Tapanuli Utara, Sumut — Kapolri memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumut pada tanggal 30 November 2025 di Pos Pendukung Nasional Prov. Sumatera Utara.

Rapat yang turut dihadiri Kepala Basarnas Sumut dan Kepala BPBD Sumut serta jajaran Kapolda baik secara langsung maupun virtual ini digelar untuk memetakan penanganan darurat terhadap bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana.

“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.

Beberapa keputusan strategis pun diambil, di antaranya mobilisasi logistik via udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis. Selain itu, sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.

“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.

Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah yang masih terisolir.

Kapolda Sumut melaporkan terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat sejak 24 November, dengan “titik terisolir” terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” kata Kapolda Sumut.

Ia juga menambahkan bahwa “19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.”

Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus dijalin, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Sigit.

Dengan sinergisitas lintas sektor ini, diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai ke masyarakat terdampak, korban dapat tertangani secara baik, dan proses pemulihan dapat dimulai secepat mungkin.

Masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang. (By/Red)

Sumut— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara langsung merespons cepat mengerahkan kekuatan yakni, personel, sarana-prasarana, helikopter, pesawat hingga kapal untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah.

Hal itu ditekankan Sigit saat menggelar rapat koordinasi penanganan bencana bersama sejumlah stakeholder terkait di Medan, Sumatera Utara, Minggu (30/11/2025), malam.

“Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan,” kata Sigit dalam jumpa pers.

Sigit memastikan, personel telah diterjunkan ke titik terdampak musibah tersebut. Selain itu, kata Sigit, personel hingga bantuan juga difokuskan untuk masuk ke wilayah yang paling parah atau hingga terisolasi usai bencana alam.

“Mulai dari turunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir kemudian kita menurunkan sarpras, baik pesawat, helikopter, kapal untuk bisa bantu kirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat utamanya di wilayah terputus, jalurnya yang tidak bisa dimasukin, maka kita kerahkan bantuan melalu jalur udara,” ujar Sigit.

Sigit menuturkan, kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Dalam hal ini, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.

“Kita turunkan untuk memaksimalkan, dukungan kita terhadap operasi ini, mungkin kita juga akan gelar operasi kemanusiaan, sehingga kemudian terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarpras, logistik bisa kita maksimalkan untuk membantu di 3 wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar,” tutup Sigit. (By/Red)

TULUNGAGUNG – Sebuah truk tangki pengangkut BBM terguling ke parit di Jalur Lintas Selatan (JLS) arah Pantai Midodaren, Kecamatan Besuki, Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB.

Truk tersebut gagal menanjak, kehilangan tenaga, lalu mundur tak terkendali hingga akhirnya terbalik. Saat polisi tiba di lokasi, sopir sudah tidak ditemukan.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Mohammad Taufik Nabila mengatakan kondisi truk dalam keadaan terbalik tanpa pengemudi di sekitar lokasi.

Evakuasi memakan waktu berjam-jam. Petugas baru bisa memindahkan sekitar 6.000 liter solar ke truk kosong pada pukul 10.00 WIB sebelum kendaraan ditarik ke gudang laka Satlantas.

Dalam pemeriksaan administrasi, polisi menemukan kejanggalan serius. Plat nomor AG 9462 UT yang menempel di truk tidak cocok dengan data STNK yang seharusnya AG 9642 UT. Warna kendaraan juga berbeda antara dokumen dan kondisi sebenarnya.

Polisi memastikan pelat nomor tidak sesuai merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana dua bulan atau denda Rp500 ribu.

Selain itu, nopol yang terpasang tercatat mati pajak sejak 2018, sementara STNK asli kendaraan justru masih aktif hingga 2029.

Sementara itu pencarian sopir terus dilakukan, namun hingga kini keberadaannya misterius.

Informasi yang menyebut sopir sempat dirawat di puskesmas tidak terbukti setelah polisi mengecek tiga puskesmas dan dua rumah sakit tanpa hasil.

Polisi belum bisa memastikan apakah sopir melarikan diri atau mengalami luka dan belum terdeteksi.

Di sisi lain, legalitas 6.000 liter solar yang diangkut juga menjadi sorotan. Sampel BBM sudah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan laboratorium pembanding lainnya.

Polisi belum bisa memastikan apakah solar tersebut masuk kategori subsidi atau industri, mengingat prosedur distribusi dua jenis BBM itu diatur ketat.

Pihak yang mengaku dari PT Ganani pemilik kendaraan telah menghubungi polisi dan diminta hadir dengan membawa dokumen lengkap serta sopir yang bertanggung jawab.

Kepala Unit Meteorologi Legal Tulungagung, Mohammad Salman, menilai pengangkutan BBM tersebut tidak sesuai ketentuan karena truk tidak dilengkapi label atau keterangan jenis BBM.

Insiden ini memicu perhatian publik karena berpotensi terkait penyimpangan distribusi bahan bakar.

Polisi menegaskan penyelidikan akan dilanjutkan sampai tuntas, baik terkait status solar maupun pelanggaran administrasi kendaraan yang ditemukan.

Hilangnya sopir dan temuan dokumen kendaraan yang tidak sesuai membuat kasus ini semakin janggal.

Publik kini menunggu hasil uji laboratorium yang akan mengungkap apakah solar tersebut benar untuk kebutuhan industri atau justru solar subsidi yang disalurkan secara ilegal.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, akankah kasus ini dapat membuka tabir kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menghantui masyarakat Tulungagung, serta membuka tabir siapakah sosok kuat dibelakang penyelundupan BBM bersubsidi.

Masyarakat Tulungagung menunggu gerak cepat dan tegas Polres Tulungagung untuk tidak tebang pilih. (Abd/Red)