Fredi Moses Ulemlem Desak Transparansi Penanganan Tiga Dugaan Kasus Korupsi di Maluku Barat Daya

Jakarta— Penanganan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Maluku Barat Daya kembali menjadi sorotan publik. Tiga perkara yang berkaitan dengan anggaran Covid-19, pembangunan jalan di Pulau Wetar, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem, SH., MH., menyampaikan pada Jumat (27/2/2026) di Jakarta bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum dan transparansi atas setiap laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Sebagai negara hukum, setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepastian perkembangan perkara penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Fredi kepada media.

Adapun perkara yang menjadi perhatian publik antara lain:

1. Dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2020–2021, sebagaimana tercantum dalam Laporan Informasi Nomor: R/Lapinfo/33/VII/2024/Tipidkor tanggal 8 Juli 2024.
2. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Nomor: R/Lapinfo/16/X/RES.3.3./2025/Tipidkor tanggal 1 Oktober 2025.
3. Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di Desa Lurang dan Uhak, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Menurut Fredi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima pelapor, untuk dua perkara yakni dugaan korupsi anggaran Covid-19 dan pembangunan jalan di Pulau Wetar disebutkan bahwa hambatan penyelidikan sudah tidak ada dan akan dilakukan gelar perkara. Namun hingga saat ini, hasil gelar perkara tersebut belum diumumkan secara terbuka.

Sementara itu, dalam perkara dugaan TPPU, disebutkan akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap sejumlah saksi. Meski demikian, progres lebih lanjut juga belum disampaikan secara resmi kepada publik.

Fredi menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak yang disebut dalam laporan.

Namun demikian, ia meminta agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami tidak dalam posisi menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan disampaikan secara transparan kepada publik,” tegasnya.

Dirinya juga berharap Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dapat memberikan atensi terhadap penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian di daerah.

“Masyarakat butuh kepastian, bukan ketidakjelasan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” pungkasnya. (By/Red)