Jakarta — Pertanyaan mengenai sosok pemimpin seperti apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat kembali menjadi bahan perenungan. Setiap era menghadirkan pemimpin dengan karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, hampir setiap pemimpin selalu menghadapi kritik, pro dan kontra, serta tuntutan dari masyarakat.

Indonesia memiliki sejarah panjang dengan beragam karakter kepemimpinan. Setiap presiden membawa gaya, pemikiran, kebijakan, dan tantangannya masing-masing.

Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dikenal sebagai sosok orator ulung dan pemimpin yang memiliki gagasan besar tentang nasionalisme, persatuan, serta kemandirian bangsa. Karisma dan kemampuan pidatonya mampu membangkitkan semangat rakyat. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai berbagai persoalan politik dan ekonomi yang menjadi bagian dari perdebatan sejarah bangsa.

Soeharto dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan kemampuannya menjaga stabilitas politik dalam waktu panjang. Di bawah pemerintahannya, Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan. Namun, pemerintahannya juga mendapat kritik keras terkait pembatasan kebebasan berpendapat, praktik otoritarianisme, serta persoalan demokrasi dan hak asasi manusia.

Bacharuddin Jusuf Habibie memiliki latar belakang teknologi dan dikenal memiliki visi besar mengenai kemajuan Indonesia. Masa pemerintahannya yang relatif singkat berlangsung pada periode transisi penting setelah berakhirnya Orde Baru. Sejumlah langkah reformasi dilakukan, meskipun kepemimpinannya juga menghadapi berbagai tantangan politik dan tekanan dari berbagai pihak.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering dikenang sebagai sosok sederhana, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Ia membawa gagasan mengenai pluralisme, demokrasi, dan kebebasan. Namun, perjalanan pemerintahannya menghadapi konflik politik yang pada akhirnya berujung pada pemberhentian dirinya dari jabatan presiden.

Megawati Soekarnoputri juga memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, ia memimpin dalam periode pemulihan setelah gejolak politik dan ekonomi. Pendukungnya menilai Megawati memiliki sikap tegas dan konsisten, sementara kritik terhadap pemerintahannya juga menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal memiliki pembawaan yang tenang, komunikatif, dan berwibawa. Ia juga dikenal berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, gaya tersebut tidak terlepas dari kritik. Sebagian pihak menilai pemerintahannya terlalu berhati-hati dalam menghadapi persoalan tertentu dan lamban dalam mengambil keputusan.

Joko Widodo dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan citra yang dekat dengan masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu ciri utama pemerintahannya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak lepas dari berbagai kritik, mulai dari persoalan kebijakan, komunikasi politik, hingga anggapan sebagian masyarakat bahwa pemerintahannya kurang tegas dalam menghadapi sejumlah persoalan.

Kini, Prabowo Subianto juga menghadapi dinamika serupa. Sosoknya dikenal tegas dan berwibawa. Pendukungnya menilai Prabowo memiliki keberanian, ketegasan, serta kepedulian terhadap persoalan sosial. Di sisi lain, kritik dan tuntutan perubahan tetap muncul dari sebagian masyarakat.

Di tingkat pemerintahan daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menjadi contoh bahwa karakter kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada pekerjaan tidak serta-merta membuat seorang pemimpin diterima semua kalangan. Perjalanan politiknya menunjukkan betapa kuatnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Lantas, sebenarnya pemimpin seperti apa yang kita inginkan?

Mungkin persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang menjadi pemimpin. Bisa jadi, persoalannya terletak pada kecenderungan manusia untuk menuntut kesempurnaan dari sosok yang pada dasarnya juga merupakan manusia biasa.

Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna. Bahkan sosok yang dianggap baik, adil, dan mulia pun tidak selalu mendapatkan penerimaan dari semua orang.

Karena itu, setiap pemimpin tentu memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Ada kebijakan yang patut diapresiasi, tetapi ada pula keputusan yang layak dikritik dan diperbaiki.

Dalam demokrasi, kritik terhadap pemimpin merupakan hal yang wajar dan penting. Namun, kritik idealnya disampaikan secara proporsional, berdasarkan fakta, serta berorientasi pada perbaikan, bukan sekadar untuk menjatuhkan.

Masyarakat juga memiliki peran penting. Tidak cukup hanya memilih pemimpin, tetapi juga perlu ikut mengawasi jalannya pemerintahan, mendukung kebijakan yang baik, menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang keliru, dan turut menjaga persatuan.

Sebab, negara tidak hanya dibangun oleh seorang presiden atau sekelompok pejabat. Negara juga dibangun oleh masyarakatnya.

Pada akhirnya, mungkin yang kita butuhkan bukanlah pemimpin tanpa kekurangan, melainkan pemimpin yang mau belajar, terbuka terhadap kritik, berani memperbaiki kesalahan, dan mampu menjalankan amanah. Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu menerima bahwa setiap pemimpin memiliki keterbatasan, sembari tetap kritis, aktif mengawasi, dan ikut memperbaiki apa yang masih kurang.

Jangan sampai keinginan mencari pemimpin yang sempurna justru membuat kita lupa bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang terus belajar dan memperbaiki diri, sekaligus masyarakat yang bersedia menjaga, mengawasi, mengkritik, dan ikut membangun negaranya.

Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana rakyatnya ikut mengambil peran. (Red)

Oleh: Doni Saputro, Pimpinan Redaksi 90detik.com.

Editor: Joko Prasetyo.

Jawa Timur — Perayaan desa, karnaval, pentas seni, dan berbagai kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang patut dihargai. Masyarakat berhak menikmati hiburan dan merayakan kebersamaan. Namun, ketika sebuah kegiatan menggunakan atau menutup jalan umum selama berjam-jam, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: hak masyarakat atas akses darurat.

Ambulans tidak mengenal jadwal karnaval. Pemadam kebakaran tidak bisa menunggu panggung dibongkar. Kendaraan penyelamat tidak dapat menyesuaikan diri dengan padatnya arak-arakan.

Karena itu, pengalihan lalu lintas semestinya tidak berhenti pada pemasangan papan petunjuk dan penentuan jalur alternatif. Harus dipastikan tersedia akses darurat yang benar-benar dapat dilalui ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan penyelamat lainnya.

Sebab dalam situasi darurat, waktu bisa menentukan hidup dan mati.

Jika suatu saat terjadi keadaan darurat ketika akses jalan sedang terhambat oleh sebuah kegiatan, lalu ambulans atau kendaraan penyelamat harus berputar dan kehilangan waktu, siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan tersebut seharusnya dijawab sebelum kegiatan dimulai, bukan setelah terjadi korban.

Persoalan menjadi semakin serius ketika sebuah perayaan menggunakan sound horeg dengan volume ekstrem dan durasi panjang. Kegiatan hiburan semestinya tetap memperhatikan batas kebisingan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

Ketika suara keras berlangsung berjam-jam, dampaknya bukan lagi sekadar persoalan selera musik. Ini menyangkut kenyamanan, kesehatan, hak warga untuk beristirahat, serta kualitas lingkungan hidup.

Perayaan tidak harus identik dengan semakin kerasnya suara.

Ukuran kemeriahan tidak semestinya ditentukan oleh seberapa besar daya pengeras suara, seberapa jauh dentumannya terdengar, atau seberapa lama masyarakat di sekitar lokasi harus mendengarnya.

Lebih jauh, kita patut bertanya: di mana nilai estetika dan nilai kebudayaan sebuah perayaan jika kemeriahan justru direduksi menjadi kompetisi volume suara?

Kritik terhadap fenomena sound horeg bukan berarti anti-hiburan, anti-kesenian, atau anti-karnaval. Justru masyarakat membutuhkan hiburan yang beradab meriah tetapi tidak mengganggu, kreatif tetapi tidak membahayakan, dan menyenangkan tanpa mengambil hak orang lain.

Di era teknologi yang semakin maju, cara berpikir dan tata kelola publik seharusnya juga semakin modern. Penyelenggara kegiatan harus mampu mengantisipasi risiko, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, melakukan rekayasa lalu lintas, mengendalikan kebisingan, serta menempatkan keselamatan dan kesehatan manusia sebagai prioritas.

Jangan sampai teknologi kita melompat jauh ke masa depan, sementara cara berpikir dan bertindak kita justru mundur ke belakang memperlihatkan wajah peradaban yang semakin primitif.

Karnaval boleh meriah. Jalan boleh dialihkan. Musik boleh dimainkan.

Tetapi jalur keselamatan tidak boleh ditutup, kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan, dan ruang publik tidak boleh diperlakukan seolah-olah hanya milik penyelenggara acara.

Sebab ruang publik adalah milik semua.

Teknologi boleh melompat ke masa depan, tetapi jangan sampai cara berpikir kita justru kembali ke masa lalu.

Pada akhirnya, ada satu kalimat yang layak menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara kegiatan publik:

Jangan sampai suara musik lebih keras daripada suara sirene ambulans. (Red)

Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i.

Jakarta— Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyerukan agar Ambeg Paramarta kembali ditempatkan sebagai etika kekuasaan dan prinsip dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Seruan itu disampaikan DPP PA GMNI melalui siaran pers dan Pernyataan Kebangsaan Indonesia dalam rangka memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

PA GMNI menilai, 81 tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan apakah penyelenggaraan negara semakin mendekatkan rakyat pada cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan amanat Pembukaan UUD NRI 1945.

Dalam siaran pers tersebut, *Ambeg Paramarta* dimaknai sebagai keberanian negara untuk menentukan apa yang paling utama, yakni mendahulukan kepentingan rakyat, keselamatan republik, kedaulatan bangsa, dan masa depan generasi mendatang di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek.

Gagasan itu sekaligus mempertegas kembali pesan kebangsaan yang selama ini melekat dalam pemikiran Bung Karno: pembangunan Indonesia tidak cukup hanya membangun negara secara material, tetapi juga harus membangun jiwa bangsa.

Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat.

PA GMNI menilai pertumbuhan ekonomi nasional harus bermuara pada keadilan sosial.

Dalam siaran persnya, PA GMNI mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai tidak cukup diukur melalui indikator PDB dan investasi.

“Keberhasilan pembangunan harus terlihat pada daya beli, pekerjaan berkualitas, penguatan industri nasional, koperasi, UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil,” demikian substansi siaran pers PA GMNI.

Dalam pernyataan kebangsaannya, PA GMNI juga menekankan bahwa perekonomian harus dikembalikan kepada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, dengan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.

Karena itu, kebijakan ekonomi didorong tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya beli, memperkuat industri nasional, koperasi, UMKM dan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta menjaga kemandirian dan kesinambungan fiskal.

Minta ketergantungan terhadap utang dihentikan.

PA GMNI juga menyoroti persoalan utang pemerintah.

Dalam siaran pers tertanggal 13 Agustus 2026, PA GMNI menyebut posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun atau sekitar 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Juni 2026.

Menurut PA GMNI, persoalan utang tidak cukup dilihat dari apakah rasio utang masih berada dalam batas yang diperbolehkan undang-undang.

Hal yang lebih penting, menurut organisasi tersebut, adalah mengetahui untuk apa utang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta seberapa besar beban yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

PA GMNI mendorong pemerintah menahan laju penambahan utang, menghentikan pembiayaan berbasis utang untuk program yang tidak produktif, dan mengarahkan APBN untuk memperkuat kapasitas produksi serta kemandirian ekonomi nasional.

Dalam dokumen pernyataan kebangsaannya, PA GMNI juga menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan penguatan kapasitas produksi nasional.

Jabatan publik bukan hadiah politik.

