Connect with us

Nasional

Siap Amankan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF, Polri: Kredibilitas Negara di Dunia Internasional

Published

on

 

JAKARTA, 90detik.com – TNI-Polri menggelar apel gelar pasukan gabungan dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta. Apel gelar pasukan ini dilakukan guna memastikan kesiapan personel dan alat kelengkapan pengamanan.

Dankorbrimob Polri selaku Kaops Operasi Tribrata Jaya 2024 Komjen Pol Imam Widodo membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan.

“Pada hari ini kita melaksanakan operasi Tribrata Jaya 2024 dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainbillity Forum 2024 dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar,” kata Imam di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/9/2024).

Imam menuturkan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting, khususnya terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama.

“Sebagaimana kita ketahui rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sejak tahun 2020 namun rencana ini tertunda akibat pandemi covid-19 yang merebak di seluruh dunia hingga akhirnya kementerian luar negeri Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Laus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia yaitu di Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024,” katanya.

Imam mengatakan, selama berada di Indonesia Paus Fransiskus akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pertemuan dengan presiden Republik Indonesia pertemuan dengan otoritas civil society dan diplomatik, pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh-tokoh agama lainnya serta perayaan Misa Akbar bersama umat Katolik di GBK.

Berbarengan dengan agenda kunjungan Paus, Indonesia khususnya Jakarta juga akan menggelar kegiatan ISF di JCC Senayan. Bahkan, selain di Jakarta, Indonesia juga menjadi tuan rumah event internasional lainnya seperti Indonesia Afrika Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) di Bali.

“Pada kesempatan ini kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus yang tentunya akan memiliki dinamika yang berbeda dalam pelaksanaannya, namun demikian kita harus tetap menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik kita semua yang hadir di sini harus bangga menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Jakarta, kata Imam akan menerapkan pola pengamanan sinergi dengan TNI dan komponen pengamanan lainnya. Rencana operasi sudah disusun dan distrubusikan agar menjadi acuan pelaksanaan tugas pengamanan. Petunjuk dan arahan juga sudah dilakukan melalui rapat koordinasi dan surat telegram.

“Kita sudah laksanakan latihan pra operasi. Kita harus menyiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Polri memiliki sumber daya yang cukup, baik personel maupun sarana dan prasarananya. Menurutnya, kepercayaan pemerintah terhadap Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus dimaknai dengan pelaksanaan tugas pengamanan sebaik-baiknya.

“Kita tidak boleh underestimate, waspada setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan pengamanan internasional. Seluruh pengamanan ini merupakan pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional,” katanya.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan saat ini, lanjutnya menjadi momen untuk menunjukkan jati diri Polri kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Polri sebagai sosok yang humanis, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa pamrih dan pandang bulu.

Sebanyak 4.730 personel baik dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan akomodasi rombongan paus fransiskus, para delegasi, objek kegiatan, pengawalan, pengamanan rute hingga pengamanan parkir.

“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif preventif didukung kegiatan gakkum, siber, interpol dan kehumasan dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF,” ucapnya.

Ia pun meminta seluruh kasatgas, kasubsatgas dan para perwira pengendali di lapangan agar mampu menentukan langkah dan upaya yang lebih proaktif dan aplikatif, serta dapat menentukan penanganan yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi setiap permasalahan dan hakikat ancaman yang ada sesuai dengan situasi dan kerawanan yang ada dan sesuai dengan ploting penugasan masing-masing.

Ia pun menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian anggota dalam pelaksanaan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024.

Pertama, siapkan mental dan fisik yang dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Hindari sikap dan tindakan-tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” katanya.

Kedua, lakukan detektsi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Ketiga, laksanakan tugas pengamanan dengan penuh kebanggaan, tanggung jawab yang tinggi dan tampilkan jati diri polri sebagai sosok pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Keempat, bersama-sama dengan tni dan seluruh stakeholders untuk bahu membahu melaksanakan tugas ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar.

“Kelima tetap waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan aksi teror dan aksi kriminalitas maupun bencana. Keenam siapkan skala sumber daya organisasi menghadapi aksi teror, kriminalitas dan bencana yang dapat menimbulkan kegagalan operasi,” ujarnya.

Ketujuh, dapat bertindak cepat dan melakukan tindakan kepolisian guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada rombongan Paus Fransiskus maupun peserta atau delegasi ISF dan masyarakat.

Kedelapan, waspadai potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan seluruh kegiatan baik di akomodasi, rute perjalanan, tempat kegiatan maupun objek-objek lain yang akan dikunjungi.

Kesembilan, lakukan langkah dan upaya yang lebih proaktif dan implementatif guna menentukan strategi pengamanan yang tepat efektif dan efisien di lokasi akomodasi, rute perjalanan, objek kegiatan maupun objek lainnya yg akan dikunjungi sehingga permasalahan dapat diatasi.

“Sepuluh laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindak tegas namun humanis terhadap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dan kamseltibcarlantas. Sebelas maksimalkan penyelenggaran operasional dengan memanfaatkan peralatan dan sarana prasarana yang didukung dengan teknologi informasi modern dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Agus Hariadi mengatakan, TNI akan mengerahkan sebanyak 4.300 personel dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada standarnya.

