Kalimantan Barat,— Dalam sebuah langkah besar menuju swasembada pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan peran strategisnya dengan melepas ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia dan memulai pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Panen Raya Jagung Kuartal II Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Prov. Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

Kegiatan panen raya yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang tersebut, menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

Dari 218,35 Ha lahan yang digarap, hasil panennya kini mencapai 9,3 ton per hektar, naik tajam dari 2 ton per hektar sebelum dikelola secara modern.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, “Polri melalui Polres Bengkayang berkolaborasi dengan Lanud Harry Hadisoemantri, stakeholder terkait, dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut, mulai dari penanaman, pemberian edukasi, hingga penyediaan Alsintan, sehingga saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan.”

Peningkatan produktivitas ini juga tak lepas dari penggunaan bibit unggul Hibrida P27 dan pupuk presisi MIGO Bhayangkara, hasil riset Polda Kalbar.

Para petani kini menikmati peningkatan pendapatan hingga Rp4 juta/bulan, dari sebelumnya hanya sekitar Rp500 ribu.

Menjawab tantangan surplus produksi yang diperkirakan mencapai hingga 6 juta ton, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap panen jagung dengan harga pembelian pemerintah Rp5.500/kg.

Tak hanya itu, pelepasan ekspor jagung pun menjadi kenyataan. Selain Kalbar, ekspor juga dilakukan dari Gorontalo (27 ribu ton) dan NTB (20 ribu ton).

Untuk menunjang kelancaran distribusi dan penyimpanan hasil panen, Polri menggandeng Bulog untuk membangun 18 gudang penyimpanan di lahan milik Polri.

Gudang-gudang ini memiliki total kapasitas 18.000 ton dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025.

Di sisi hilir, Polri juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pakan ternak seperti PT. Japfa dan PT. Charoen Pokphand untuk mengelola hasil panen melalui 47 feedmills di 17 provinsi.

Selain itu, 2 pabrik baru juga dalam proses pembangunan, satu di Kab. Maros, Prov. Sulsel dan satu lagi di Kab. Lamongan, Prov. Jatim yang akan menjadi pengolahan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga hilir.

Kolaborasi ini ditunjukkan melalui Koperasi Produsen Teguh Sejahtera yang berhasil menjalin kerja sama ekspor dengan perusahaan pengolah hasil pertanian di Malaysia.

“Kerja sama ekspor yang telah disepakati adalah pemenuhan 20 ribu ton jagung secara bertahap dan hari ini akan dilepas ekspor perdana sebanyak 1.200 ton seharga Rp. 5.900/Kg”, ujarnya.

Dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, Polri membuktikan bahwa stabilitas nasional juga mencakup ketahanan pangan. Bukan sekadar menjaga Kamtibmas, namun juga menunjukkan komitmen Polri untuk senantiasa berada di tengah-tengah rakyat. (By/red)

SURABAYA, – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto mengapresiasi Polda Jawa Timur, dalam penindakan premanisme.

Apresiasi itu diungkapkan saat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, melaksanakan monitoring penanganan Ormas terafiliasi premanisme di Mapolda Jatim, Sabtu (10/5).

Menurut Marsda TNI Eko Dono Indarto,Ormas yang terafiliasi premanisme akan mengganggu stabilitas keamanan berinvestasi di Indonesia.

“Kemenko Polhukam akan ikut memantau dan membantu mengatasi premanisme yang marak,” tegasnya.

Hal tersebut kata Marsda TNI Eko Dono Indarto sesuai hasil rapat yang dilaksanakan Minggu lalu di Kantor Menko Polhukam.

Dijelaskan, dari hasil rapat tersebut dibentuk Satgas terpadu yang dipimpin Kapolri untuk dilaksanakan di seluruh jajaran Polda dan satuan wilayahnya di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam berharap dengan dibentuknya Satgas terpadu ini bisa menekan angka premanisme yang berkedok Ormas.

“Kita akan tindak tegak premanisme termasuk yang berkedok Ormas atau komunitas apapun agar tidak mengganggu jalannya investasi di negara,” tegas Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam sangat mendukung dan apresiasi Polda Jawa Timur atas terbentuknya Satgas Pekat Pemberantasan Premanisme.

Dengan adanya Satgas ini diharapkan Polri terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI Bakesbangpol Linmas yang ada di Pemda serta masyarakat.

Kebersamaan inilah kata Marsda TNI Eko Dono Indarto yang akan membantu, membangun komitmen bersama guna mengurangi aksi premanisme yang ada.

“Dengan demikian, Ormas yang ada bisa menjadi Ormas yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, bukan lagi kelompok atau bahkan individu,” ujarnya.

Marsda TNI Eko Dono meminta agar Satgas memetakan titik titik rawan premanisme yang ada di Jatim.

Ia menekankan, dalam operasi ini nantinya ada kegiatan Preventif dan Preemtive penindakan dan penegakan hukum serta sosialisasi yang melibatkan media masa.

“Untuk penegakan hukum dan pembinaan terhadap ormas ormas, tentunya akan ditindaklanjuti oleh Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, ” terang Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Sementara itu saat ditanya soal Ormas jika melakukan pelanggaran secara berulang, Deputi menerangkan, regulasi tentang Ormas sudah ada dibawa Kemendagri.

Marsda TNI Eko Dono Indarto menjelasakan,pertama diingatkan terlebih dahulu, jika tidak bisa diingatkan tentunya ditegur dengan keras.

“Jika mengganggu dan membuat gaduh masyarakat ini sudah tidak bagus,”tegas Marsda TNI Eko Dono Indarto.

Namun demikian, Marsda TNI Eko Dono Indarto juga menyampaikan bagwa Ormas ini juga perlu dibina untuk bersama sama membangun kebersamaan di tengah masyarakat. (DON)

Kalsel, – Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Pelaksanaan PSU pada Sabtu (19/4/2025) berjalan dengan lancar, aman, damai, dan kondusif berkat sinergi antar stakeholder. “Alhamdulillah, PSU di Banjarbaru berjalan dengan tertib dan kondusif. Ini berkat sinergi semua pihak yang menjaga netralitas, keamanan, dan ketertiban,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H., Minggu (20/4/25).

Beliau menyebutkan bahwa keberhasilan PSU tidak lepas dari kolaborasi antara TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Pemda, serta masyarakat Banjarbaru. “Atas nama Polda Kalsel, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses demokrasi ini berjalan tertib dan lancar,” ucapnya.

Selain itu, beliau juga memuji kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedamaian selama tahapan PSU. “Partisipasi aktif masyarakat dan komitmen para pihak untuk mematuhi aturan menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilu ulang ini,” tambahnya.

PSU Pilwalkot Banjarbaru dilaksanakan menyusul putusan hukum yang memerlukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. Dengan pengamanan ketat dari aparat, tidak ditemukan gangguan yang berarti selama proses berlangsung. (Tim/Red)