Nasional
Eco-Kebudayaan, Jalan Bali Menolak Jadi Korban Neoliberalisme
Denpasar— Museum Agung Pancasila, Renon, kembali menjadi ruang lahirnya perbincangan kritis soal arah bangsa. Sabtu (4/10), dua sosok “pendekar hukum” hadir dalam forum diskusi kebangsaan: Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, S.H., M.S. dan Ketua Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, S.H., M.H.
Pendiri Museum Bung Karno, Ida Bagus Dharmika alias Gus Marhaen, menegaskan forum ini bukan sekadar seremonial intelektual, melainkan upaya mencari jalan keluar atas krisis kebangsaan, khususnya bagaimana Bali mempertahankan jati diri di tengah kepungan modal besar dan kepentingan global.
“Topik utama kita adalah menambah kekuatan APBD Bali sekaligus menjaga keharmonisan Bali agar tidak digerus kepentingan luar yang hanya ingin menjadikan Bali pasar bebas,” ujarnya.
Prof. Arif Hidayat memantik perhatian ketika membahas Putusan MK Nomor 90 dengan standing opinion yang justru melawan arus putusan mayoritas. Sikap itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik praktis.
“Putusan yang berbeda harus dipandang sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar angka mayoritas,” tegasnya.
Diskusi meluas ke soal tata ruang Bali, khususnya pasca-bencana banjir yang memperlihatkan rapuhnya fondasi pembangunan.
Prof. Arif mendukung kerja Pansus TRAP DPRD Bali yang berani menyentuh isu sensitif soal aset dan perizinan.
Made Supartha memaparkan kerja Pansus TRAP yang fokus pada penertiban tata ruang dan aset daerah. Namun ia mengingatkan, pariwisata Bali tidak boleh semata diposisikan sebagai mesin uang.
“Pariwisata Bali hanya akan bertahan jika berbasis lingkungan, kebudayaan, dan adat istiadat. Jika tidak, maka Bali hanya jadi panggung kapitalisme global,” katanya.
Prof. Arif mengamini. “Ketika turis datang, mereka ingin bahagia dan terlindungi, tapi yang pertama mereka cari justru budaya Bali. Kalau budaya ini hilang, Bali tidak ada bedanya dengan destinasi lain,” ungkapnya.
Diskusi menyinggung Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menekankan pembangunan berbasis keberlanjutan. Dari sinilah muncul gagasan “eco-kebudayaan” kebudayaan yang tidak hanya dijaga, tapi juga dijadikan dasar pembangunan ekonomi Bali.
“Eco budaya ini lahir dari hulunya, dari ajaran Bung Karno yang menekankan kepribadian dalam kebudayaan,” jelas Prof. Arif.
Forum juga membedah UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Perda 100 Tahun Haluan Bali, dan Perda Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Semua regulasi itu dianggap penting sebagai penegasan Bali bukan hanya ‘pulau wisata’, melainkan pusat kebudayaan Nusantara.
Made Supartha menegaskan dukungannya: “Kita harus kawal ruang-ruang izin dan aset demi anak cucu. Bali tidak boleh jadi korban eksploitasi.”
Prof. Arif menutup diskusi dengan kutipan tegas: *Eva Satyam Eva Jayate*, hanya kebenaran yang akan menang.
Diskusi di Museum Agung Pancasila ini menunjukkan bahwa tantangan Bali ke depan tidak semata pada sektor teknis pembangunan, melainkan pada dimensi ideologis: bagaimana menjaga Bali dari dominasi pasar bebas kapitalisme.
Kajian politik ekonomi kiri melihat kapitalisme global cenderung menghisap nilai budaya lokal, menjadikannya sekadar “branding” tanpa substansi.
Dalam perspektif ekonomi-politik Pancasila, Bali tidak boleh direduksi sebagai “pasar wisata”, melainkan harus diposisikan sebagai pusat kebudayaan yang berdaulat atas ruang, tanah, dan sumber daya.
Pasal 33 UUD 1945 memberi arah jelas: pembangunan harus berbasis kemakmuran rakyat, bukan segelintir pemilik modal.
