Connect with us

Hukum Kriminal

Gelapnya Dana Desa Tanggung, Kerugian Negara Masih Misteri, Penyidikan Kejari Tulungagung Terhambat

Published

on

TULUNGAGUNG, – Kabut tebal masih menyelimuti besaran kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Meskipun penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah dimulai, proses penghitungan kerugian negara hingga kini belum tuntas dan masih berkoordinasi intensif dengan Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibyo, saat dimintai konfirmasi oleh awak media, mengakui bahwa timnya masih dalam tahap penghitungan kerugian negara terkait kasus ini.

“Memang audit kami belum selesai”, terangnya kepada 90detik.com, pada Sabtu(21/6).

Namun, dia menegaskan bahwa belum bisa memprediksi kapan proses krusial ini akan mencapai titik final.

“Kami tidak bisa memprediksi mas”, tegas Tranggono, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai metode atau cakupan penghitungan yang sedang dilakukan.

Ketidakpastian jangka waktu penyelesaian penghitungan ini menjadi kendala signifikan bagi kelanjutan penyidikan oleh Kejari Tulungagung.

Besaran kerugian negara merupakan unsur vital untuk membangun kasus dan menentukan pasal yang akan didakwakan terhadap para terduga tersangka.

Saat ditanya, apakah terdapat kendala spesifik yang menyebabkan penghitungan molor dan ketidakpastian waktu selesainya, Tranggono menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari Dinas PUPR Tulungagung.

“Ya mas, tolong kami yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh tidak ada niat dan upaya menghambat tidak dicurigai. Masih ada obyek dan saksi yang belum selesai kami periksa, selain itu untuk perhitungan bangunan fisik kami juga masih menunggu dari PUPR,” ujarnya.

Kejari Tulungagung sebelumnya telah menyatakan kesiapan mereka untuk memproses kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Tanggung ini secara hukum setelah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.

Namun, tanpa angka pasti kerugian negara dari lembaga yang berwenang menghitungnya, langkah hukum selanjutnya, seperti penyusunan berkas pelimpahan ke pengadilan, terpaksa terhambat. Publik dan pengawas dana desa kini menanti kejelasan.

Transparansi dan kecepatan Inspektorat dalam menyelesaikan penghitungan menjadi kunci untuk membuka jalan bagi proses hukum yang tertahan.

Pertanyaan besar menggantung, Apa yang membuat penghitungan kerugian dana desa Tanggung begitu rumit dan lama?, Apakah ada hambatan teknis atau non-teknis di balik ketidakpastian ini?(DON/Abd)

Editor: Joko Prasetyo

Hukum Kriminal

Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro

Published

on

LUMAJANG – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro.

Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada hari Kamis ( 12/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

Kasatresnarkoba Polres Lumajang, Iptu Dwi Sugiyanto, mengatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan atas laporan masyarakat.

“Berawal dari informasi masyarakat, anggota kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kandangtepus. Petugas selanjutnya berhasil mengamankan AR dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja,” ujar Iptu Dwi Sugiyanto,pada Rabu (18/11).

Dari hasil pemeriksaan awal, Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut. AR mengaku mendapatkan ganja tersebut dari HI.

Petugas selanjutnya melakukan pengejaran dan mengamankan HI. Dalam penggeledahan terhadap tersangka kedua ini, Polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja.

Dari tangan kedua tersangka, Polisi menyita sabu dengan berat bruto 6,47 gram serta ganja dengan total berat bruto 52,31 gram.

Selain narkotika, Polisi juga mengamankan satu buah timbangan elektrik berwarna perak, uang tunai Rp15.000, serta uang Rp200.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

Petugas turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang diketahui milik HI.

“Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah kami amankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” pungkas Iptu Dwi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) juncto ketentuan penyesuaian pidana serta pasal terkait lainnya. (Hms/ DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

Published

on

NGANJUK – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya.

Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Polisi mengamankan WDA (32), warga Loceret, dengan barang bukti uang tunai Rp 70 ribu, satu ponsel , dan sepeda motor Yamaha Vega R.

Dari nyanyian WDA, Polisi memburu SOPP (27), warga Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, yang disebut sebagai pemasok barang dan berhasil diamankan pada Jumat (6/11) lalu sekitar pukul 07.00 WIB.

Dari pengembangan kedua tersangka, petugas mengamankan tersangka ketiga berinisial MM (27), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek.

Dari tangan MM, Polisi menyita 255 butir pil dobel L dalam tiga kemasan (masing-masing berisi 100, 100, dan 55 butir), satu ponsel Redmi 9, satu pak plastik klip kecil, serta kotak ponsel.

Kasatresnarkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, MM mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya.

“Pemasok utama masih dalam pengejaran petugas. Kami terus menelusuri asal barang untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat,” ujarnya, pada Rabu (18/11).

Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan komitmen jajarannya dalam memutus rantai peredaran obat keras ilegal yang mengancam generasi muda.

“Kami tidak berhenti pada satu penindakan. Peran aktif masyarakat untuk melapor sangat dibutuhkan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas Kapolres Nganjuk. (Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Published

on

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta,pada Rabu (18/11).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.(Hms/DON)

Continue Reading

Trending