TULUNGAGUNG — Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar public hearing bersama sejumlah tokoh masyarakat dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan sosial. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bertempat di Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin(31/8).

Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda, sekaligus sebagai upaya DPRD untuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan sosial di Kabupaten Tulungagung.

Sejumlah persoalan sosial menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari perlindungan terhadap kelompok rentan, penanganan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, hingga penguatan peran pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pansus 2 DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menegaskan bahwa pembahasan Raperda tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penyusunan regulasi semata. Menurutnya, perda yang nantinya disahkan harus benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Tulungagung.

“Perda ini harus benar-benar bisa menjawab masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jangan sampai perda hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Joko Tri dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, masukan dari tokoh masyarakat maupun lembaga perlindungan sosial sangat penting dalam proses penyusunan regulasi. Sebab, berbagai lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat di lapangan.

Menurut Joko, pemerintah daerah membutuhkan regulasi yang jelas dan komprehensif agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terarah, berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak.

“Masukan dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang selama ini menangani persoalan sosial sangat kami butuhkan. Kami ingin melihat persoalan yang ada secara nyata, sehingga nantinya dapat dirumuskan dalam perda yang tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pansus 2 juga mendorong agar Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga sosial. Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat persoalan kesejahteraan sosial tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Melalui public hearing ini, DPRD Kabupaten Tulungagung berharap berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan materi Raperda.

Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tulungagung.

Pansus 2 berkomitmen untuk terus melakukan pembahasan secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat.

Harapannya, Raperda tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. (DON/Red)

Sumda Tengah— Polres Sumba Tengah menegaskan bahwa penemuan 104 ekor kuda di sebuah lokasi penampungan di Kampung Landu Gasa, Desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro, belum dapat dikategorikan sebagai kasus penyelundupan.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait keberadaan puluhan hingga ratusan ekor kuda di lokasi tersebut.

Kasi Humas Polres Sumba Tengah, IPDA Jeimsar, mewakili Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard, S.I.K., mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul dan status kepemilikan seluruh ternak yang berada di lokasi.

Menurut Jeimsar, pemilik lahan penampungan berinisial F mengaku 104 ekor kuda tersebut diperoleh melalui transaksi pembelian.

Persoalan ini mencuat setelah sejumlah warga dari Kecamatan Umbu Ratu Nggay mencari ternak mereka yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dalam pencarian tersebut, warga menemukan dua ekor kuda yang diyakini milik mereka berada di lokasi penampungan di Kecamatan Mamboro.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Polsek Mamboro pada Sabtu malam, 29 Agustus 2026. Polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan sekaligus meminta keterangan dari pihak penampung.

Saat pemeriksaan berlangsung, pihak penampung belum dapat menunjukkan dokumen kepemilikan maupun bukti transaksi jual-beli yang sah untuk dua ekor kuda yang dipersoalkan. Polisi kemudian mengamankan kedua ternak tersebut ke Polsek Mamboro.

Kedua kuda itu selanjutnya telah diserahkan kepada Polsek Umbu Ratu Nggay untuk ditangani sesuai dengan lokasi Laporan Polisi terkait dugaan pencurian ternak yang telah dibuat sebelumnya. Perkara tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.

Polres Sumba Tengah kemudian mengambil langkah lebih lanjut dengan menerjunkan sejumlah personel untuk mendalami keberadaan dan asal-usul ternak yang berada di lokasi penampungan.

“Terkait keberadaan 104 ekor hewan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan keterangan terhadap empat orang saksi. Dan kemarin (30/8/2026), Kapolres memerintahkan Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Intel, dan Kapolsek Mamboro untuk turun langsung mengecek lokasi penampungan sekaligus memberikan penjelasan kepada warga sekitar agar tidak terjadi misinformasi dan keseluruhan situasi berada dalam penanganan Polri,” ujar IPDA Jeimsar.

Polisi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang ditahan. Seluruh proses masih berada pada tahap penyelidikan guna mengumpulkan keterangan dan bukti yang diperlukan.

Sementara itu, 102 ekor kuda yang masih berada di lokasi penampungan mendapat pengawasan dari personel Polsek Mamboro. Penjagaan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu proses penyelidikan.

Polres Sumba Tengah juga terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah Pulau Sumba. Masyarakat yang merasa kehilangan ternak dan telah memiliki Laporan Polisi dipersilakan melapor kepada Polsek Mamboro.

