Nasional
Eco-Kebudayaan, Jalan Bali Menolak Jadi Korban Neoliberalisme
Denpasar— Museum Agung Pancasila, Renon, kembali menjadi ruang lahirnya perbincangan kritis soal arah bangsa. Sabtu (4/10), dua sosok “pendekar hukum” hadir dalam forum diskusi kebangsaan: Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M.S. dan Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, S.H., M.H.
Pendiri Museum Bung Karno, Ida Bagus Dharmika alias Gus Marhaen, menegaskan forum ini bukan sekadar seremonial intelektual, melainkan upaya mencari jalan keluar atas krisis kebangsaan, khususnya bagaimana Bali mempertahankan jati diri di tengah kepungan modal besar dan kepentingan global.
“Topik utama kita adalah menambah kekuatan APBD Bali sekaligus menjaga keharmonisan Bali agar tidak digerus kepentingan luar yang hanya ingin menjadikan Bali pasar bebas,” ujarnya.
Prof. Arif Hidayat memantik perhatian ketika membahas Putusan MK Nomor 90 dengan standing opinion yang justru melawan arus putusan mayoritas. Sikap itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik praktis.
“Putusan yang berbeda harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar angka mayoritas,” tegasnya.
Diskusi meluas ke soal tata ruang Bali, khususnya pasca-bencana banjir yang memperlihatkan rapuhnya fondasi pembangunan.
Prof. Arif mendukung kerja Pansus TRAP DPRD Bali yang berani menyentuh isu sensitif soal aset dan perizinan.
Made Supartha memaparkan kerja Pansus TRAP yang fokus pada penertiban tata ruang dan aset daerah. Namun ia mengingatkan, pariwisata Bali tidak boleh semata diposisikan sebagai mesin uang.
“Pariwisata Bali hanya akan bertahan jika berbasis lingkungan, kebudayaan, dan adat istiadat. Jika tidak, maka Bali hanya jadi panggung kapitalisme global,” katanya.
Prof. Arif mengamini. “Ketika turis datang, mereka ingin bahagia dan terlindungi, tapi yang pertama mereka cari justru budaya Bali. Kalau budaya ini hilang, Bali tidak ada bedanya dengan destinasi lain,” ungkapnya.
Diskusi menyinggung Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menekankan pembangunan berbasis keberlanjutan. Dari sinilah muncul gagasan “eco-kebudayaan” kebudayaan yang tidak hanya dijaga, tapi juga dijadikan dasar pembangunan ekonomi Bali.
“Eco budaya ini lahir dari hulunya, dari ajaran Bung Karno yang menekankan kepribadian dalam kebudayaan,” jelas Prof. Arif.
Forum juga membedah UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Perda 100 Tahun Haluan Bali, dan Perda Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Semua regulasi itu dianggap penting sebagai penegasan Bali bukan hanya ‘pulau wisata’, melainkan pusat kebudayaan Nusantara.
Made Supartha menegaskan dukungannya: “Kita harus kawal ruang-ruang izin dan aset demi anak cucu. Bali tidak boleh jadi korban eksploitasi.”
Prof. Arif menutup diskusi dengan kutipan tegas: *Eva Satyam Eva Jayate*, hanya kebenaran yang akan menang.
Diskusi di Museum Agung Pancasila ini menunjukkan bahwa tantangan Bali ke depan tidak semata pada sektor teknis pembangunan, melainkan pada dimensi ideologis: bagaimana menjaga Bali dari dominasi pasar bebas kapitalisme.
Kajian politik ekonomi kiri melihat kapitalisme global cenderung menghisap nilai budaya lokal, menjadikannya sekadar “branding” tanpa substansi.
Dalam perspektif ekonomi-politik Pancasila, Bali tidak boleh direduksi sebagai “pasar wisata”, melainkan harus diposisikan sebagai pusat kebudayaan yang berdaulat atas ruang, tanah, dan sumber daya.
Pasal 33 UUD 1945 memberi arah jelas: pembangunan harus berbasis kemakmuran rakyat, bukan segelintir pemilik modal.
Konsep “eco-kebudayaan” yang muncul dalam forum ini adalah jawaban alternatif terhadap neoliberalisme: pembangunan yang menyeimbangkan ekologi, budaya, dan ekonomi, sekaligus menjadikan Pancasila sebagai landasan etika. Tanpa itu, Bali berisiko terjebak dalam “kapitalisme turistik” yang hanya menguntungkan investor asing, sementara masyarakat adat terpinggirkan.
