Nasional
Harkitnas Tulungagung, Malik; Bupati Bukan Kader Partai Gerindra Tapi “Kadir atau Pelawak”

TULUNGAGUNG, – Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang diselenggarakan di halaman Pemkab Tulungagung pada Selasa (20/5) lalu menyisakan kontroversi.
Ketidakhadiran Bupati Tulungagung yang sedang menjalankan tugas di Jakarta dan penunjukan Komandan Kodim 0807 Tulungagung sebagai inspektur upacara justru memunculkan spekulasi mengenai ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang juga merupakan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, yang semestinya secara protokoler menggantikan posisi Bupati sebagai inspektur upacara, tidak diberi peran dalam kegiatan tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan sejumlah pihak politik, termasuk dari internal Partai Gerindra.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Sengketa DPD Partai Gerindra Jawa Timur, H. Abdul Malik, SH, MH, secara tegas mengkritisi keputusan tersebut.
Menurutnya, langkah menunjuk Dandim sebagai inspektur upacara adalah tidak tepat dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika Bupati berhalangan, maka secara otomatis Wakil Bupati atau minimal Sekda yang harus mewakili. Penunjukan Dandim itu menyalahi prosedur. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga sinyal kuat adanya keretakan dalam hubungan pimpinan daerah,” ujarnya, pada Rabu (21/05).
Malik juga menyinggung persoalan politik yang membayangi hubungan ini.
Dia menekankan bahwa Bupati Tulungagung bukanlah kader Partai Gerindra, melainkan “Kadir” atau Pelawak, sebutan internal partai), sementara Wakil Bupati adalah kader resmi dari partai berlambang kepala Garuda tersebut.
Bahkan ia menyatakan hal ini juga mencoreng marwah partai.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD dan juga DPP.
Malik juga menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh bupati Tulungagung menurutnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan.
”Apa yang dilakukan oleh bupati, seharusnya tidak seperti itu, dan seakan bupati mengangkangi kekuasaan. Dan itu bisa dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, dan saya tidak takut, apabila bupati melaporkan saya terkait hal ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Malik juga menyesalkan sikap dari bupati, karena waktu mengikuti kegiatan retreat usai pelantikan, juga telah disampaikan untuk saling memperkuat sinergi antar bupati dan wakilnya.
Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemanggilan terhadap bupati Tulungagung.
Menurutnya, ini bukan sekadar sinyal ketidakharmonisan, dan partainya akan memanggil bupati untuk memberikan klarifikasi internal.
“Kami perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kepentingan masyarakat harus diutamakan. Jangan sampai konflik pribadi atau politik mengganggu roda pemerintahan,” tegasnya.
”Saya juga berharap agar Kemendagri, serta DPRD baik tingkat kabupaten untuk memanggil bupati dan menyampaikan penjelasan terkait hal ini,” pungkas Malik yang juga sebagai Ketua Advokat KAI DPD Jawa Timur ini.
Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Yulius, memberikan klarifikasi bahwa keputusan menunjuk Dandim adalah perintah langsung dari Bupati dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, klarifikasi ini dianggap belum cukup menjelaskan kejanggalan dalam konteks tata kelola pemerintahan dan komunikasi antar pimpinan daerah.
Isu ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Tulungagung.
Warganet dan tokoh masyarakat ramai memperbincangkan potensi dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik ke depan.
Dengan kondisi seperti ini, publik berharap adanya rekonsiliasi dan penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah daerah, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tulungagung belum memberikan keterangan. (DON-red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Polda Jatim Buka Posko Informasi Korban KMP Tunu Pratama di Pelabuhan Ketapang

BANYUWANGI— Polda Jawa Timur (Jatim) membuka posko informasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi,Jumat (4/7).
Selain membuka posko SAR gabungan dan posko informasi, Polda Jatim melalui Polresta Banyuwangi membuka posko DVI di ruang tunggu Pelabuhan Ketapang.