Laporan tersebut nantinya akan diakomodasi dan warga dapat didampingi petugas untuk melakukan pengecekan fisik terhadap kuda-kuda yang berada di lokasi penampungan.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan kasus tersebut sebagai penyelundupan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kepastian mengenai status dan asal-usul 104 ekor kuda tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan. (By/Red)

Jombang — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, telah melahirkan kepemimpinan baru. Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin kini menghadapi pekerjaan besar untuk menentukan arah organisasi dalam beberapa tahun ke depan.

Bendahara Umum Generasi Muda Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Gen Muda ISRI), Achmad Zamzami, menilai momentum pergantian kepemimpinan tersebut semestinya tidak berhenti pada konsolidasi internal organisasi.

Menurut dia, tantangan utama NU justru bagaimana mengembalikan kekuatan organisasi kepada akar sosialnya: kader, pesantren, masyarakat desa, serta kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan NU.

“Pertanyaan setelah Muktamar bukan hanya siapa yang memimpin NU, tetapi untuk siapa kekuatan NU digunakan dan sejauh mana NU hadir dalam kehidupan masyarakat dan bangsa,” kata Zamzami dalam perbincangan dengan media di lokasi muktamar.

Ia mengatakan, NU memiliki modal sosial yang sangat besar. Jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, badan otonom, kader, hingga jutaan warga Nahdliyin merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak organisasi lain.

Namun, menurut Zamzami, besarnya struktur dan jumlah warga tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keberhasilan.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh keberadaan NU menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. Di sanalah akar NU sesungguhnya berada,” ujarnya.

Zamzami melihat penguatan kebangsaan perlu kembali menjadi salah satu agenda utama NU di bawah kepemimpinan baru.

Menurut dia, komitmen NU terhadap NKRI, Pancasila, kebinekaan, dan kehidupan masyarakat yang damai memiliki akar sejarah yang kuat.

Namun, kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai wacana di tingkat elite.

“Agenda kebangsaan harus dirasakan sampai ke meja makan rakyat. Nasionalisme tidak cukup dibicarakan dalam pidato. Ia harus hadir dalam pendidikan yang terjangkau, ekonomi yang adil, pelayanan publik yang baik, perlindungan masyarakat kecil, dan kesempatan yang setara,” katanya.

Ia menilai tantangan masyarakat saat ini juga semakin kompleks. Ketimpangan ekonomi, persoalan pendidikan, ketidakpastian pekerjaan, tekanan terhadap petani dan nelayan, hingga kesulitan pelaku usaha kecil merupakan persoalan konkret yang membutuhkan perhatian.

Karena itu, NU dinilai perlu memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat, bukan hanya melalui forum-forum organisasi, tetapi juga melalui kerja nyata di tingkat akar rumput.

Dalam membaca arah NU ke depan, Zamzami menyebut pentingnya kembali melihat teladan dua tokoh yang menurut dia memiliki relevansi dengan situasi saat ini, yakni Bung Karno dan KH Abdul Wahab Chasbullah.

Ia mengatakan keduanya memiliki latar perjuangan berbeda, tetapi sama-sama menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

“Bung Karno menunjukkan pentingnya persatuan sebagai kekuatan bangsa. Sementara Kiai Wahab menunjukkan bahwa tradisi keagamaan dan perjuangan kebangsaan dapat berjalan bersama,” ujarnya.

Menurut Zamzami, warisan pemikiran kedua tokoh tersebut relevan untuk NU dalam menghadapi perubahan zaman.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian membaca zaman. Bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menjawab persoalan hari ini,” katanya.

Keberanian itu, menurut dia, antara lain diwujudkan melalui keberpihakan kepada masyarakat kecil, penguatan kader muda, perjuangan keadilan sosial, serta menjaga independensi moral organisasi.

Salah satu perhatian Zamzami adalah persoalan kaderisasi. Ia menilai IPNU, IPPNU, GP Ansor, dan Fatayat NU harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam desain masa depan NU.

“Mereka bukan sekadar pelengkap struktur. Mereka adalah salah satu sumber utama masa depan NU,” katanya.

Menurut Zamzami, kaderisasi tidak boleh hanya berupa pelatihan atau kegiatan seremonial. Kader harus memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitas sekaligus kesempatan untuk memimpin.