Konsep “eco-kebudayaan” yang muncul dalam forum ini adalah jawaban alternatif terhadap neoliberalisme: pembangunan yang menyeimbangkan ekologi, budaya, dan ekonomi, sekaligus menjadikan Pancasila sebagai landasan etika. Tanpa itu, Bali berisiko terjebak dalam “kapitalisme turistik” yang hanya menguntungkan investor asing, sementara masyarakat adat terpinggirkan.
Diskusi kebangsaan ini akhirnya menegaskan: benteng terakhir Bali bukanlah hotel megah atau bandara internasional, melainkan kebudayaan dan Pancasila yang hidup dalam masyarakatnya. (By/Red)
TULUNGAGUNG— Untuk kelima kalinya, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menampilkan menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedungwaru di laman Instagram resminya. Kabar tersebut disampaikan oleh Mbak Yanita pada Rabu (19/11/2025).
Ia mengaku bersyukur karena menu SPPG Kedungwaru kembali mendapat perhatian dan ruang publikasi.
“Semoga berkah menu SPPG kita ditampilkan lagi di Instagram BGN. Mohon do’a restu agar seluruh tim selalu dapat bekerja dengan guyub rukun,” tutur Yanita.
Dari tempat berbeda, Ketua Yayasan LPI Al Azhaar Tulungagung yang menaungi SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH. Imam Mawardi Ridlwan, membenarkan bahwa unggahan tersebut memang menampilkan menu buatan tim SPPG Kedungwaru.
Saat dihubungi melalui WhatsApp dari lokasi musyawarah di Pondok Pesantren Nurul Haromain, Pujon, Malang, pada Rabu (19/11/2025), Abah Imam berbagi kisah dan pengalaman terkait upaya penyediaan makanan bergizi bagi para santri.
Menurutnya, setahun terakhir berbagai pihak, termasuk beberapa pakar, profesor, dan doktor, kerap mempertanyakan apakah anggaran Rp10.000 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Karena itu, SPPG Kedungwaru terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam menyusun menu MBG.
“Di Pesantren Al Azhaar, kami sudah mengelola makan siang untuk murid PAUD, TK, SD, SMP, hingga SLTA sejak tahun 2000. Anggarannya dulu hanya Rp6.000. Menunya tetap lengkap dan istimewa, ada lauk pilihan seperti telur, daging ayam, ikan laut, tahu, tempe, serta berbagai sayur sesuai jadwal. Bahkan para murid mendapatkan teh dan jajan setiap pukul 09.00,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Abah Imam memohon doa agar tim SPPG Kedungwaru tetap bersemangat menyajikan menu terbaik yang kaya protein dan sesuai prinsip gizi seimbang.
“Untuk menghasilkan menu terbaik, modalnya hanya jujur dan tulus. Itu rahasia dapur SPPG dalam menghadirkan menu sehat bagi generasi Indonesia,” pungkasnya. (DON/Red)
Papua
Kapolda PBD Perintahkan Sapu Bersih Togel: Operasi Masif Berantas Judi Online di Papua Barat Daya
Sorong — Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian, khususnya toto gelap (togel) dan judi online, yang kembali meresahkan masyarakat.
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK, M.AP, mengeluarkan instruksi tegas kepada Direktur Kriminal Umum untuk melakukan penertiban besar-besaran terhadap seluruh aktivitas togel di wilayah hukumnya.
Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Kapolri, yang menekankan agar seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Polda hingga Polres bergerak cepat dan tanpa kompromi dalam membersihkan perjudian, baik konvensional maupun daring.
Perintah itu disampaikan Kapolda usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Dofior 2025 di Sorong.
Dalam arahannya, Brigjen Pol Gatot menekankan bahwa perjudian tidak boleh dibiarkan tumbuh dan harus ditindak secara serius demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Yang pastinya kalau seperti itu nanti juga kami arahkan Dirkrimum untuk segera menindaklanjuti kasus itu,” tegas Kapolda.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pemberantasan perjudian ini merupakan tugas strategis yang menjadi prioritas pimpinan pusat.
Karena itu, Polda Papua Barat Daya berkomitmen bergerak cepat, tegas, dan konsisten dalam menindak setiap bentuk aktivitas togel yang dinilai merugikan masyarakat.
“Apalagi ini salah satu petunjuk langsung dari pimpinan pusat untuk penertiban kasus seperti ini,” tambahnya.