“Keluarga korban bisa mencari informasi dan menyerahkan data terkait anggota keluarganya yang masih hilang di posko yang sudah kami siapkan,” kata Kombes Pol Abast.
Pada posko informasi ditampilkan juga daftar penumpang yang ditemukan selamat dan meninggal dunia.
Hingga berita ini ditulis, Tim SAR gabungan melaporkan bahwa total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 36 orang, dengan 30 orang di antaranya ditemukan selamat dan 6 orang dinyatakan meninggal.
Dari 30 korban selamat, diketahui 21 orang merupakan warga asal Ketapang, Banyuwangi, dan 9 orang lainnya berasal dari Gilimanuk, Bali.
Data ini dikumpulkan dari laporan posko darurat yang didirikan oleh petugas gabungan di Pelabuhan Ketapang.
Menurut Kombes Pol Abast, seluruh korban ditemukan di wilayah perairan Bali dan ditangani Polres Jembrana Polda Bali.
Kombes Pol Abast menerangkan, korban meninggal sebelumnya telah diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Bali di Posko Gilimanuk Bali.
Setelah selesai proses identifikasi kemudian berkoordinasi dengan Tim DVI Polda Jatim yang ada di Posko Ketapang Banyuwangi untuk menerima ke 6 jenazah di Posko Ketapang Banyuwangi.
“Hingga saat ini, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang akibat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali,” pungkas Kombes Abast.
KMP Tunu Pratama Jaya diketahui berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu malam (2/7).
Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kapal tenggelam pada pukul 23.35 WIB di koordinat 8° 9’32.35″S 114°25’6.38″E.
Sementara berdasarkan Manifest, kapal tersebut berpenumpang 53 Orang dan ABK Kapal 12 Orang serta 22 Unit Kendaraan. (Jk)
Jawa Timur
Semangat Polri Untuk Masyarakat, Kapolres Situbondo Launching Inovasi Sosial Pasabber dan Padi Berkah

SITUBONDO – Momen peringatan Hari Bhayangkara Ke-79, Polres Situbondo Polda Jatim mempersembahkan dua inovasi sosial yang mengedepankan sisi kemanusiaan, yakni Pasabber (Pasukan Samapta Berbagi) dan Padi Berkah (Patroli Dialogis Sambil Bersedekah).
Peluncuran program ini berlangsung sederhana namun penuh makna yang dilakukan langsung oleh Forkopimda Situbondo di halaman pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (1/7/2025) yang lalu.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, S.I.K., M.I.K., menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kreatif Satuan Samapta.
Menurutnya, kedua program tersebut menjadi wujud nyata hadirnya Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelayan masyarakat yang empatik dan solutif.
“Ini sejalan dengan tema Hari Bhayangkara ke-79 yang hari ini dirayakan bersama yaitu Polri Untuk Masyarakat,” ujar AKBP Rezy, Jumat (4/7).
Menurut AKBP Rezi, ini adalah bentuk kehadiran Polisi di tengah masyarakat, dengan membawa rasa empati, kepedulian, dan semangat berbagi.
“Semoga ini menjadi inspirasi bagi satuan lainnya untuk terus bergerak dengan hati,” ujarnya.
Program Pasabber akan difokuskan pada kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat pra-sejahtera, anak yatim, hingga lembaga pendidikan dan keagamaan yang berada di rute patroli.
Sementara Padi Berkah menitikberatkan pada patroli dialogis sambil memberikan bantuan sosial secara spontan seperti roti, air mineral, bahkan semen untuk tempat ibadah yang sedang direnovasi.
Sementara itu, Kasat Samapta Iptu H. Rahman Fadli Kurniawan, menjelaskan bahwa kedua program ini lahir dari semangat anggota Samapta untuk menjadikan patroli tidak hanya sebagai rutinitas keamanan, tetapi juga ladang kebaikan.
