JAKARTA, 90detik.com – Munculnya fakta-fakta baru dalam persidangan kasus korupsi proyek jalur kereta api, Komrad Pancasila mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera “menyeret” Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke pengadilan.
Hal ini dilakukan agar kasus ini bisa tuntas dan kebenaran terungkap sampai ke akar-akarnya.
Dalam persidangan, terdakwa Harno Trimadi mengungkapkan bahwa ada dugaan aliran dana suap yang terkait dengan Menhub Budi Karya.
Di antaranya, adalah pemberian uang untuk fasilitas penyewaan helikopter dan biaya kunjungan ke Belgia guna melihat kereta gantung.
Uang suap ini diduga berasal dari rekanan swasta Kemenhub pada proyek jalur kereta api.
KOMRAD Pancasila menilai bahwa KPK harus segera bertindak atas dugaan keterlibatan Budi Karya dalam kasus korupsi ini.
Bahkan, mereka telah melakukan laporan masyarakat ke KPK dan menuntut pengusutan lebih lanjut.
Selain itu, KOMRAD Pancasila juga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Budi Karya dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan guna mempermudah proses penyidikan KPK.
KPK diharapkan dapat membuktikan keberaniannya dalam memberantas korupsi dengan menindaklanjuti desakan dari KOMRAD Pancasila ini.
Masyarakat pun menunggu keadilan dijatuhkan dan para pelaku korupsi tidak luput dari hukuman yang setimpal.
Semoga kedepannya, kasus korupsi semacam ini dapat dihindari agar pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan transparan dan bersih dari korupsi. (Red)
Editor : Jp