Diskusi kebangsaan ini akhirnya menegaskan: benteng terakhir Bali bukanlah hotel megah atau bandara internasional, melainkan kebudayaan dan Pancasila yang hidup dalam masyarakatnya. (By/Red)
Sorong PBD — Dalam rangka Bulan Trisila, Armada III menggelar kegiatan Sosialisasi Tradisi TNI Angkatan Laut sebagai upaya penguatan jiwa, karakter, dan jati diri bahari prajurit. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III dan dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (07/01/2026).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan mental, tradisi, dan nilai-nilai dasar keprajuritan matra laut.
Komandan Satuan Kapal Eskorta Armada III Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, S.E., M.Tr.Opsla., bertindak sebagai ketua koordinator sekaligus pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai sejarah dan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai pondasi pembentukan karakter prajurit yang disiplin, tangguh, dan berjiwa korsa.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Cepat Armada III Kolonel Laut (P) Son Haji Hariyoko, M.Tr.Hanla., M.M., menjelaskan bahwa sendi kehidupan prajurit TNI AL berlandaskan Trisila TNI AL, yaitu Disiplin, Hirarki, dan Kehormatan Militer, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, sosialisasi juga membahas berbagai kelengkapan dan simbol tradisi TNI AL, antara lain pedang kehormatan, peluit, lonceng kapal, ular-ular perang, lencana perang, bendera isyarat, serta tradisi kedinasan lainnya yang terus dilestarikan tanpa meninggalkan nilai filosofisnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan prajurit Armada III semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan profesionalisme, semangat pengabdian, serta kesiapan dalam mendukung tugas pokok Armada III. (Timo)
Papua
Berlangsung Sederhana dan Khidmat, Panglima Armada III Hadiri Syukuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong
Sorong PBD— Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri acara syukuran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) se-Wilayah Sorong yang digelar di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (7/1/2026).
Peringatan HUT ke-63 Kowal diawali dengan tasyakuran terpusat di Balai Samudera Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran TNI AL. Dalam kesempatan tersebut, sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dibacakan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldhedharma, M.Sc., yang menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas dedikasi dan loyalitas prajurit Kowal kepada TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara.
Usai kegiatan virtual, acara dilanjutkan dengan tasyakuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong yang diawali dengan pembukaan serta laporan rangkaian kegiatan peringatan HUT.
Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, antara lain lomba menembak, ceramah motivasi, bakti sosial kebersihan, donor darah dan penanaman mangrove, ziarah, lomba logo dan karya tulis, serta olahraga bersama sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata Kowal.
Dalam sambutannya, Panglima Armada III menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-63 Kowal menjadi momentum refleksi pengabdian sekaligus penguatan peran Korps Wanita TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI AL.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, integritas, serta kesiapan prajurit Kowal dalam menghadapi dinamika tugas dan perkembangan teknologi.
Acara syukuran berlangsung sederhana, khidmat, dan penuh kebersamaan. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Gabungan III Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Fara Dato Rusman, yang diserahkan kepada prajurit Kowal termuda sebagai simbol rasa syukur serta harapan agar Kowal semakin profesional dan membanggakan. (Timo)
SIDOARJO— Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025–2026 sebagai wujud dukungan terhadap program Swasembada Pangan Nasional.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (8/1/2026).
Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto,M.Si bersama Forkopimda Jawa Timur, Wakapolda Jatim serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim.
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 27,77 persen dari total luas panen nasional.
“Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dalam menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan berkelanjutan,” kata Kombes Tobing
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV ini, Polda Jawa Timur melaksanakan panen di 30 titik lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres jajaran Polda Jatim.
“Polda Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan lahan, sehingga harga jagung di tingkat petani tetap stabil dan kesejahteraan petani dapat terjamin,”ujar Kombes Tobing.
Selain kegiatan panen, Polda Jatim juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
“Kami juga menggelar Bakti Kesehatan Gratis yang menyasar 50 orang penerima manfaat dari kelompok tani dan masyarakat sekitar, meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana, pemberian obat-obatan gratis, serta vitamin dan suplemen penambah imunitas tubuh,” ujar Kombes Tobing.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 60 paket bantuan sosial kepada para petani.
Melalui kegiatan ini, Polda Jawa Timur menegaskan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Presiden Republik Indonesia melalui Program Asta Cita. (DON/Red)
Kepergian Mashuri Tinggalkan Duka Mendalam bagi Dunia Pers Tulungagung
Bulan Trisila, Sebagai Sarana Penguatan Tradisi dan Nilai Keprajuritan Prajurit Armada III
Berlangsung Sederhana dan Khidmat, Panglima Armada III Hadiri Syukuran HUT ke-63 Kowal se-Wilayah Sorong
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Jawa Timur4 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi4 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Redaksi3 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Nasional4 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?