Harkitnas Tulungagung, Malik; Bupati Bukan Kader Partai Gerindra Tapi “Kadir atau Pelawak”

TULUNGAGUNG, – Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang diselenggarakan di halaman Pemkab Tulungagung pada Selasa (20/5) lalu menyisakan kontroversi.

Ketidakhadiran Bupati Tulungagung yang sedang menjalankan tugas di Jakarta dan penunjukan Komandan Kodim 0807 Tulungagung sebagai inspektur upacara justru memunculkan spekulasi mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang juga merupakan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, yang semestinya secara protokoler menggantikan posisi Bupati sebagai inspektur upacara, tidak diberi peran dalam kegiatan tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan sejumlah pihak politik, termasuk dari internal Partai Gerindra.

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Sengketa DPD Partai Gerindra Jawa Timur, H. Abdul Malik, SH, MH, secara tegas mengkritisi keputusan tersebut.

Menurutnya, langkah menunjuk Dandim sebagai inspektur upacara adalah tidak tepat dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan daerah.

“Jika Bupati berhalangan, maka secara otomatis Wakil Bupati atau minimal Sekda yang harus mewakili. Penunjukan Dandim itu menyalahi prosedur. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga sinyal kuat adanya keretakan dalam hubungan pimpinan daerah,” ujarnya, pada Rabu (21/05).

Malik juga menyinggung persoalan politik yang membayangi hubungan ini.

Dia menekankan bahwa Bupati Tulungagung bukanlah kader Partai Gerindra, melainkan “Kadir” atau Pelawak, sebutan internal partai), sementara Wakil Bupati adalah kader resmi dari partai berlambang kepala Garuda tersebut.

Bahkan ia menyatakan hal ini juga mencoreng marwah partai.

Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD dan juga DPP.

Malik juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bupati Tulungagung menurutnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan.

”Apa yang dilakukan oleh bupati, seharusnya tidak seperti itu, dan seakan bupati mengangkangi kekuasaan. Dan itu bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, dan saya tidak takut, apabila bupati melaporkan saya terkait hal ini,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Malik juga menyesalkan sikap dari bupati, karena waktu mengikuti kegiatan retreat usai pelantikan, juga telah disampaikan untuk saling memperkuat sinergi antar bupati dan wakilnya.

Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemanggilan terhadap bupati Tulungagung.

Menurutnya, ini bukan sekadar sinyal ketidakharmonisan, dan partainya akan memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi internal.

“Kami perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai konflik pribadi atau politik mengganggu roda pemerintahan,” tegasnya.

”Saya juga berharap agar Kemendagri, serta DPRD baik tingkat kabupaten untuk memanggil bupati dan menyampaikan penjelasan terkait hal ini,” pungkas Malik yang juga sebagai Ketua Advokat KAI DPD Jawa Timur ini.

Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Yulius, memberikan klarifikasi bahwa keputusan menunjuk Dandim adalah perintah langsung dari Bupati dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun, klarifikasi ini dianggap belum cukup menjelaskan kejanggalan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan komunikasi antar pimpinan daerah.

Isu ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Tulungagung.

Warganet dan tokoh masyarakat ramai memperbincangkan potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik ke depan.

Dengan kondisi seperti ini, publik berharap adanya rekonsiliasi dan penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah daerah, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tetap terjaga.

Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)

Editor: Joko Prasetyo