panen 105 hektar,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau area panen di Desa Kedung Jati, Warureja, Selasa(9/12).

Sekjen JATMA ASWAJA, KH. Helmy Faishal Zaini, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah amanah bersama yang menuntut kerja lintas sektor.

Ia menyoroti bahwa sebagai organisasi spiritual, JATMA ASWAJA memikul tanggung jawab moral untuk terlibat dalam penguatan ekonomi umat.

“Ketahanan pangan bukan sekadar program pemerintah, tetapi amanah kolektif. JATMA ASWAJA hadir mendampingi para petani agar mereka semakin mandiri, kuat secara ekonomi, dan memiliki akses terhadap teknologi pertanian yang lebih baik,” tegas Gus Helmy.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan panen raya kali ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan efektif ketika spiritualitas, kerja kolektif, dan strategi ekonomi dirajut secara sinergis.

“Hari ini kita menyaksikan hasil kerja keras para petani binaan. Inilah buah dari ikhtiar bersama untuk menjadikan Indonesia kuat dari desa-desa. Semoga gerakan ini menginspirasi wilayah lainnya,” lanjutnya.

Program ketahanan pangan yang diinisiasi JATMA ASWAJA dirancang untuk memperkuat basis ekonomi umat dari akar rumput.

Pendekatan thariqah yang mengedepankan kedisiplinan, kejujuran, dan kebersamaan menjadi fondasi dalam membimbing para petani, mulai dari manajemen budidaya, pengelolaan panen, akses pembiayaan berbasis syariah, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Panen padi seluas 105 hektare ini menegaskan bahwa kekuatan pangan nasional dapat tumbuh pesat melalui gerakan komunitas keagamaan yang terstruktur dan konsisten.

Gerakan ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas tidak terpisah dari realitas sosial-ekonomi.

Jalan thariqah, yang sering dipahami sebagai ruang kesalehan pribadi, ternyata dapat menjadi pendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis komunitas ketika dijalankan dengan visi yang tepat.

JATMA ASWAJA menegaskan komitmennya untuk memperluas pendampingan ke lebih banyak desa dan wilayah di seluruh Indonesia sebagai kontribusi berkelanjutan dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara spiritualitas dan kerja nyata, JATMA ASWAJA membuktikan bahwa pengabdian kepada umat dapat berbuah langsung bagi kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. (By/Red)