Meski tergolong polda baru dengan sejumlah keterbatasan sumber daya manusia, Kapolda menegaskan bahwa hal itu tidak akan melemahkan tekad jajarannya dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
“Kami tidak akan berhenti di situ dan menyerah, kita akan berupaya maksimal, paling tidak memberikan tindakan atas setiap laporan yang masuk,” ungkap Brigjen Pol Gatot.
Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres di bawah jajaran Polda Papua Barat Daya untuk melakukan pemantauan aktif dan penindakan serentak terhadap aktivitas togel di wilayah masing-masing.
Ia menekankan pentingnya langkah simultan agar para pelaku tidak memiliki celah untuk berpindah lokasi atau mengelabui petugas.
“Baik Kapolres maupun Dirkrimum yang menangani togel supaya segera ambil langkah-langkah tegas,” pungkasnya.
Dengan instruksi ini, Polda Papua Barat Daya menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan Kapolri dalam memberantas perjudian hingga ke akar-akarnya.
Langkah masif ini diharapkan menjadi titik balik dalam menciptakan situasi kamtibmas yang lebih aman, bersih, dan kondusif bagi masyarakat Papua Barat Daya, sekaligus menjawab keresahan publik terhadap maraknya togel dan judi online selama ini. (Timo)
Sorong— Wakil Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) A.S. Alimudin, M.Tr.Opsla., M.Han., menyambut kedatangan prajurit Satgas BGC XXXIX-F TNI Konga MONUSCO TA. 2024 dengan penuh kehormatan dan kebanggaan setelah berhasil menuntaskan misi pemeliharaan perdamaian dunia di Republik Demokratik Kongo.
Upacara penyambutan berlangsung khidmat di Lapangan Apel Mako Pasmar 3, Kesatrian Marinir Agoes Soebekti, Jl. Sorong–Klamono Km.16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (18/11/2025).
Kedatangan para prajurit disambut hangat oleh keluarga besar Pasmar 3, menandai berakhirnya penugasan selama satu tahun dalam misi perdamaian PBB.
Prajurit Satgas BGC XXXIX-F yang dipimpin Mayor Mar Mustafa Bugis yang menjabat sebagai Kasi Intel selama penugasan telah menyelesaikan seluruh tugas dengan baik, profesional, dan tanpa kekurangan satu apa pun sehingga mampu mengharumkan nama bangsa, TNI AL, serta Korps Marinir.
Sebagai bentuk penghormatan, Wadan Pasmar 3 melakukan pengalungan bunga kepada Mayor Mar Mustafa Bugis sebagai simbol ucapan selamat datang dan apresiasi atas dedikasi selama melaksanakan misi didaerah operasi Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Mayor Mar Mustafa Bugis juga menyerahkan cinderamata kepada Wadan Pasmar 3 sebagai bentuk terima kasih atas dukungan, arahan, dan bimbingan selama penugasan.
Dalam sambutan Komandan Pasmar 3 Mayjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., yang dibacakan oleh Wadan Pasmar 3, disampaikan penghargaan yang tinggi kepada para prajurit Satgas atas dedikasi, loyalitas, serta semangat pengabdian selama bertugas di Kongo.
“Kami bangga dengan keberhasilan yang telah kalian capai. Tugas yang kalian emban bukan hanya membawa nama Korps Marinir, tetapi juga mewakili Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia,” tegasnya.
Komandan Pasmar 3 juga menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata kualitas dan profesionalisme prajurit Pasmar 3 dalam menghadapi tantangan diwilayah konflik. (Timo)
Dittipidter Bareskrim Polri dan KLHK Dorong Kepatuhan Industri Lewat Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 FABA
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil Terkait Penguatan Pengawasan dan Pembenahan Sistem
Menu Sekolah SPPG Kedungwaru Dijadikan Model Oleh Badan Gizi Nasional (BGN)
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Nasional2 minggu agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Nasional1 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi2 minggu agoGenting Usang di Proyek Rehab Sekolah Rp 362 Juta, Keselamatan Siswa Dipertaruhkan
Nasional2 minggu agoDugaan Ada Tikus Proyek, Rabat Beton Telan Anggaran Rp 200 Juta Rusak Parah Belum Setengah Tahun
Redaksi2 minggu agoDiduga Terkait Jual-Beli Jabatan, Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK
Nasional1 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan
Redaksi1 hari agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung