SORONG — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Melalui program pelatihan tata boga dan otomotif, pemerintah provinsi mendorong terciptanya peluang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Dinsos PPPA Papua Barat Daya, Anace Nauw, di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa program pemberdayaan tersebut merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran sosial kelompok rentan yang berada dalam binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Menurutnya, peningkatan keterampilan merupakan langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

“Pelatihan keterampilan tata boga dan teknisi otomotif merupakan bagian dari fasilitasi peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, PPKS, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada dalam binaan LKS. Program ini kami rancang agar mereka dapat memiliki keterampilan langsung yang bisa digunakan untuk membuka peluang usaha maupun bekerja di sektor formal,” jelas Anace usai membuka pelatihan di Kota Sorong.

Program ini melibatkan 60 peserta, yang terdiri atas:

• 15 orang peserta tata boga penyandang disabilitas,
• 15 orang PPKS pada bidang tata boga,
• 15 orang peserta otomotif penyandang disabilitas,
• 15 orang peserta otomotif dari kategori PSKS.

Dalam pelatihan tata boga, peserta mendapatkan materi mengenai teknik dasar memasak, pengolahan makanan lokal khas Papua, higienitas dan sanitasi pengolahan makanan, pengemasan produk, serta simulasi produksi dan strategi pemasaran. Materi tersebut dirancang agar peserta mampu menghasilkan produk kuliner yang memenuhi standar pasar.

Sementara itu, pada bidang otomotif, peserta dilatih mengenai pengenalan komponen kendaraan, teknik perawatan mesin dasar, perbaikan ringan, serta praktek langsung dengan peralatan bengkel. Pelatihan teknis ini diharapkan dapat membuka peluang kerja di bengkel otomotif maupun usaha mandiri skala rumah tangga.

Pelatihan yang berlangsung sejak 28 hingga 3 Desember 2025 ini menggandeng lembaga pelatihan profesional dari Makassar untuk memastikan kualitas pembelajaran serta efektivitas transfer pengetahuan kepada peserta.

Anace menegaskan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan saja. Dinsos Papua Barat Daya akan tetap melakukan pendampingan kepada para peserta setelah kegiatan selesai, termasuk menyediakan fasilitas penunjang untuk membantu mereka memulai usaha.

“Kami akan terus mendampingi dan memberikan pembekalan fasilitas penunjang agar usaha yang mereka rintis dapat berkembang. Harapannya, peserta bukan hanya mahir, tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi,” tuturnya.

Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah provinsi berharap tercipta lingkungan pemberdayaan yang inklusif, memastikan penyandang disabilitas memiliki ruang yang sama untuk berkembang, berkontribusi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitas mereka.

Jika Anda ingin versi berita yang lebih formal, lebih singkat, atau untuk rilis pers resmi, saya bisa sesuaikan. (Tim/Red)

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), menggencarkan upaya pengurangan perilaku merokok yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular.

Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digelar di Aula Dinkes setempat, pad Jumat (28/11).

Pertemuan yang dihadiri sejumlah media dari Blitar Raya ini bertujuan membangun sinergi strategis untuk memperluas penyebaran informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

dr. Miftakhul Huda, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Blitar, dalam paparannya menyatakan bahwa upaya menekan angka perokok, terutama di kalangan remaja, memerlukan peran aktif semua pihak.

“Kami terus mendorong berbagai program dan edukasi untuk menekan angka perokok. Pengurangan perilaku merokok harus dimulai dari kesadaran individu dan lingkungan sekitar. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, merokok masih menjadi ancaman serius yang berkontribusi pada beban penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan kanker. Oleh karena itu, pendekatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan semata.

Senada dengan hal tersebut, narasumber lainnya, Anggitditya Putranto, menekankan pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan.

“Banyak masyarakat yang sebenarnya tahu rokok berbahaya, namun belum memiliki dorongan kuat untuk berhenti. Di sinilah pentingnya edukasi yang tepat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Germas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong gaya hidup sehat, yang tidak hanya bebas rokok, tetapi juga diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik dan pola makan seimbang.

Melalui kolaborasi yang erat dengan media massa, Dinkes Kabupaten Blitar berharap pesan hidup sehat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Harapannya, upaya kolektif ini mampu menggerakkan kesadaran warga Blitar untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan, menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas. (JK/Red)

TULUNGAGUNG – Polemik mengenai pemulangan seorang pasien kritis asal Tulungagung kembali menjadi perhatian publik setelah keluarga almarhum melalui perangkat desa menyampaikan sejumlah keluhan terhadap pelayanan RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Menanggapi hal tersebut, pihak rumah sakit telah memberikan klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa seluruh keputusan medis telah diambil berdasarkan prosedur dan standar pelayanan berlaku.

