Gatut Sunu Bantah Peras Pejabat, Saksi KPK Diancam Dilaporkan Jika Beri Keterangan Palsu

Surabaya— Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo membantah keras tuduhan melakukan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun menerima gratifikasi.

Usai menjalani sidang perdana perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (4/9/2026), Gatut bahkan melontarkan peringatan tegas. Ia mengaku siap melaporkan saksi kepada aparat penegak hukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta.

Mengenakan rompi tahanan KPK nomor 130 dengan kedua tangan diborgol, Gatut menyebut terdapat sejumlah keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurutnya tidak menggambarkan fakta sebenarnya.

“Ada beberapa BAP dari saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada karena menganggap saya memeras atau melakukan gratifikasi,” kata Gatut seusai persidangan.

Menurut Gatut, salah satu keterangan yang dipersoalkannya berkaitan dengan kegiatan Safari Ramadan yang disebut dalam perkara tersebut.

Ia menyinggung keterangan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tulungagung, Makrus Manan, yang menurutnya menganggap dirinya melakukan pemerasan dalam kegiatan tersebut.

Gatut membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan Safari Ramadan merupakan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk kegiatan penyerahan bantuan sosial dan santunan kepada anak yatim.

“Uang bantuan dan santunan itu saya serahkan bersama Wakil Bupati atas nama Pemkab Tulungagung. Nilainya saja saya tidak tahu, tetapi itu dikatakan gratifikasi,” ungkapnya.

Gatut menilai keterangan yang tidak sesuai fakta berpotensi merugikan dirinya dalam perkara yang kini tengah berjalan di pengadilan.

Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap saksi yang dinilai memberikan kesaksian palsu.

“Kalau ada saksi yang memberikan kesaksian palsu, saya tidak terima. Akan saya laporkan ke pihak aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia meminta publik mengikuti jalannya persidangan untuk mengetahui fakta sebenarnya. Menurutnya, berbagai tuduhan yang muncul dalam perkara tersebut harus diuji melalui pembuktian di ruang sidang.

“Ikutilah persidangan untuk selanjutnya. Nanti kita ikuti saja di fakta persidangan,” imbuhnya.

KPK Dakwa Pemerasan dan Gratifikasi.

Bantahan Gatut tersebut disampaikan setelah JPU KPK membacakan dakwaan dalam sidang perdana.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Gatut bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, terjerat perkara dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan serta penerimaan gratifikasi dengan total nilai sekitar Rp6,14 miliar.

Dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan disebut mencapai Rp3.244.711.915, sedangkan dugaan penerimaan gratifikasi mencapai sekitar Rp2,9 miliar.

Dalam konstruksi dugaan pemerasan, sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung disebut memberikan uang dengan nominal berbeda.

Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardani sebesar Rp5,4 juta, Kepala BPKAD Dwi Hari Subagio Rp80 juta, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto Rp700 juta, Kepala Disperindag Fajar Widianto Rp100 juta, serta Kepala Satpol PP Hartono Rp10 juta.

Kemudian Kepala Dinas Sosial Reni Prasetiawati Ika Septiwulan disebut memberikan Rp40 juta, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Suyanto Rp380 juta, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Trihadi Setyawati Rp500 juta, serta Kepala Bagian Umum Yulius Rahma Isworo sebesar Rp1.425.311.915.

Seluruh uraian tersebut merupakan konstruksi dakwaan JPU yang masih harus dibuktikan dalam persidangan.

Sementara, enasihat hukum Gatut Sunu, Suryono Pane, sebelumnya juga mempertanyakan kaitan antara uang yang disebut dalam dakwaan dengan kliennya.

Menurut Suryono, keberadaan aliran uang kepada orang-orang di sekitar kepala daerah tidak otomatis membuktikan bahwa uang tersebut diterima atau dinikmati oleh Gatut.

Terlebih, terdapat aliran uang yang disebut melalui Dwi Yoga Ambal selaku ajudan.

Pihaknya akan menguji secara rinci siapa yang meminta uang, siapa yang menerima, kapan pemberian dilakukan, serta apakah benar terdapat perintah dari Gatut Sunu.

Suryono bahkan membuka kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan Bupati untuk meminta uang kepada pejabat lain.

“Bisa saja terjadi perdagangan pengaruh, mengatasnamakan Bupati yang minta, padahal Bupati enggak minta,” ujar Suryono.

Dalam sidang perdana tersebut, Gatut tidak mengajukan eksepsi dan menyerahkan proses pembelaan kepada tim penasihat hukumnya.

Ia memilih membuktikan bantahannya melalui fakta-fakta yang akan terungkap dalam persidangan selanjutnya.

Perkara ini kini memasuki tahap pembuktian. JPU KPK berkewajiban membuktikan seluruh unsur pidana sebagaimana dakwaan, sedangkan pihak terdakwa memiliki hak untuk membantah dan menguji setiap bukti maupun keterangan saksi yang diajukan.

Dengan demikian, ancaman Gatut untuk melaporkan saksi jika terbukti memberikan keterangan palsu juga masih akan diuji seiring berjalannya persidangan.

Pada akhirnya, majelis hakim yang akan menilai apakah keterangan para saksi, aliran uang, serta bukti-bukti lainnya benar-benar menguatkan dakwaan terhadap Gatut Sunu atau justru menunjukkan fakta berbeda.

Untuk saat ini, Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal tetap berstatus terdakwa dan memiliki hak untuk membantah seluruh dakwaan. Sementara KPK harus membuktikan dakwaannya di hadapan majelis hakim.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo.