Foto, Gubenur Lemhanas RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si saat memaparkan presentasi di Munas II PJS di Kota Palu , Minggu (13/07).

PALU, – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyampaikan harapan agar praktisi jurnalis media siber yang tergabung dalam Pro Jurnalismedia Siber (PJS) memainkan peran strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan global baru yang dinamis dan kompleks.

Pernyataan tersebut disampaikan Kang Ace sapaan akrabnya, saat membuka secara daring Musyawarah Nasional (Munas) II DPP PJS, yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 Juli 2025.

Munas ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) I DPD PJS Sulteng, mengangkat tema: “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah, Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.”

“Tatanan global hari ini sudah tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan hegemonik tunggal seperti era Perang Dingin. Kini kita hidup dalam dunia multipolar (policentric world order) dengan kepentingan yang saling bersilangan,” ujar Kang Ace dalam sambutannya.

Kang Ace menekankan bahwa perkembangan dunia digital membawa konsekuensi serius terhadap pola komunikasi masyarakat.

Di tengah era post-truth, ketika fakta objektif kerap dikalahkan oleh emosi dan keyakinan pribadi, jurnalis memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bernilai kebangsaan.

“Era post-truth adalah masa di mana kebohongan bisa tampak seperti kebenaran karena dimainkan lewat emosi publik. Maka dari itu, PJS dan para anggotanya perlu terus menghasilkan karya jurnalistik yang mampu memperkuat nilai kebangsaan dan menjaga ketahanan informasi nasional,” jelasnya.

Kang Ace juga menyoroti tingginya angka penetrasi internet di Indonesia sebagai peluang sekaligus tantangan. Menurutnya, maraknya hoaks dan disinformasi yang menyebar cepat melalui media sosial harus dihadapi dengan peningkatan literasi digital yang masif dan sistematis.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya informasi yang benar dan beretika. Jurnalisme yang profesional adalah benteng terakhir dalam menjaga kualitas demokrasi kita,” tambahnya.

Seminar nasional dalam rangkaian Munas II akan berlangsung pada tanggal 15 Juli 2025 juga menghadirkan narasumber terkemuka, antara lain Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba, yang menyoroti pentingnya konsolidasi media siber dan arah kebijakan pers di masa depan.

Gubernur Lemhannas menegaskan bahwa dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, peran media siber seperti PJS sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik informasi.(Red/*)

PALU, – Musyawarah Nasional (Munas) II Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi dibuka oleh Presiden Lemhanas RI, Dr. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, pada Minggu (13/7) di Hotel Lawahba, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Ace Hasan menegaskan pentingnya peran media siber dalam menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika politik dan ekonomi global.

Munas II ini turut dirangkaikan dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) PJS Sulawesi Tengah, dan dihadiri oleh peserta dari 27 provinsi, baik secara langsung maupun virtual.

Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi wartawan di era digital.

Dia mengatakan, dari 1.600 anggota PJS yang terdaftar, baru 160 orang yang sudah tersertifikasi sebagai wartawan kompeten.

“Ini menjadi tantangan kita ke depan. Target kita hanya satu, seluruh anggota PJS harus kompeten,” tegas Mahmud.

Ia menambahkan bahwa Munas II menjadi langkah strategis PJS dalam memenuhi syarat menjadi konstituen Dewan Pers.

“Saya yakin, bersama teman-teman semua, keinginan kita untuk menjadi konstituen Dewan Pers akan tercapai. Munas ini bukan sekadar seremoni, tapi tonggak sejarah bagi dunia pers di Nusantara,” ucapnya penuh semangat.

Sementara, Ketua Dewan Pakar PJS, H. Rizal Kurniawan, juga turut memberikan arahan.

Ia mendorong para pemilik media yang tergabung dalam PJS untuk membenahi manajemen bisnis medianya, agar bisa bersaing di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital.

“Jurnalis bukan sekadar pencatat sejarah, tapi juga pejuang yang turut menjaga bangsa. Di era hoaks ini, merebut kepercayaan pembaca adalah kunci keberhasilan media,” katanya.

Melalui sambungan during, Presiden Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily memberikan pesan khusus soal urgensi peran media siber.

“Situasi politik global sedang tidak baik-baik saja. Konflik di berbagai negara berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Maka media siber harus diperkuat sebagai benteng ketahanan nasional,” ujarnya.

Ace menjelaskan, media siber memiliki peran strategis, antara lain sebagai agen literasi digital, pendeteksi dan penangkal hoaks, penguat jati diri bangsa, kontrol sosial, hingga alat pertahanan siber di era perang informasi.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas II PJS resmi saya buka,” pungkasnya, disambut tepuk tangan meriah para peserta.

Setelah pembukaan, Munas II PJS dilanjutkan dengan agenda utama, pemilihan ketua umum periode 2025–2026 serta pelaksanaan Musda DPD PJS Sulawesi Tengah.(Red/*)

TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.

BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.

Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.

Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.

“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.

BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.

Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)

Editor: Joko Prasetyo