TULUNGAGUNG— Polemik Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Margo Mulyo di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Meski telah digelar rapat koordinasi lintas pihak, persoalan yang sempat memicu gejolak di tengah masyarakat tersebut tampaknya belum sepenuhnya menemukan titik akhir.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin (09/11/2026), dihadiri Kasat Intel Polresta Tulungagung beserta anggota, unsur Muspika Kecamatan Tanggunggunung, perwakilan Pokmas Margo Mulyo, kuasa hukum, serta Pemerintah Desa Ngepoh.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurai polemik legalitas SK Pokmas Margo Mulyo yang sebelumnya dipersoalkan dan menjadi perbincangan masyarakat.

Agus Rianto alias Suro, menyatakan bahwa SK yang dimiliki kelompoknya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Ngepoh.

“Seharusnya agenda kami hari ini ke Balai Desa Ngepoh berkaitan dengan SK Pokmas Margo Mulyo. Akan tetapi, berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanggunggunung dan difasilitasi Polres Tulungagung, SK yang kami miliki resmi dan diakui merupakan produk Pemerintah Desa Ngepoh. Bahkan, dokumen tersebut diantarkan sendiri oleh salah satu perangkat Desa Ngepoh ke rumah saya,” terang Agus Rianto, kepada 90detik.com Selasa(10/11).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas tudingan yang sebelumnya berkembang mengenai keabsahan kelompok masyarakat yang dipimpinnya.

Tak hanya memperjuangkan pengakuan atas SK yang dimiliki, pihak Pokmas Margo Mulyo juga mengungkapkan tengah menempuh langkah hukum terhadap seseorang bernama Supar Aripin.

Agus menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang menyebut serta menunjuk-nunjuk kelompoknya sebagai Pokmas abal-abal.

Menurut keterangannya, laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jatim kini telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang dalam proses penanganan.

“Langkah hukum yang kami lakukan dengan melaporkan Saudara Supar Aripin karena menyebut serta menunjuk-nunjuk Pokmas kami abal-abal. Saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang berjalan,” imbuhnya.

Meski demikian, substansi laporan dan kebenaran dugaan pernyataan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mendalami dan membuktikannya.

Di tengah memanasnya polemik, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, justru memilih bersikap tenang. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa belum memiliki rencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Namun, sikap tenang tersebut bukan berarti pemerintah desa mengabaikan potensi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sunaryo berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi.

“Untuk saat ini kami belum berpikir untuk melangkah ke ranah hukum. Biarlah semua berjalan apa adanya. Akan tetapi, jika dari pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum, mohon kepada pihak kepolisian segera melaksanakan tindakan agar tidak terjadi gejolak yang mengganggu kondusivitas warga Desa Ngepoh,” tegas Sunaryo.

Polemik SK Pokmas Margo Mulyo kini bukan sekadar persoalan dokumen atau perbedaan klaim antarpihak. Ketika persoalan tersebut mulai menyeret nama pemerintah desa, kelompok masyarakat, pihak perusahaan, hingga berujung pada langkah hukum, transparansi dan kepastian menjadi kebutuhan mendesak.

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan SK tersebut, siapa yang memiliki kewenangan menerbitkannya, serta bagaimana kedudukan Pokmas Margo Mulyo dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan di Tumpak Mergo.

Di sisi lain, tudingan terhadap suatu kelompok juga tidak semestinya dilontarkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, bola berada di tangan pihak-pihak terkait. Pemerintah Desa Ngepoh perlu memastikan kejelasan administrasi, sementara aparat kepolisian diharapkan mampu mengawal persoalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Sebab, yang paling dirugikan apabila polemik ini terus berlarut bukan hanya pihak-pihak yang berseteru, melainkan masyarakat Desa Ngepoh yang membutuhkan ketenangan, kepastian, dan situasi tetap kondusif.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui klarifikasi dan transparansi justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Puluhan aspirasi masyarakat tak lagi berhenti di jalanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyatakan siap membawa 50 tuntutan Aliansi Masyarakat Tulungagung ke meja pembahasan resmi legislatif.

Komitmen itu ditunjukkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dengan menandatangani langsung dokumen tuntutan massa dalam aksi damai bertajuk “Parlemen Jalanan”, Kamis (10/9/2026).

Massa aksi telah memadati kawasan depan gedung DPRD sejak pukul 08.00 WIB. Penandatanganan dokumen tersebut menjadi titik penting setelah berbagai persoalan publik disuarakan secara terbuka di hadapan wakil rakyat.

