TULUNGAGUNG — Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung memasuki babak penentuan. Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama resmi mengumumkan tiga nama terbaik yang lolos hingga tahap akhir seleksi calon Sekda Tahun 2026. Kini, keputusan akhir berada di tangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 09/PANSEL-TA/VI/2026 tertanggal 24 Juni 2026, tiga pejabat yang berhasil masuk peringkat terbaik adalah Drs. Tri Hariadi, M.Si., Anang Pratistianto, S.T., M.Si., dan Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si. Ketiganya menjadi kandidat terkuat yang berpeluang menduduki jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pengumuman tiga besar tersebut menandai semakin dekatnya proses pengisian kursi Sekda definitif yang selama ini memiliki peran sentral dalam mengendalikan roda birokrasi daerah. Posisi Sekda tidak hanya berfungsi sebagai pimpinan administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Ketiga kandidat tersebut telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang cukup ketat. Mulai dari penelusuran rekam jejak, asesmen kompetensi, hingga uji kompetensi bidang yang mengukur kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi juga telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski tiga nama telah ditetapkan, tahapan seleksi belum sepenuhnya berakhir. Para kandidat masih dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada 29 Juni 2026 di RSUD dr. Iskak Tulungagung sebagai bagian dari proses akhir sebelum hasil seleksi diserahkan kepada Plt Bupati Tulungagung.

Dari tiga nama yang telah dinyatakan lolos, nantinya hanya satu orang yang akan dipilih dan diusulkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung secara definitif.

Pengumuman tiga besar calon Sekda ini langsung menjadi perhatian berbagai kalangan. Pasalnya, Sekda merupakan jabatan strategis yang menentukan efektivitas jalannya pemerintahan, mulai dari sinkronisasi program pembangunan, pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, hingga pelaksanaan kebijakan daerah.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sosok Sekda baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang profesional, adaptif, serta mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan akhir yang akan diambil Plt Bupati Ahmad Baharudin. Tiga nama telah resmi masuk putaran terakhir, namun hanya satu yang akan mendapat kepercayaan menjadi “nahkoda birokrasi” Pemkab Tulungagung untuk beberapa tahun ke depan. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Blitar — Krisis harga telur di sentra produksi ayam petelur Blitar kian mengkhawatirkan. Setelah sempat berada di kisaran Rp21.000 per kilogram pada awal Juni, harga telur di tingkat peternak kini kembali merosot hingga menembus di bawah Rp20.000 per kilogram.

Berdasarkan perkembangan harga pada Senin (22/6/2026) sore, harga telur farm di wilayah Blitar tercatat turun menjadi Rp19.500 per kilogram, atau turun Rp500 dibandingkan sebelumnya. Sementara di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, harga telur berada di kisaran Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogram, turun sekitar Rp1.000.

Penurunan harga tersebut memperpanjang tren pelemahan yang telah dikeluhkan peternak sejak awal Juni. Dalam kurun waktu sekitar tiga pekan, harga telur di tingkat peternak telah turun sekitar Rp1.500 hingga Rp2.500 per kilogram, sementara biaya produksi, khususnya pakan ternak, masih berada pada level tinggi.

Sebelumnya, perwakilan peternak ayam petelur Blitar Raya, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, Suyanto, telah memperingatkan bahwa harga telur yang terus merosot tidak lagi sebanding dengan tingginya biaya produksi.

“Kami mewakili peternak di Kediri, Tulungagung, Trenggalek terkait harga telur yang semakin mblodot, sementara harga pakan ternak semakin melambung tinggi,” ujar Suyanto saat menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar pada Senin (1/6/2026).

Selain terpukul oleh anjloknya harga jual, peternak rakyat juga mengaku dihantui tingginya harga pakan ternak yang terus menekan margin usaha. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat banyak peternak skala mikro dan kecil tidak lagi mampu menutup biaya operasional.

Kekhawatiran itu sebelumnya juga disampaikan Bupati Blitar Rijanto. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya langkah nyata, peternak rakyat berpotensi gulung tikar.

“Jika terus terjadi kondisi seperti ini mereka akan terancam gulung tikar,” kata Rijanto.

Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ikut memengaruhi kenaikan harga bahan baku pakan ternak yang sebagian masih bergantung pada impor. Akibatnya, biaya produksi peternak semakin membengkak di tengah harga jual telur yang terus melemah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen merumuskan berbagai kebijakan untuk melindungi keberlangsungan usaha peternak ayam petelur rakyat.

Dengan harga telur yang kini telah menembus di bawah Rp20.000 per kilogram di sejumlah wilayah sentra produksi, para peternak berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di tingkat peternak. Tanpa intervensi yang cepat, mereka khawatir semakin banyak peternak rakyat terpaksa mengurangi populasi ternak, bahkan menghentikan usahanya akibat kerugian yang terus berlanjut.

Kondisi ini menjadi alarm bagi sektor pangan nasional. Blitar sebagai salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan telur nasional. Jika peternak rakyat terus tertekan tanpa perlindungan kebijakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peternak, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga telur di masa mendatang. (By/Red)

Jakarta— Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya menata ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penutupan ratusan entitas yang terus merugi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya serius membangun tata kelola BUMN yang lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 entitas BUMN yang selama ini terus mengalami kerugian. Bahkan, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penataan yang diperkirakan akan mencapai 700 hingga 800 entitas.

“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan keheranannya ketika mengetahui jumlah perusahaan negara yang mencapai lebih dari seribu entitas, namun banyak di antaranya tidak mampu menghasilkan keuntungan.

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak sehat bukan hanya mengurangi beban keuangan negara, tetapi juga menghemat anggaran hingga triliunan rupiah karena negara tidak lagi menanggung biaya operasional, gaji direksi dan komisaris, serta berbagai insentif pada perusahaan yang terus merugi.

“Saudara-saudara, sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” tegas Presiden.

Menanggapi pidato tersebut, aktivis antikorupsi Suga Sapu-Sapu menyatakan bahwa langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMN.

“Saya mengapresiasi pidato Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan perusahaan-perusahaan yang terus membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat bagi rakyat. Pidato tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang terukur, transparan, dan akuntabel,” ujar Suga Sapu-Sapu.

Menurutnya, reformasi BUMN tidak cukup hanya berhenti pada penutupan perusahaan yang merugi, tetapi juga harus dibarengi dengan audit menyeluruh terhadap pengelolaan aset negara, evaluasi kinerja direksi dan komisaris, serta penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan.

“Apabila kerugian perusahaan disebabkan oleh praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tata kelola yang buruk, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Reformasi BUMN harus menjadi momentum membersihkan perusahaan negara dari praktik yang merugikan negara,” katanya.

Suga juga mengingatkan agar pemerintah memastikan proses restrukturisasi tetap memperhatikan kepentingan para pekerja dan menjaga keberlangsungan perusahaan-perusahaan strategis yang memiliki peran penting bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional.

Menurutnya, keberhasilan program ini akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola ekonomi nasional yang lebih efisien, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Publik tentu akan mendukung langkah Presiden apabila seluruh proses dilakukan secara terbuka, berdasarkan audit yang objektif, serta benar-benar menghasilkan BUMN yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (By/Red)