Sebelumnya, keluarga almarhum, orang tua dari pasien, menyampaikan keberatan atas keputusan rumah sakit yang dinilai meminta mereka membawa pulang pasien dalam kondisi belum stabil. Pasien sebelumnya mengalami kecelakaan dan disebut dalam kondisi koma ketika pertama kali dirawat.

Menurut keluarga, rekomendasi perawatan di rumah justru menimbulkan sejumlah konsekuensi yang memberatkan, antara lain kebutuhan untuk menyiapkan oksigen, menyewa spring bed, serta mempekerjakan perawat tambahan. Biaya tersebut disebut tidak kecil dan dianggap tidak sebanding dengan kondisi pasien yang masih memerlukan dukungan peralatan medis.

Keluarga bahkan menyatakan kesediaan untuk menanggung biaya mandiri apabila pembiayaan BPJS dianggap tidak mencukupi, namun pemulangan tetap direkomendasikan. Situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan citra RSUD dr. Iskak sebagai rumah sakit bertaraf internasional.

Akhirnya, karena perawatan di rumah dianggap tidak optimal, pasien kembali dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian ini memperkuat kekecewaan keluarga terhadap aspek komunikasi dan koordinasi antara tim medis dengan keluarga, serta persepsi bahwa aspek kemanusiaan kurang menjadi prioritas dalam proses pengambilan keputusan.

Menanggapi keluhan tersebut,Plt Direktur RSUD dr. Iskak dr Zuhrotul Aini menegaskan bahwa keputusan pemulangan pasien telah melalui serangkaian evaluasi medis oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Penilaian klinis menunjukkan kondisi pasien berada pada fase stabil setelah 10 hari perawatan intensif.

Pasien yang mengalami cedera otak sedang dengan perburukan dan penurunan kesadaran dinilai tidak lagi membutuhkan alat bantu napas maupun perawatan intensif. Rumah sakit juga meluruskan bahwa definisi “koma” dalam bahasa awam tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi klinis yang dicatat dalam rekam medis.

“Pemulangan dilakukan setelah kondisi umum pasien stabil dan keluarga telah menerima pelatihan langsung mengenai perawatan dasar selama tiga hari sebelum KRS,” ujanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima awak media 90detik.com pada Jum’at (27/10)

Informed Consent dan Edukasi kepada Keluarga Telah Dilakukan

RSUD dr. Iskak memastikan bahwa seluruh proses pemberian informasi, edukasi, dan persetujuan pemulangan telah dijalankan sesuai standar informed consent. Edukasi yang diberikan mencakup tata cara perawatan total pasien di rumah, termasuk pemberian makan, menjaga kebersihan, reposisi, hingga pembersihan dahak melalui trakea bantu napas.

Seluruh komunikasi didokumentasikan dalam rekam medis dan formulir rencana pemulangan pasien. Rumah sakit juga memiliki Manager Pelayanan Pasien untuk membantu komunikasi dalam kasus kompleks, meski dalam kejadian ini komunikasi disebut dapat ditangani oleh petugas ruangan.

Pihak RSUD dr. Iskak membantah tudingan bahwa pemulangan dilakukan karena batas klaim BPJS telah mendekati limit. Rumah sakit menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pembatasan layanan berdasarkan pembiayaan.

“Peserta BPJS tetap mendapatkan pelayanan sepenuhnya tanpa ada opsi pembiayaan mandiri yang ditawarkan, ” tegasnya.

Rumah sakit juga menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi khusus terkait penyewaan alat medis atau penyedia jasa perawat dari pihak tertentu.

Audit Internal dan Komitmen Peningkatan Layanan

Sebagai respons atas keluhan yang berkembang, RSUD dr. Iskak telah melakukan audit internal untuk memastikan seluruh prosedur yang dijalankan sudah sesuai standar. Audit meliputi analisis rangkaian pelayanan, evaluasi komunikasi, serta verifikasi dokumentasi.

“Keselamatan dan mutu layanan adalah prioritas tertinggi rumah sakit, sejalan dengan visi, misi, dan prinsip pelayanan humanis yang kami junjung,” ujarnya.

Selain itu, rumah sakit berkomitmen memperkuat aspek komunikasi dan pendampingan kepada keluarga pasien untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman pada kasus serupa di masa mendatang.

Kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi efektif antara tenaga medis dan keluarga pasien dalam situasi kritis.

Sementara keluarga menyampaikan sejumlah keluhan, RSUD dr. Iskak menegaskan seluruh tindakan telah dilakukan sesuai prosedur dan evaluasi medis. Proses audit dan komitmen perbaikan kini menjadi langkah lanjutan rumah sakit guna memastikan pelayanan yang aman, transparan, dan berbasis kemanusiaan.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo