Menguji Ketahanan Pangan: Tidak Cukup Bertumpu pada Sawah

Jakarta— Ketahanan pangan kembali menjadi agenda strategis pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, serta ketidakpastian rantai pasok dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan sektor pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, bukan hanya untuk menjamin pasokan domestik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat fondasi kemandirian nasional.

Namun, pertanyaannya: apakah ketahanan pangan cukup hanya bertumpu pada sawah?

Pendekatan yang kini mulai dibangun pemerintah menunjukkan arah yang lebih luas. Ketahanan pangan tidak lagi dipahami semata sebagai urusan produksi beras, melainkan penguatan ekosistem pangan nasional secara terintegrasi, mulai dari pertanian, peternakan, hingga sektor kelautan dan perikanan.

Hal itu tercermin dari langkah Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) seluas 65 hektare di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek produktif akan menjadi prioritas pemerintah dalam bulan-bulan mendatang.

“Produktif artinya harus menciptakan lapangan kerja untuk rakyat, menghasilkan nilai tambah untuk devisa negara sekaligus meningkatkan penghasilan rakyat,” tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pangan tidak lagi semata dipandang sebagai agenda konsumsi, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional.

Tambak budidaya udang di Kebumen menjadi salah satu contoh konkret. Kawasan tersebut disebut mampu menyerap 650 tenaga kerja lokal serta menghasilkan hingga 40 ton udang per hektare, dengan nilai ekonomi tinggi karena harga komoditas yang mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram.

Artinya, sektor pangan, khususnya perikanan modern, dapat menjadi mesin pencipta lapangan kerja sekaligus sumber devisa baru.

Lebih jauh, Presiden juga menyoroti persoalan klasik kebocoran kekayaan nasional.

“Indonesia sungguh sangat kaya, tetapi terlalu banyak kekayaan kita bocor. Kebocoran ini harus kita hentikan. Kekayaan bangsa harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir saja,” ujarnya.

Pesan ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor produktif, termasuk pangan, tidak hanya bicara produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola ekonomi nasional yang lebih adil.

Di titik inilah definisi ketahanan pangan menjadi lebih relevan.

Selama ini, narasi ketahanan pangan terlalu sering identik dengan beras. Padahal kebutuhan pangan masyarakat jauh lebih kompleks. Ketahanan pangan bukan hanya soal karbohidrat, tetapi juga kecukupan protein, diversifikasi sumber pangan, serta kemampuan negara mengelola seluruh potensi sumber dayanya.

Sebagai negara maritim, Indonesia justru memiliki keunggulan besar yang selama ini belum dimaksimalkan secara optimal.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dietriech G Bengen, menilai sektor kelautan dapat menjadi salah satu fondasi penting ketahanan pangan nasional.

Dalam situasi ketidakstabilan ekonomi yang kerap diiringi lonjakan harga pangan, subsektor perikanan dinilai mampu menjadi penyangga pasokan protein melalui penguatan akuakultur maupun perikanan tangkap yang dikelola secara berkelanjutan.

Tak hanya menopang kebutuhan domestik, sektor ini juga menyimpan nilai ekonomi tinggi. Komoditas seperti udang, tuna, rumput laut, hingga kepiting telah lama menjadi produk unggulan Indonesia di pasar global.

Namun demikian, optimisme tersebut tidak boleh menutup realitas bahwa sektor pertanian tetap menghadapi tantangan serius.

Indonesia memang pernah mencatat tonggak sejarah penting pada 1984 ketika berhasil mencapai swasembada beras. Produksi nasional kala itu mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Tetapi keberhasilan tersebut tidak berlangsung permanen.

Alih fungsi lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, stagnasi produktivitas, hingga ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa persoalan pangan nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan angka produksi.

Di tingkat petani, tantangan paling nyata justru terletak pada biaya produksi yang terus meningkat.

Untuk menanam padi di lahan seluas 1 hektare, biaya realistis saat ini berkisar antara Rp10 juta hingga Rp18 juta per musim tanam. Angka itu mencakup kebutuhan benih, pengolahan lahan, pupuk, pestisida, biaya tanam, hingga panen.

Dalam kondisi ideal, hasil panen 6 hingga 8 ton per hektare memang memungkinkan. Namun di banyak daerah, capaian 4 hingga 6 ton justru lebih realistis.

Dengan asumsi harga gabah berada di kisaran Rp5.500 hingga Rp6.500 per kilogram, keuntungan petani kerap tergerus setelah dikurangi biaya produksi, terutama saat dihadapkan pada pupuk langka, cuaca ekstrem, atau serangan hama.

Artinya, menggantungkan ketahanan pangan hanya pada sawah justru berisiko menciptakan kerentanan baru.

Di sisi lain, sektor kelautan pun bukan tanpa tantangan. Praktik penangkapan ikan ilegal, keterbatasan pelabuhan perikanan, minimnya cold storage, persoalan distribusi logistik, hingga ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Karena itu, strategi ketahanan pangan nasional membutuhkan pendekatan yang benar-benar terintegrasi.

Pertanian rakyat harus diperkuat. Sistem irigasi perlu dibenahi. Akses pupuk wajib dijamin. Harga panen harus tetap sehat bagi petani. Pada saat yang sama, potensi kelautan dan perikanan harus dioptimalkan secara modern, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah.

Ketahanan pangan pada akhirnya bukan sekadar soal memperbesar produksi.

Ia adalah soal keberlanjutan, pemerataan akses, kesejahteraan produsen pangan, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan negara mengelola seluruh sumber dayanya secara adil dan efisien.

Jika sawah adalah fondasi ketahanan pangan nasional, maka laut adalah kekuatan besar yang selama terlalu lama menunggu untuk dimaksimalkan. (By/Red)