Hukum Kriminal
Kades Kradinan Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Begini Modusnya….

TULUNGAGUNG, – Satreskrim Polres Tulungagung Polda Jatim telah melakukan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Kapala Desa Kradenan bersama Kaur Keuangan Desa.
Dari hasil penyidikan tersangka ES (selaku kepala desa Kradinan) berkas perkara dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung.
Sedangkan tersangka WS (Kaur Keuangan Desa Kradinan) saat ini berstatus DPO.
Perkembangan hasil penyidikan tersebut disampaikan oleh Kapolres Tulungagung AKBP Muhammat Taat Resdi yang didampingi PJU Polres dalam Konferensi Pers yang digelar di Mapolres Tulungagung, Kamis (24/04/2025).
Kapolres Tulungagung AKBP Taat mengatakan bahwa penanganan kasus korupsi sudah cukup lama berlangsung.
“Proses penyidikannya berlangsung dua setengah tahun,” kata AKBP Taat.
Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka adalah dalam penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 dan bantuan keuangan kabupaten tahun anggaran tahun 2020 yang terjadi di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
“Alhamdulillah saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung, hari ini tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung selanjutnya dilakukan persidangan,” ujar AKBP Taat.
Tersangka yang akan diserahkan ke Kejaksaan ada satu berinisial ES (60) laki laki jabatan selaku Kepala Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo.
“Ada tersangka lain berinisial WS (45) laki laki jabatan selaku Kaur Keuangan Desa Kradinan sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik namun tidak memenuhi panggilan dan sudah diterbitkan DPO (status buron),” tambah AKBP Taat.
Ia mengungkapkan, modus operandi para tersangka menyalahgunakan anggaran, pada tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Kradinan total menerima anggaran sebesar Rp 3.917.816.541.
Dari total anggaran tahun 2020 dan 2021 tersangka ES pada tahun 2020 mengajukan pencairan anggaran total sebesar Rp. 784.000.000,- (didukung dengan 14 kuitansi) dan pada tahun 2021 tersangka mengajukan anggaran total sebesar Rp. 984.000.000,- (didukung dengan 15 kuitansi).
Total pada tahun 2020 dan 2021 tersangka mengajukan anggaran Rp 1.768.000.000 untuk berbagai program kegiatan.
“Dari total yang diajukan oleh tersangka tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari inspektorat Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 743.620.928,86”, terang Kapolres Tulungagung.
Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi ini dengan cara, tidak melakukan kegiatan sama sekali (kegiatan fiktif).
“Ada juga melakukan kegiatan namun tidak sesuai RAB, ada laporan realisasi namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan ada yang SPJ nya masih belum selesai atau tidak dibuat karena kepala desanya tidak memiliki bukti pendukung”, sambungnya.
Dalam penyidikan tindak pidana yang melibatkan kepala desa kradinan, Satreskrim Polres Tulungagung Polda Jatim melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi dan 5 orang ahli.
“Selain pemeriksaan pada saksi, Satreskrim juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi antara lain Balai Desa, rumah kemudian melakukan penyitaan barang bukti terkait”, ujar AKBP Taat.
Satreskrim PolresTulungagung juga melakukan penelusuran aset, ke mana saja hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka mengalir.
“Dari penelusuran tidak didapatkan untuk membeli aset tanah dari hasil tindak pidana, bahkan sertifikat Rumah yang ditinggali tersangka sudah dijaminkan ke Bank”, kata AKBP Taat.
Hasil dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi termasuk utang – utang.
Pengakuan tersangka ES melakukan perbuatannya, mengaku terlilit utang karena pernah menyalon Kades namun kalah dan kemudian menyalonkan lagi menang hasil korupsi sebagian untuk mengembalikan modal nyalon Kades.
Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8 dan pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Satu miliar rupiah (DON-red)
Hukum Kriminal
Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro

LUMAJANG – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro.
Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada hari Kamis ( 12/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB.
Kasatresnarkoba Polres Lumajang, Iptu Dwi Sugiyanto, mengatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan atas laporan masyarakat.
“Berawal dari informasi masyarakat, anggota kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kandangtepus. Petugas selanjutnya berhasil mengamankan AR dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja,” ujar Iptu Dwi Sugiyanto,pada Rabu (18/11).
Dari hasil pemeriksaan awal, Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut. AR mengaku mendapatkan ganja tersebut dari HI.
Petugas selanjutnya melakukan pengejaran dan mengamankan HI. Dalam penggeledahan terhadap tersangka kedua ini, Polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja.
Dari tangan kedua tersangka, Polisi menyita sabu dengan berat bruto 6,47 gram serta ganja dengan total berat bruto 52,31 gram.
Selain narkotika, Polisi juga mengamankan satu buah timbangan elektrik berwarna perak, uang tunai Rp15.000, serta uang Rp200.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.
Petugas turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang diketahui milik HI.
“Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah kami amankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” pungkas Iptu Dwi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) juncto ketentuan penyesuaian pidana serta pasal terkait lainnya. (Hms/ DON)
Hukum Kriminal
Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

NGANJUK – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya.
Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.
Polisi mengamankan WDA (32), warga Loceret, dengan barang bukti uang tunai Rp 70 ribu, satu ponsel , dan sepeda motor Yamaha Vega R.
Dari nyanyian WDA, Polisi memburu SOPP (27), warga Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, yang disebut sebagai pemasok barang dan berhasil diamankan pada Jumat (6/11) lalu sekitar pukul 07.00 WIB.
Dari pengembangan kedua tersangka, petugas mengamankan tersangka ketiga berinisial MM (27), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek.
Dari tangan MM, Polisi menyita 255 butir pil dobel L dalam tiga kemasan (masing-masing berisi 100, 100, dan 55 butir), satu ponsel Redmi 9, satu pak plastik klip kecil, serta kotak ponsel.
Kasatresnarkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, MM mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya.
“Pemasok utama masih dalam pengejaran petugas. Kami terus menelusuri asal barang untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat,” ujarnya, pada Rabu (18/11).
Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan komitmen jajarannya dalam memutus rantai peredaran obat keras ilegal yang mengancam generasi muda.
“Kami tidak berhenti pada satu penindakan. Peran aktif masyarakat untuk melapor sangat dibutuhkan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas Kapolres Nganjuk. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.
Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.
“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta,pada Rabu (18/11).
Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.
Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.
Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.
Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.
Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.
Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.(Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum19 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi













