Jakarta— Pengurus DPP Taruna Merah Putih, Fredi Moses Ulemlem, menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang menyinggung posisi politik PDI-P. Menurut Fredi, setiap partai politik sebaiknya menghormati kedaulatan partai lain dan tidak mencampuri urusan internal maupun sikap politik yang telah dipilih masing-masing.

“Saya menyarankan agar Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, jangan mencampuri urusan partai lain, dalam hal ini PDI Perjuangan. Saya justru ingin bertanya, partai mana yang saat ini menjadi koalisi pemerintahan dan siapa yang sebenarnya berada di posisi abu-abu?” ujar Fredi dalam keterangannya.

Fredi menilai pernyataan yang dilontarkan Jazilul berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Menurutnya, publik telah mengetahui partai-partai yang secara resmi berada dalam koalisi pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan.

“Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan bermain kata-kata, karena semua orang juga bisa bermain kata-kata. Yang lebih penting adalah bagaimana bersama-sama pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki posisi politik yang jelas sebagai partai yang berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang, bukan berada pada posisi yang disebutnya sebagai “wilayah abu-abu”.

“PDI-P adalah partai penyeimbang di luar pemerintahan, bukan berada di wilayah abu-abu. Jangan munafik, karena masih banyak pihak yang justru posisinya tidak jelas. Lihatlah aspirasi rakyat, evaluasi kebijakan, lalu lakukan perbaikan,” tegasnya.

Fredi juga mengingatkan agar para elite politik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik agar tidak memicu kebingungan maupun polemik yang tidak perlu.

“Jangan membuat pernyataan yang menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Siapa yang berkuasa hari ini dan siapa yang berada dalam koalisi sudah jelas. Lalu mengapa justru partai lain dinilai berada di wilayah abu-abu? Apa maksudnya?” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Fredi mengajak seluruh elite politik untuk mengedepankan komunikasi yang sehat dan fokus pada penyelesaian persoalan bangsa dibanding melontarkan narasi yang berpotensi memecah perhatian publik.

“Hentikan pikiran-pikiran yang dapat menyesatkan publik. Jangan membuat rakyat bingung dengan cara berpikir yang tidak masuk akal dan tidak sesuai logika. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi nyata atas berbagai persoalan yang mereka hadapi,” pungkasnya. (By/Red)

KOTA MALANG – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir.

Di tengah munculnya sejumlah suara penolakan di ruang publik, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Simpatisan MBG Malang Raya menggelar Apel Akbar di Alun-alun Tugu Kota Malang, Sabtu (20/6/2026).

Peserta yang mengenakan kaus putih bertuliskan “Bersama Prabowo Indonesia Maju” dan tagar #PrabowoBaik memadati kawasan Alun-alun Tugu sejak pukul 06.00 WIB hingga menjelang siang. Selain mengikuti apel, mereka juga mengikuti kegiatan senam zumba yang diselenggarakan panitia.

Berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, pedagang sayur, hingga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ribuan warga memadati Alun-alun Kota Malang, Gelar Apel Akbar Dukung MBG, (dok/istimewa).

Sejumlah spanduk dukungan tampak dibentangkan peserta, di antaranya bertuliskan “Lanjutkan MBG, Kami Lelah Jika Harus Kembali Macul”, “Satu Tekad, Sukseskan MBG”, hingga “Terima Kasih Pak Prabowo, Kawal MBG Sampai Berkualitas”.

Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG.

“Kegiatan ini berawal dari keresahan para petani, pelaku UMKM, peternak, hingga pedagang sayur yang ikut merasakan dampak dari dinamika politik terkait program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” ujar Gandung.

Menurutnya, apel akbar tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan energi positif agar program MBG terus berjalan dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Kami bersama tokoh-tokoh di Malang Raya ingin menggaungkan energi positif agar Program Makan Bergizi Gratis mendapat dukungan masyarakat dan target penerima manfaat hingga 82 juta orang seperti instruksi Presiden Prabowo dapat tercapai,” katanya.

Salah satu penggagas kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menilai pembangunan nasional memerlukan optimisme dan dukungan masyarakat. Ia menyebut berbagai langkah pemerintah saat ini bertujuan memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan perekonomian nasional.

“Sebuah negara yang ingin berkembang tentu membutuhkan energi positif. Saat ini pemerintah sedang berupaya menempatkan berbagai persoalan pada jalur yang seharusnya,” ujar Djoni.

Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, menurutnya, Program MBG telah memberikan manfaat nyata dan terus mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya.

“Manfaat MBG sudah dirasakan masyarakat. Berbagai evaluasi terkait persoalan higienitas maupun kasus keracunan telah ditindaklanjuti sehingga kesalahan di tingkat SPPG semakin minim. Tetapi justru muncul tuntutan agar program ini dihentikan,” katanya.

Djoni menegaskan dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis jauh lebih besar dibandingkan suara penolakan yang berkembang. Menurutnya, para penerima manfaat, khususnya pelajar, menyambut baik keberadaan program tersebut.

“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat yang mendukung MBG jumlahnya jauh lebih banyak. Program ini menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan penerima manfaatnya juga merasa senang,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap target 82 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat diwujudkan karena dinilai mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini yang ingin kami luruskan, masyarakat sangat senang dengan MBG. Karena itu target Presiden Prabowo untuk menjangkau 82 juta penerima manfaat harus bisa diwujudkan. Kami mendukung penuh,” pungkasnya. (AB/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik korupsi berupa pungutan fee proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/P3A) yang diduga melibatkan oknum Anggota DPR RI Mori Hanafi dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Lapangan PMNJ, Rizki, menyampaikan bahwa dugaan praktik fee proyek tersebut telah menjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya kelompok petani penerima manfaat program irigasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kami meminta KPK untuk tidak menutup mata terhadap dugaan praktik jual-beli proyek yang merugikan petani dan keuangan negara. Jika benar terdapat pemotongan anggaran melalui mekanisme fee proyek, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus diusut secara tuntas,” tegas Rizki dalam orasinya di depan Gedung KPK.

PMNJ menilai program irigasi yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi menjadi sarana praktik korupsi apabila terdapat intervensi pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran negara.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar KPK segera memeriksa dan mengusut dugaan keterlibatan Anggota DPR RI Mori Hanafi dapil NTB 1 dalam kasus yang mereka sebut sebagai praktik “fee proyek P3A”.

PMNJ juga mendesak KPK untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan program P3-TGAI di wilayah NTB, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

Selain kepada KPK, PMNJ meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang namanya dilaporkan pada Senin lalu, disebutkan dalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program tersebut.

PMNJ menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dan siap menyerahkan data maupun informasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum guna mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir elite,” tutup Rizki. (By/Red)