Kader IPNU dan IPPNU, misalnya, perlu dipersiapkan agar mampu membaca perubahan zaman. Sementara kader Ansor perlu diperkuat sebagai penggerak sosial dan ekonomi masyarakat. Fatayat NU juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Mereka harus diberi ruang untuk memimpin. Lebih dari itu, mereka harus diberi kepercayaan,” ujarnya.

Ia menilai kader yang tumbuh dari bawah memiliki kelebihan karena berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat.

“Mereka tahu bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, menjalankan usaha kecil, mengakses pendidikan, menghadapi persoalan sosial, dan berhadapan dengan birokrasi. Kalau NU ingin memahami suara rakyat, dengarkan kader yang tumbuh bersama rakyat,” kata Zamzami.

Selain kaderisasi, penguatan ekonomi warga juga dinilai perlu menjadi agenda strategis NU.

Zamzami mengatakan sebagian besar warga NU berada dan bekerja di sektor-sektor ekonomi rakyat, seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, usaha keluarga, dan sektor informal.

Potensi tersebut, menurut dia, dapat dikembangkan melalui penguatan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, kewirausahaan anak muda, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha kecil.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan mengatakan NU memiliki warga dalam jumlah besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah warga NU semakin sejahtera?” ujarnya.

Jika jawabannya belum, kata dia, maka persoalan tersebut harus menjadi bagian dari pekerjaan rumah kepemimpinan baru.

Zamzami juga melihat ruang digital sebagai medan baru yang tidak dapat diabaikan NU.

Menurut dia, akses terhadap informasi kini ikut menentukan kemampuan masyarakat untuk memperoleh hak dan pelayanan publik.

Karena itu, kader muda NU dapat mengambil peran lebih besar dalam membangun literasi digital dan melawan hoaks serta disinformasi.

“Teknologi jangan sampai semakin menjauhkan masyarakat kecil dari negara. Sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan yang memperkuat akses masyarakat terhadap informasi, hak, dan pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, kader muda NU tidak cukup hanya menjadi penyebar pesan keagamaan di media sosial. Mereka juga harus mampu menjadi penghubung pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat.

Mengenai hubungan NU dengan pemerintah, Zamzami berpandangan bahwa kerja sama tetap diperlukan sepanjang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar kedekatan dengan kekuasaan tidak mengurangi independensi moral NU.

“NU harus menjadi mitra pemerintah ketika kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Tetapi NU juga harus berani menyampaikan kritik ketika masyarakat kecil dirugikan,” ujarnya.

Menurut dia, kritik konstruktif bukan berarti sikap anti-pemerintah.

Justru, kata Zamzami, keberanian memberikan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi sosial-keagamaan untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Zamzami berharap kepemimpinan Kiai Mif dan Gus Kikin dapat membawa NU lebih dekat dengan persoalan konkret masyarakat.

“Bukan hanya hadir di ruang-ruang elite, tetapi juga hadir di desa-desa. Bukan hanya berbicara tentang kebangsaan dalam forum resmi, tetapi memperjuangkan agar kebangsaan benar-benar dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Ia juga berharap kepemimpinan baru memberikan ruang lebih besar kepada kader-kader muda untuk tumbuh dan mengambil tanggung jawab organisasi.

Pada akhirnya, Zamzami mengatakan NU perlu terus menguji dirinya dengan satu pertanyaan sederhana: apakah keberadaan organisasi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil?

“Muktamar telah selesai. Kepemimpinan baru telah dimulai. Kini saatnya seluruh energi dikembalikan kepada agenda yang lebih besar: khidmah kepada umat dan bangsa,” katanya.

Menurut dia, kebesaran NU seharusnya tidak berhenti pada besarnya organisasi, tetapi diwujudkan melalui kemampuan memperkuat persatuan, menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan, dan memberdayakan masyarakat.

“NU harus tetap berakar pada tradisi, berdiri tegak dalam kebangsaan, dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan keberpihakan,” ujar Zamzami.

Ia menegaskan, ukuran kebesaran NU pada akhirnya bukan seberapa tinggi organisasi itu berdiri, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

“Ukuran kebesaran NU bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa banyak rakyat kecil yang dapat ia angkat dan berdayakan,” pungkasnya. (By/Red)