“Pasabber adalah gerakan kecil dengan dampak besar. Di setiap patroli, anggota membawa paket sederhana yang dibagikan ke warga yang membutuhkan. Sedangkan Padi Berkah membawa semangat dialogis dan kepedulian sosial secara langsung,” terangnya.
Menariknya, inovasi sosial ini juga berhasil mendapat pengakuan di tingkat provinsi.
Pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu, Dirsamapta Polda Jatim Kombes Pol Budi Karyono, S.H., secara resmi memberikan penghargaan atas kontribusi Satsamapta Polres Situbondo dalam pengembangan program kemitraan sosial berbasis kemanusiaan.
“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan program-program kepolisian yang menyentuh hati masyarakat,” tambah Iptu Rahman.
Dengan semangat Polri untuk Masyarakat, Polres Situbondo terus membuktikan bahwa tugas kepolisian bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai sosial dan kepedulian, menyatu dalam harmoni tugas dan pengabdian. (DON)
Papua
Lantamal XIV Sorong Perkuat Kepemimpinan dengan Sertijab Dansatrol dan Danlanal Morotai

Kota Sorong PBD – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal XIV dan Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Morotai Lantamal XIV. Acara berlangsung khidmat pada Jumat, 4 Juli 2025, di Lobby Mako Lantamal XIV, Jalan Bubara Nomor 1, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla. Beliau secara resmi menyerahterimakan jabatan Dansatrol Lantamal XIV dari Kolonel Laut (P) Choirur Roziqin, S.H., M.Tr.Hanlan., M.M., yang kini mengemban tugas baru sebagai Komandan KRI Multatuli 561 Satfib Koarmada II. Jabatan Dansatrol Lantamal XIV kini diisi oleh Letkol Laut (P) I Gede Eka S. Putra, S.H., M.Tr.Hanla., M.A., yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Binkamla Ban II Opslat Sopsal Mabesal.
Secara bersamaan, jabatan Danlanal Morotai Lantamal XIV kini resmi dijabat oleh Mayor Laut (P) Benie Hermawan, yang sebelumnya berdinas di Akademi Angkatan Laut (AAL). Beliau menggantikan Letkol Laut (P) Arif Priwadi Wibowo, M.Tr.Opsla., yang akan mengemban tugas baru sebagai Danpuslat Kaprang Kolat Koarmada III.
Dalam sambutannya, Danlantamal XIV menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian penting dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut. Ini sekaligus bentuk pembinaan personel yang berkelanjutan guna memperkuat profesionalisme dan efektivitas satuan. Beliau juga menekankan bahwa jabatan Dansatrol dan Danlanal memiliki arti strategis dalam mendukung tugas pokok Lantamal XIV, khususnya dalam pengamanan wilayah laut, patroli perairan, dan pembinaan potensi maritim di daerah masing-masing.
(Tim/Red)
- Jawa Timur1 minggu ago
Viral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak
- Jawa Timur3 minggu ago
Tragis, Ditemukan Mayat Gantung Diri di Ngantru Tulungagung
- Hukum Kriminal2 minggu ago
Tersendat di PUPR, Kasus Korupsi Dana Desa di Tulungagung Terancam Mandek
- Jawa Timur3 minggu ago
Pemanfaatan DBHCHT di Dinas Kesehatan Tulungagung: Prioritaskan Layanan Obat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Jawa Timur2 minggu ago
79 Santri Porsigal Trenggalek Resmi Disahkan Sebagai Anggota Baru
- Hukum Kriminal3 minggu ago
Dugaan Korupsi di Desa Tanggung, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat
- Jawa Timur2 minggu ago
Pelepasan Siswa dan Sungkeman PSHT Desa Gedangsewu Menjelang Pengesahan Warga Baru
- Pendidikan2 minggu ago
Ancaman Penahanan Ijazah Siswa di Berbagai Sekolah Menjadi Sorotan