Mantan Direktur KPK: Harusnya Pj Bupati Tulungagung Fokus Pelayanan Terhadap Masyarakat

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Polemik terkait laporan kampanye oleh seorang camat kepada Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno MM., terus berlanjut. Mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko,S.T.,MSE, juga memberikan pandangannya terkait masalah ini.

Menurut Sujanarko, sejak tahun 2020 hingga 2023, sudah lebih dari 2000 laporan terhadap camat dan lurah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Camat dan lurah merupakan pejabat yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat sehingga rawan dieksploitasi untuk kegiatan politik.

“Seharusnya camat lebih fokus dalam koordinasi dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam proses pemilihan umum dan Pilkada”, terangnya, kepada 90detik.com, Sabtu(16/12/23).

Lebih lanjut, sebagai Penjabat Bupati, Heru Suseno merupakan ASN dan perlu menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum dan Pilkada, terlebih lagi rezim Pilkada sudah memiliki pihak yang mengurusnya

“Plt Bupati adalah ASN dan perlu menjaga netralitas proses pemilukada, apalagi rezim pemilukada sudah ada yang mengurus dan pengumpulan informasi apapun terkait proses politik bisa menimbulkan pertanyaan publik serta kegaduan masyarakat”, jelasnya.

“Pengumpulan informasi apa pun terkait proses politik dapat menimbulkan pertanyaan publik serta kegaduhan di masyarakat”, imbuhnya.

Menurut Sujanarko, seharusnya Penjabat Bupati lebih fokus pada aspek-aspek teknis operasional terutama dalam pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Seharusnya Plt fokus di teknis operasional terutama di pelayanan – pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan efektif”, tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pj Bupati Tulungagung belum memberikan keterangan. (id/Red)