Selain persoalan ekonomi, PA GMNI menyoroti etika penyelenggaraan negara.

PA GMNI menyerukan pemulihan kepatutan, integritas, dan meritokrasi. Politik dinasti, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik balas jasa dinilai harus dicegah.

“Jabatan publik bukan hadiah politik,” demikian penegasan PA GMNI dalam siaran persnya.

Menurut PA GMNI, kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar utama penempatan pejabat negara, bukan kedekatan politik ataupun hubungan kekeluargaan.

PA GMNI juga menilai supremasi hukum dan pemberantasan korupsi harus diperkuat melalui institusi penegakan hukum yang profesional dan independen serta tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

Pandangan tersebut diperluas dalam Pernyataan Kebangsaan Indonesia. PA GMNI menilai kekuasaan tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga oleh kepatutan, rasa keadilan, konflik kepentingan, dan tanggung jawab moral kepada rakyat.

Lima agenda politik Ambeg Paramarta.

Dari refleksi atas 81 tahun kemerdekaan, DPP PA GMNI merumuskan Lima Agenda Politik Ambeg Paramarta.

Pertama, meneguhkan Pancasila dan keadilan pembangunan daerah.

PA GMNI mendorong Pancasila menjadi paradigma pembangunan nasional sekaligus memperkuat *nation and character building*. Pemerintah dinilai perlu menjamin pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas pelayanan dasar, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kedua, mengembalikan ekonomi kepada konstitusi.

Pembangunan ekonomi harus berlandaskan Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Kebijakan ekonomi juga harus memperkuat industri nasional, koperasi, UMKM dan ekonomi rakyat.

Ketiga, memulihkan etika penyelenggaraan negara dan meritokrasi.

PA GMNI menyerukan penguatan integritas, keteladanan, etika publik, serta pencegahan konflik kepentingan, politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan dan politik transaksional. Pengisian jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak dan profesionalitas.

Keempat, menegakkan hukum dan demokrasi.

Agenda ini mencakup penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta independensi dan profesionalitas institusi penegak hukum. PA GMNI juga mendorong pembiayaan politik yang transparan, kaderisasi partai, partisipasi masyarakat, dan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Kelima, mewujudkan kedaulatan dan politik luar negeri bebas aktif.

PA GMNI menegaskan pentingnya politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik. Indonesia dinilai harus mandiri dalam menentukan sikap dan tidak menjadi subordinat kekuatan global mana pun, sekaligus konsisten memperjuangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.

Kekuasaan bukan tujuan.

Pada bagian akhir, PA GMNI menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk melindungi rakyat, menghadirkan kesejahteraan, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, PA GMNI menempatkan Pancasila sebagai pedoman, Trisakti sebagai orientasi, Marhaenisme sebagai semangat keberpihakan kepada rakyat, dan Ambeg Paramarta sebagai etika untuk menentukan apa yang utama.

Gagasan itu menjadikan Ambeg Paramarta bukan sekadar slogan peringatan kemerdekaan, tetapi tawaran etika politik: negara harus berani membedakan mana yang utama dan mana yang dapat ditunda; mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan; serta menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Dengan perspektif tersebut, pembangunan jiwa bangsa menjadi fondasi dari pembangunan nasional.

Sebab, pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan, kekuasaan tanpa etika, hukum tanpa independensi, dan pembangunan tanpa karakter kebangsaan berisiko kehilangan tujuan akhirnya.

Pada usia 81 tahun kemerdekaan, pesan PA GMNI bermuara pada satu prinsip: dahulukan rakyat, kepentingan bangsa, keselamatan republik, kedaulatan negara, dan masa depan generasi mendatang.

Yang utama bagi Indonesia bukan hanya membangun negara, tetapi membangun jiwa bangsa.

Pancasila menjadi pedoman. Trisakti menjadi orientasi. Marhaenisme menjadi semangat keberpihakan kepada rakyat. Ambeg Paramarta menjadi etika untuk menentukan yang utama. (By/Red)