Hari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot

TULUNGAGUNG — Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, menjadi panggung bagi masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Mergo Mulyo untuk kembali menyuarakan tuntutan keadilan. Di tengah polemik legalitas organisasi, perjuangan redistribusi tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penolakan rencana aktivitas pertambangan, warga Desa Ngepoh dan sekitarnya menuntut pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang belum terselesaikan.

Persoalan legalitas Pokmas Mergo Mulyo kembali menjadi sorotan setelah pertemuan koordinasi dan mediasi antara perwakilan kelompok masyarakat dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ngepoh di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin malam (9/11/2026).

Mediasi yang difasilitasi Kasat Intelkam Polres Tulungagung tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Perbedaan keterangan mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) Pokmas Mergo Mulyo justru semakin memperlihatkan adanya persoalan administrasi yang membutuhkan penjelasan terbuka.

Berdasarkan resume hasil pertemuan yang disampaikan pihak Pokmas Mergo Mulyo, terdapat keterangan bahwa SK pembentukan kelompok tersebut telah selesai diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ngepoh.

Bahkan, dalam keterangan yang tertuang pada resume tersebut, dokumen SK disebut telah diantarkan oleh seorang perangkat desa bernama Yudi ke kediaman Agus Rianto alias Agus Suro.

Namun, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, tetap menyatakan tidak pernah menerbitkan maupun menetapkan SK Pokmas Mergo Mulyo.

Dua keterangan yang saling bertolak belakang ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah SK tersebut benar pernah diterbitkan, bagaimana proses administrasinya, dan di mana keberadaan pencatatannya dalam arsip pemerintahan desa ?

Pihak Pokmas mengaku masih menyimpan dokumen SK asli yang selama ini menjadi dasar keberadaan kelembagaan mereka.

Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa juga disebut tidak menghendaki adanya pembaruan SK Pokmas dan mengarahkan agar persoalan ditangani melalui proses di Polres Tulungagung.

Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul pertanyaan mengenai keberadaan Pokmas Mergo Mulyo serta apakah kelompok tersebut pernah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pemerintah Desa Ngepoh. Menurut resume versi Pokmas, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan saling membantah. Dibutuhkan pemeriksaan dokumen, penelusuran register desa, serta klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut terlibat dalam proses penerbitan SK.

Di tengah belum adanya titik temu, pihak kepolisian menjanjikan fasilitasi mediasi lanjutan dalam waktu dua hari setelah pertemuan koordinasi tersebut.

Agenda silaturahmi ke kantor perusahaan yang semula direncanakan setelah upacara Hari Pahlawan akhirnya ditunda atas permintaan Kasat Intelkam Polres Tulungagung.

Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi dan mediasi terlebih dahulu.

Kini, janji mediasi lanjutan menjadi perhatian masyarakat. Mereka berharap pertemuan berikutnya tidak sekadar menjadi forum pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan kejelasan mengenai status kelembagaan Pokmas Mergo Mulyo.

Pada Selasa (10/11/2026), masyarakat melanjutkan kegiatan dengan mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Setelah upacara berlangsung lancar, sejumlah perwakilan masyarakat memasang banner penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di beberapa desa sekitar Desa Ngepoh.

Pemasangan banner tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus penegasan sikap warga yang mengkhawatirkan potensi dampak pertambangan terhadap lingkungan, sumber mata air, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan di kawasan permukiman.

Bagi warga, persoalan pertambangan bukan hanya menyangkut rencana kegiatan usaha, melainkan juga masa depan lingkungan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.

Karena itu, mereka menginginkan adanya keterbukaan informasi, kajian dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi pengingat bahwa memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, hak atas tanah, dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat.

Di tengah perjuangan redistribusi tanah melalui TORA dan polemik legalitas Pokmas, warga berharap pemerintah memberikan jawaban konkret, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian.

Ada tiga persoalan besar yang kini menunggu penyelesaian: kejelasan administrasi dan legalitas Pokmas Mergo Mulyo, kepastian proses perjuangan redistribusi tanah, serta keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi penolakan rencana pertambangan.

Publik juga menunggu bagaimana hasil mediasi lanjutan yang dijanjikan kepolisian. Apakah forum tersebut mampu membuka fakta mengenai riwayat penerbitan SK Pokmas?

Apakah pemerintah desa bersedia membuka dokumen administrasi yang diperlukan untuk memperjelas persoalan?

Yang jelas, masyarakat menginginkan penyelesaian yang transparan, objektif, dan berkeadilan.

Sebab perjuangan warga bukan semata-mata tentang mempertahankan nama sebuah organisasi. Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan kepastian hukum, hak atas tanah, suara masyarakat, dan masa depan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Dar/Red)