Papua
Gubernur Elisa Kambu Buka Konferda I KAPP: Tonggak Ekonomi Adat Papua Barat Daya
Kota Sorong,— Sebuah tonggak sejarah baru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adat resmi dimulai. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang digelar di Ballroom The Luxio Hotel, Sorong, Kamis (31/7).
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari pengusaha adat, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa Konferda ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Barat Daya yang adil, mandiri, dan berakar pada adat istiadat lokal.
“Papua Barat Daya adalah tanah yang diberkati—tanah adat, tanah leluhur, tanah yang menyimpan begitu banyak potensi. Namun potensi itu tak berarti jika tidak ada keberpihakan terhadap orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan ekonomi,” tegas Gubernur Kambu.
Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa KAPP merupakan wajah baru pengusaha Papua yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, namun juga menjaga nilai-nilai budaya, menjembatani kepentingan antara adat dan negara, serta menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal.
Dalam orasi kebangsaannya, Elisa Kambu menyerukan perlunya reformasi struktur ekonomi yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, sudah saatnya ruang-ruang ekonomi tidak lagi hanya dikuasai oleh pihak luar. Orang asli Papua harus berdiri sebagai pemilik sah, penggerak, dan pengelola hasil bumi mereka sendiri.
“Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal keadilan historis. Kita harus pastikan pengusaha Papua berdaya, profesional, dan berintegritas. KAPP tidak boleh berhenti di forum ini saja, tapi harus menjadi penggerak pelatihan, jaringan usaha, hingga ekspansi pasar nasional dan global,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara KAPP dan pemerintah daerah.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah berkomitmen untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam ekosistem ekonomi lokal.
Berbagai langkah konkret dirancang, seperti:
Penyusunan regulasi daerah yang memperkuat keberadaan KAPP sebagai mitra strategis pemerintah.
Afirmasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pengusaha adat.
Kemitraan dengan BUMN dan swasta nasional untuk membuka akses partisipasi OAP dalam rantai ekonomi.
Dan yang paling penting, menjadikan KAPP sebagai penyambung aspirasi ekonomi rakyat adat dalam kebijakan pembangunan.
“Pembangunan sejati bukan hanya infrastruktur. Kita sedang membangun peradaban baru yang lahir dari akar budaya, dipimpin oleh anak-anak adat itu sendiri,” kata Elisa Kambu dengan penuh semangat.
Mengakhiri sambutan Gubernur PBD, dengan penuh harapan dan semangat kolektif. Elisa Kambu menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Barat Daya hanya akan terwujud jika pengusaha adat diberi ruang dan kepercayaan untuk memimpin perekonomian daerah.
Ia mengajak seluruh peserta Konferda untuk menjadikan forum ini sebagai awal dari kebangkitan ekonomi adat Papua Barat Daya, dan sebagai simbol tekad bersama untuk menenun masa depan yang berdaulat dan bermartabat.
“Jangan pernah meremehkan potensi pengusaha Papua. Di balik tantangan, ada daya juang. Di balik keterbatasan, ada kreativitas. Dan di balik adat, ada kekuatan besar,” pungkasnya.
Sambutan inspiratif itu ditutup dengan pantun khas Papua Barat Daya yang menggambarkan semangat kerja sama antara adat dan pembangunan:
Tanah luas hutan terbentang,
Laut biru lumbung harapan.
Mari pengusaha adat kita menenun terang,
Untuk Papua Barat Daya yang penuh masa depan.
Konferda I KAPP Papua Barat Daya ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi ekonomi adat, memperkuat kemandirian pengusaha Papua, serta memastikan bahwa pembangunan Papua bukan hanya terjadi di atas tanah, tetapi juga melibatkan pemilik tanah dalam setiap prosesnya. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Bertepatan Haul ke-22 Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Rutinan Selapan Sabtu Wage Krapak Mayong Kembali Digelar
Fredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi3 minggu agoProgram MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Redaksi2 minggu agoMenu MBG Tuai Sorotan, Belimbing Bonyok dan Tempe Gosong Disajikan untuk Anak Sekolah
Redaksi2 minggu agoOknum TNI Bobol Minimarket di Tulungagung, Dandim 0807 Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Redaksi1 minggu agoPSHT Gelar Santunan 50 Anak Yatim di Desa Plosokandang Tulungagung, Disertai Buka Puasa Bersama
Redaksi2 minggu agoIroni MBG di Tulungagung: Anak PAUD Disuguhi Buah Busuk Berbelatung
Redaksi3 minggu agoSkandal Roti Berjamur di Program Makan Bergizi Gratis, Sultan Resto Diduga Terlibat
Redaksi2 minggu agoRibuan Takjil Dibagikan Komunitas King Bleyer Tulungagung di Cupit Urang Srikaton, Warga Antusias Menyerbu
Redaksi2 minggu agoMBG Tulungagung Kembali Disorot! Menu ‘Seupil Ayam dan Jeruk Asam’ di SDN 1 Tertek Viral, Wali Murid: Begini Kok Tidak Mau Disebut Korupsi?