Ketua aksi, Gus Hanin Diyaudin, menilai tanda tangan pimpinan DPRD bukan sekadar seremoni. Menurutnya, langkah tersebut harus dibuktikan melalui pengawalan konkret terhadap persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan respons maksimal dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Dari total 50 aspirasi yang disampaikan, beberapa isu utama yang menjadi sorotan krusial meliputi penyelesaian sengketa Kanjengan serta penataan kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di bawah kewenangan Satpol PP,” tegas Gus Hanin, yang juga menjabat Plt DPD PWI LS Kabupaten Tulungagung, di sela-sela aksi.

DPRD Tulungagung memastikan seluruh dokumen aspirasi tersebut akan diproses melalui mekanisme kedewanan. Berkas akan terlebih dahulu dipilah dan didistribusikan kepada komisi sesuai bidang persoalan masing-masing.

Tahap berikutnya, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Persoalan PKL, misalnya, akan dibahas bersama Satpol PP. Sementara penyelesaian sengketa Kanjengan akan melibatkan bagian hukum Pemkab Tulungagung serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Hasil pembahasan nantinya menjadi dasar DPRD untuk menerbitkan rekomendasi resmi kepada Plt Bupati Tulungagung.

Rekomendasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen politik dan pengawasan agar jajaran eksekutif segera mengambil langkah penyelesaian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

DPRD juga menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang telah dikeluarkan benar-benar ditindaklanjuti Pemkab Tulungagung.

Bagi massa aksi, komitmen tersebut kini memiliki ukuran yang jelas: 50 aspirasi harus bergerak dari dokumen tuntutan menjadi kebijakan dan penyelesaian nyata.

Aksi “Parlemen Jalanan” berlangsung dalam pengamanan puluhan personel TNI dan jajaran Polres Tulungagung. Meski mendapat pengawalan ketat, jalannya aksi berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri secara tertib setelah dokumen aspirasi diserahkan dan ditandatangani pimpinan DPRD. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Menjelang aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2025, publik diresahkan oleh munculnya akun-akun palsu di media sosial yang berusaha menggembosi gerakan tersebut.

Tindakan provokatif dilakukan dengan mencuri potongan video, menyebar konten hoaks, dan menyulut opini negatif di ruang digital.

Salah satu unggahan yang mendapat sorotan tajam berasal dari akun fanspage Facebook bernama “Polisi Kita”.

Pada tanggal 5 September 2025, akun ini teridentifikasi melakukan kamuflase dengan menyamar sebagai pengguna bernama “Wong Feihung”, lalu mengunggah video yang dimanipulasi untuk menyerang dan memprovokasi masyarakat yang hendak mengikuti aksi damai.

Tindakan ini dinilai bukan hanya mencederai kebebasan berekspresi, namun juga membahayakan stabilitas sosial menjelang aksi yang dijanjikan berlangsung tertib dan damai.

Mohammad Ababililmujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A, Penasehat Hukum Pejuang Gayatri, menanggapi serius insiden ini. Ia menegaskan bahwa kepolisian wajib turun tangan untuk mengusut motif dan identitas di balik akun tersebut.

“Jika kami sampai terprovokasi, maka Polres Tulungagung wajib mencari dan mengungkap provokator yang menggunakan nama fanspage ‘Polisi Kita’. Jangan biarkan fitnah digital merusak kepercayaan publik terhadap aksi damai ini,” tegasnya, kepada 90detik.com Minggu(7/9).

Ia juga memperingatkan bahwa jika tindakan-tindakan manipulatif seperti ini terus dibiarkan, masyarakat bisa terpancing dan potensi gesekan sosial menjadi nyata.

“Jika Anda (pelaku) dengan sengaja memancing kemarahan masyarakat melalui cara-cara murahan seperti ini, jangan salahkan kami jika akhirnya kami benar-benar terpancing. Karena sumber kerusuhan itu jelas: ‘Polisi Kita’ biang keroknya’,” tambah Ahmad Dardiri salah satu Korlap Pejuang Gayatri.

Aksi damai 11 September sendiri direncanakan sebagai bentuk aspirasi masyarakat sipil atas sejumlah isu strategis yang berkembang di Tulungagung dan sekitarnya.

Namun, upaya-upaya provokasi digital yang menyerang secara personal maupun kolektif bisa merusak citra dan tujuan dari aksi tersebut.

Pihak berwenang diharapkan bertindak cepat untuk menyelidiki akun-akun palsu dan menyaring konten hoaks yang telah menyebar, agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. (DON/Red)