“Ini disesuaikan dengan selain kehadiran Paus tadi kita sampaikan ada kegiatan ISF yang menghadirkan pejabat negara luar setingkat Presiden atau Perdana Menteri. Ini sudah ada standarnya. Yang menempel dari Paspampres sudah ada protapnya. Kita masih menunggu kepastian berapa pejabat selevel presiden atau PM hadir jadi satu paket. Seandainya satu kepala negara itu berapa tim yang akan digelar,” katanya. (DON)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

BLT Tertunda, 1.040 Warga Miskin Tulungagung Menanti Rp1,8 Miliar

Published

on

TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.

BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.

Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.

Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.

“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.

BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.

Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Papua

78 Putra Terbaik Papua Ditempa Menjadi Bintara TNI AD Yang Handal

Published

on

Manokwari – Sebanyak 78 calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD Pria TA. 2025 OAP resmi dinyatakan lulus seleksi dari Sub Panpus Kodam XVIII/Kasuari. Dalam proses seleksi yang berlangsung ketat dan penuh tantangan ini, para putra asli Papua (OAP) tersebut tampil luar biasa dan berhasil membuktikan kualitas mereka sebagai generasi penerus yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer, Manokwari, Papua Barat, Rabu (9/7/25).

Yang patut diapresiasi, seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Kodam XVIII/Kasuari dengan tegas menekankan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Tak hanya mencetak prajurit-prajurit tangguh dan profesional, rekrutmen TNI juga menjadi salah satu bentuk nyata dalam membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kesempatan ini membuka harapan besar bagi banyak keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan sumber daya manusia unggul di wilayah Timur Indonesia.

Pabandya Rendiaga Spersdam XVIII/Kasuari, Letkol Inf Eko Hariyanto, lewat kesempatan ini menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

“Kami sangat mengapresiasi semangat luar biasa dari para peserta, terutama putra asli Papua yang mampu bersaing dan membuktikan diri layak menjadi bagian dari prajurit TNI AD. Direncanakan pendidikan tahap pertama selama dua bulan dan tahap kedua dilaksanakan selama satu bulan,” ungkapnya.

Kodam XVIII/Kasuari terus berkomitmen memberikan ruang dan peluang sebesar-besarnya bagi OAP untuk berkarier di dunia militer. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI AD dalam mencetak prajurit-prajurit profesional yang juga merepresentasikan keberagaman dan kekayaan budaya bangsa.

Salah satu peserta yang dinyatakan lulus, Norman Ramar menyampaikan rasa syukurnya.

“Saya bangga bisa lulus. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang semangat orang Papua untuk terus maju dan berprestasi, untuk itu saya mengajak kepada anak-anak Papua lainnya,”Mari tong tunjukkan bahwa anak Papua itu hebat”, ujarnya penuh semangat.

Tak hanya calon prajurit, kebahagiaan juga dirasakan oleh orang tua mereka. Salah satunya, Mama Karolina Kekri orang tua dari calon siswa asal Teluk Wondama, mengaku haru dan bangga.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam dan semua yang sudah mendukung dan membimbing anak-anak kami. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur karena Kodam Kasuari sudah memberi jalan bagi anak-anak Papua untuk maju dan jadi prajurit negara,” ucapnya sambil menahan haru.

Diketahui, para calon Bintara yang dinyatakan lulus ini akan segera mengikuti pendidikan militer yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.

Dengan lolosnya 78 putra asli Papua dari 296 calon Bintara ini, Kodam XVIII/Kasuari tidak hanya berhasil menyaring generasi muda terbaik, tetapi juga memperkuat posisi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai salah satu wilayah penyumbang prajurit berkualitas di tubuh TNI Angkatan Darat. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar.

(Tim/Red)

Continue Reading

Nasional

Diperiksa KPK Soal Hibah Pokmas, Khofifah: Semua Proses Sudah Sesuai Prosedur

Published

on

SURABAYA,- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan berlangsung di Mapolda Jatim, pada Kamis (10/7).

Usai diperiksa, Khofifah menyatakan dirinya hadir sebagai saksi atas sejumlah tersangka. Ia mengaku telah memberikan penjelasan lengkap kepada penyidik, terutama terkait struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan proses penyaluran dana hibah.

“Pertanyaannya tidak banyak. Tapi karena menyangkut struktur OPD, penjelasannya panjang. Saya juga sampaikan bahwa proses penyaluran dana hibah sudah sesuai prosedur,” ujarnya kepada wartawan.

Namun saat ditanya lebih lanjut soal dugaan penyimpangan dana hibah, Khofifah enggan menjawab dan langsung meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.30 WIB menggunakan mobil Innova hitam.

“Gak onok pertanyaan iku (nggak ada pertanyaan itu),” singkatnya sambil berlalu.

Selain Khofifah, KPK juga memeriksa mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan di dua lokasi berbeda ini disebut sebagai langkah efisiensi dan efektivitas oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Kita sedang di Jawa Timur untuk keperluan penelusuran, jadi pemeriksaan dilakukan di lokasi terdekat,” jelas Asep.

KPK terus mendalami kasus ini untuk menelusuri aliran dana dan mekanisme pengurusan hibah pokmas yang diduga bermasalah.(*/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending