Kawasan Pinka Terabaikan: Masyarakat Desak Pemerintah Segera Bertindak

TULUNGAGUNG, — Masyarakat, baik warga sekitar maupun pengguna jalan, berharap adanya respons cepat dan tanggap dari pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap permasalahan di kawasan area Pinggir Kali (Pinka) Tulungagung.

Harapan ini disampaikan oleh salah satu warga setempat.

Inisial NR, seorang warga yang tinggal di area Pinka, menegaskan perlunya penataan segera oleh pemerintah.

Dia mengkhawatirkan semakin banyaknya pedagang yang tidak tertata, yang dapat mengganggu arus lalu lintas baik bagi pengguna jalan maupun warga sekitar.

“Jika tidak ada penataan yang baik oleh pemerintah, kedepan pasti akan menimbulkan banyak masalah, mengganggu pengguna jalan dan kepentingan masyarakat sekitar, baik dalam hal parkir, keamanan, dan lainnya,” jelas NR kepada http://90detik.com pada (7/6).

NR menambahkan bahwa mereka telah berusaha menjembatani komunikasi antara pedagang dan OPD terkait.

“Kami sebenarnya sudah berusaha menjembatani guna membangun koordinasi dan komunikasi antara pedagang dengan OPD terkait. Akan tetapi ternyata dari pihak OPD khususnya Dinas Satpol PP dan Perhubungan kurang memberikan respon positif sehingga terkesan acuh serta ogah ogahan”, tambahnya.

Namun, dia merasa bahwa pihak OPD kurang memberikan respons positif, sehingga terkesan acuh dan ogah-ogahan.

Sementara itu, sejumlah pedagang juga mengeluhkan kesemrawutan di kawasan Pinka, yang berdampak negatif pada hasil dagangan mereka.

Seorang pedagang inisial AM yang tinggal di area tersebut, mengungkapkan bahwa yang dibarat jalan tidak dibuat jualan.

“Harusnya yang di barat jalan tidak untuk jualan, barat jalan hanya diperuntukkan untuk bersantai seperti dahulu”, terangnya.

Dia juga mengeluhkan kesulitan parkir ketika ada saudara atau tamu yang datang.

“Kita kalau saudara datang ataupun ada tamu, bingung parkirnya”, imbuhnya.

Selain itu, kesemrawutan kawasan Pinka juga disebabkan oleh pemasangan rambu larangan yang tidak diindahkan, yang seharusnya menandakan bahwa arus lalu lintas di area tersebut adalah satu jalur.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai fungsi pengawasan dan kinerja Dinas Perhubungan, selaku OPD yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu tersebut.

Terlebih lagi, menjelang petang dan malam hari, lalu lintas dari utara maupun selatan menjadi sangat ramai, sehingga kemacetan sering kali tidak terhindarkan.

Masyarakat berharap pemerintah, melalui OPD terkait, segera menata kawasan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat sekitar, pengguna jalan, maupun pedagang. (Abd/red)