Connect with us

Nasional

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat (DPRK), Tentang Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

Published

on

Kota Sorong PBD, 90detik.com– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat (DPRK) Melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maybrat Tahun anggaran 2023, yang bertempat di ruang Rapat Gandari, jln Gunung Merapi, kelurahan Klabala, distrik Sorong kota provinsi Papua Barat Daya, Kamis (26/09/24).

Pembukaan pembahasan LKPJ turut di hadiri oleh seluruh pimpinan anggota DPRK, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obet Kbarek, S.IK, Dandim 1809/Maybrat, serta para OPD yang bertempat di ruang Rapat DPRK kabupaten Maybrat.

Turut dihadiri juga diantaranya PJ Sekda Maybrat Ferdinandus Taa SH, Ketua DPRK Kabupaten Maybrat Thomas Aitrem dan seluruh anggota DPRK dan Fraksi beserta seluruh OPD kabupaten Maybrat.

Selanjutnya menurut Ketua DPRK Thomas Aitrem dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pertama-tama saya ucapan selamat kepada Pj Bupati Maybrat yang telah hadir bersama seluruh anggota DPRK dan OPD kabupaten Maybrat dengan harapan besar dari masyarakat kepada Pj Bupati Maybrat dalam membangun kabupaten Maybrat yang maju dan sejahtera.

“Kami sangat menyambut baik inisiatif dari Pj Bupati Maybrat dengan DPRK kabupaten Maybrat, sehingga dengan di laksanakan rapat paripurna ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kemajuan Kabupaten Maybrat, Sehingga dengan semangat ini hendaknya terus kita jaga antara eksekutif dan legislatif ” ucap Thomas.

Lanjut ketua DPRK kabupaten Maybrat, Thomas Aitrem menyampaikan sambutan LKPJ
Yang merupakan bagian dari proses hasil pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun. LKPJ juga sebagai laporan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan yang baik.

“Dokumen LKPJ merupakan salah satu hasil kinerja pemerintah yang harus di pertanggung jawabkan, karena LKPJ ini harus di bahas bersama dengan DPRK sehingga ada catatan untuk untuk perbaikan dari pemerintah daerah kedepan,” Ujar Thomas Aitrem.

Selanjutnya dalam penyusunan LKPJ Bupati Maybrat, juga harus dapat menuangkan pencapaian – pencapaian dari kinerja pemerintah daerah, dimana LKPJ Bupati juga harus di bahas dan di tetapkan dan selanjutnya dari DPRK akan memberikan catatan-catatan untuk kebaikan dan perbaikan untuk kabupaten Maybrat yang lebih baik.

Ditempat yang sama Penjabat (PJ) Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP juga menyampaikan bahwa dokumen laporan LKPJ merupakan laporan kinerja dari bupati kepada DPRK terkait pembahasan dari pemerintah yang transparan serta akuntabilitas selama kurun waktu satu tahun.

“Untuk itu sebagai kepala daerah di wajibkan untuk memberikan laporan dari pemerintah daerah kabupaten Maybrat selama satu tahun. Untuk itu dirinya berharap agar nantinya pemerintah daerah dapat mengikuti mekanisme dan prosedur pelaporan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah dan DPRK,” Harap PJ Bupati Maybrat.

“Kemudian kami dari pemerintah juga berharap agar LKPJ tahun anggaran 2023 ini dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi oleh DPRK maupun OPD, agar hal ini menjadi perbaikan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah kabupaten Maybrat supaya bisa lebih baik,” tuturnya.

*”Nehaf Sau Baunot Sau”*

(Tim/Red).

Investigasi

Dugaan Tindak Pidana di Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat Diselidiki

Published

on

Jakarta, — Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri memastikan akan menyelidiki kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Penyelidikan akan menyasar empat perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya dicabut oleh pemerintah.

Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining.

“Kita masih dalam penyelidikan. Pasti lah. Sesuai dengan undang-undang kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita gak boleh menyelidiki,” jelas Diretur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Rabu (11/6/25).

Ia menjelaskan, sejauh ini dugaan kerusakan lingkungan atas aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hal itu sebagaimana aktivitas pertambangan yang ada, di mana kerusakan lingkungan pasti terjadi.

“Cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi,” ujarnya. (Wah/red).

Continue Reading

Agama

Perubahan Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Tulungagung 2025: Apa yang Berubah?

Published

on

TULUNGAGUNG, — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menyusun jadwal kepulangan jemaah haji 2025 secara terperinci. Namun, baru-baru ini, Kemenag merilis perubahan jadwal kepulangan jemaah haji debarkasi Surabaya melalui surat No B-2916/Kw.13.05/HJ.05/06/2025.

