TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.

BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.

Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.

Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.

“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.

BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.

Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)

Editor: Joko Prasetyo

Manokwari – Sebanyak 78 calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD Pria TA. 2025 OAP resmi dinyatakan lulus seleksi dari Sub Panpus Kodam XVIII/Kasuari. Dalam proses seleksi yang berlangsung ketat dan penuh tantangan ini, para putra asli Papua (OAP) tersebut tampil luar biasa dan berhasil membuktikan kualitas mereka sebagai generasi penerus yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer, Manokwari, Papua Barat, Rabu (9/7/25).

Yang patut diapresiasi, seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Kodam XVIII/Kasuari dengan tegas menekankan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Tak hanya mencetak prajurit-prajurit tangguh dan profesional, rekrutmen TNI juga menjadi salah satu bentuk nyata dalam membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kesempatan ini membuka harapan besar bagi banyak keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan sumber daya manusia unggul di wilayah Timur Indonesia.

Pabandya Rendiaga Spersdam XVIII/Kasuari, Letkol Inf Eko Hariyanto, lewat kesempatan ini menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

“Kami sangat mengapresiasi semangat luar biasa dari para peserta, terutama putra asli Papua yang mampu bersaing dan membuktikan diri layak menjadi bagian dari prajurit TNI AD. Direncanakan pendidikan tahap pertama selama dua bulan dan tahap kedua dilaksanakan selama satu bulan,” ungkapnya.

Kodam XVIII/Kasuari terus berkomitmen memberikan ruang dan peluang sebesar-besarnya bagi OAP untuk berkarier di dunia militer. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI AD dalam mencetak prajurit-prajurit profesional yang juga merepresentasikan keberagaman dan kekayaan budaya bangsa.

Salah satu peserta yang dinyatakan lulus, Norman Ramar menyampaikan rasa syukurnya.

“Saya bangga bisa lulus. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang semangat orang Papua untuk terus maju dan berprestasi, untuk itu saya mengajak kepada anak-anak Papua lainnya,”Mari tong tunjukkan bahwa anak Papua itu hebat”, ujarnya penuh semangat.

Tak hanya calon prajurit, kebahagiaan juga dirasakan oleh orang tua mereka. Salah satunya, Mama Karolina Kekri orang tua dari calon siswa asal Teluk Wondama, mengaku haru dan bangga.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam dan semua yang sudah mendukung dan membimbing anak-anak kami. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur karena Kodam Kasuari sudah memberi jalan bagi anak-anak Papua untuk maju dan jadi prajurit negara,” ucapnya sambil menahan haru.

Diketahui, para calon Bintara yang dinyatakan lulus ini akan segera mengikuti pendidikan militer yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.

Dengan lolosnya 78 putra asli Papua dari 296 calon Bintara ini, Kodam XVIII/Kasuari tidak hanya berhasil menyaring generasi muda terbaik, tetapi juga memperkuat posisi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai salah satu wilayah penyumbang prajurit berkualitas di tubuh TNI Angkatan Darat. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar.

(Tim/Red)

SURABAYA,- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim tahun anggaran 2021–2022. Pemeriksaan berlangsung di Mapolda Jatim, pada Kamis (10/7).

Usai diperiksa, Khofifah menyatakan dirinya hadir sebagai saksi atas sejumlah tersangka. Ia mengaku telah memberikan penjelasan lengkap kepada penyidik, terutama terkait struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dan proses penyaluran dana hibah.

“Pertanyaannya tidak banyak. Tapi karena menyangkut struktur OPD, penjelasannya panjang. Saya juga sampaikan bahwa proses penyaluran dana hibah sudah sesuai prosedur,” ujarnya kepada wartawan.

Namun saat ditanya lebih lanjut soal dugaan penyimpangan dana hibah, Khofifah enggan menjawab dan langsung meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.30 WIB menggunakan mobil Innova hitam.

“Gak onok pertanyaan iku (nggak ada pertanyaan itu),” singkatnya sambil berlalu.

Selain Khofifah, KPK juga memeriksa mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan di dua lokasi berbeda ini disebut sebagai langkah efisiensi dan efektivitas oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Kita sedang di Jawa Timur untuk keperluan penelusuran, jadi pemeriksaan dilakukan di lokasi terdekat,” jelas Asep.

KPK terus mendalami kasus ini untuk menelusuri aliran dana dan mekanisme pengurusan hibah pokmas yang diduga bermasalah.(*/Red)

Editor: Joko Prasetyo