Jadwal Sebelumnya:

  • 11-25 Juni 2025: Pemulangan jemaah gelombang I dari Makkah via Bandara Jeddah
  • 11 Juni 2025: Awal kedatangan jemaah haji di Tanah Air
  • 18 Juni-2 Juli 2025: Pergerakan jemaah gelombang II dari Makkah ke Madinah
  • 26 Juni-10 Juli 2025: Pemulangan jemaah gelombang II dari Madinah ke Indonesia
  • 11 Juli 2025: Akhir kedatangan jemaah haji di Tanah Air

Akhmad Mukhsin, Plh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tulungagung menyampaikan Berdasarkan surat Kemenag No B-2916/Kw.13.05/HJ.05/06/2025, tentang perubahan jadwal kepulangan jemaah haji dilakukan sehubungan dengan perubahan jadwal pesawat dan update komposisi jemaah riil berangkat.

“Jemaah haji Kabupaten Tulungagung sub 1,2, dan 3 tiba di tanah air sekitar 866 jemaah. Waktu kedatangannya maju 30 menit dari semula”, terangnya, Rabu (11/6).

Menurutnya, saat ini bus kloter 1 telah meninggalkan hotel dan mendarat di tanah air pada hari dan tanggal yang sama.

Akhmad Mukhsin berharap Jemaah haji untuk memperhatikan perubahan jadwal kepulangan ini dan memeriksa informasi terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kantor Wilayah Kemenag Propinsi Jawa Timur untuk informasi yang lebih akurat.

“Dengan perubahan jadwal ini, diharapkan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.” Pungkasnya. (DON)

Continue Reading

Jawa Timur

Sambut Hari Bhayangkara ke -79 Polda Jatim Gelar Lomba Pekarangan Pangan Bergizi

Published

on

SURABAYA, — Komitmen mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam hal ketahanan pangan Nasional, Polda Jawa Timur (Jatim) terus menggelorakan swasembada pangan dengan melibatkan seluruh personel satuan wilayah yang ada.

Untuk mengevaluasi kegiatan tersebut, Polda Jatim juga menggelar Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) tingkat Polda Jatim yang diikuti oleh Polres/ ta yang ada.

Lomba P2B ini digelar bertepatan dengan menyambut Hari Bhayangkara ke – 79.

Kasubditbinpolmas Ditbinmas Polda Jatim, AKBP Saswito, S.E., M.H selaku tim juri mengatakan lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dalam menyambut Hari Bhayangkara ke -79 ini sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan ketahanan pangan di masyarakat.

Adapun aspek penilaian dalam lomba P2B antara lain Ketersediaan Pekarangan, Keberagaman Pangan Lokal Unggulan, Proses Pembibitan, Pemupukan dan Pemanenan, Sinergitas dan Kolaborasi serta Keberlanjutan, Manfaat Sosial dan Ekonomi.

“Lomba P2B ini bukan hanya ajang perlombaan tetapi juga sarana Polri menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian pangan di tengah masyarakat,” kata AKBP Saswito, Rabu (11/6).

Penilaian dalam lomba ini melibatkan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Purwinto Nugraha, SP, DPMD Prov Jatim, Lianto, S.E., M.Sos, Akademisi UNAIR, Probo Daryono Yekti, S.Hub.Int. M.Hub. Int dan Bidang monitoring operasional Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Jatim.

Kasubditbinpolmas Ditbinmas Polda Jatim mengungkapkan, lomba P2B menjadi bagian dari rangkaian Bhakti Sosial Bhayangkara bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan sehat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan potensi yang ada di desanya,” tutup AKBP Saswito.

Sinergisitas yang terjalin antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam lomba ini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program P2B.

Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut sebagai langkah nyata mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Jatim,Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan inisiatif lomba P2B dalam menyambut Hari Bhayangkara ke – 79 ini juga menjadi bentuk pendekatan humanis Polri.

“Lomba P2B ini menjadikan peringatan Hari Bhayangkara ke – 79 sebagai momentum kehadiran dan kontribusi nyata Polri dalam hal ini Polda Jatim bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol Abast.

Dengan terselenggaranya lomba P2B, Polda Jawa Timur berharap program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dapat terus berlanjut sebagai gerakan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan pangan dari lingkup yang paling kecil.

“Lomba P2B ini diharapkan menjadi contoh positif bagi daerah lain dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan sehat dan kemandirian desa,” pungkas Kombes Abast. (DON/red)

Continue Reading

Trending