Pemprov Papua Barat Daya Gelar Kegiatan Penginputan Data Statistik Sektoral Berbasis Satu Data Indonesia

Kota Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi, Jhoni Way, S.Hut, M.Si, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) PBD, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, M.Si, mewakili gubernur provinsi Papua Barat daya, Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka kegiatan penginputan dan pengelolaan Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Selasa (30/9/25).

Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soelaiman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penginputan data statistik sektoral daerah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait tata kelola data berbasis prinsip Satu Data Indonesia.

“Kami telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Satu Data Papua Barat Daya sebagai landasan pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Irma.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi kolaborasi erat antara Dinas Kominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperda) sebagai sekretariat yang bertanggung jawab mengelola dan mengawal data.

Irma juga menegaskan pentingnya pembentukan tim penginput data yang terdiri dari sekretaris dinas, kasubag program, dan staf pengantar data untuk menjamin data yang masuk akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sekretaris dipilih karena posisinya sebagai penanggung jawab administrasi di dinas yang memahami betul data masuk dan keluar,” imbuhnya.

Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat aktif mendukung dan memperbarui data agar sesuai dengan aplikasi sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) yang terintegrasi di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, menekankan bahwa data merupakan fondasi utama bagi pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Tanpa data yang akurat, mutakhir, dan terpadu, arah pembangunan akan sulit diukur dan dievaluasi,” ujarnya.

Jhoni menyampaikan bahwa pengelolaan data yang baik akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memudahkan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib mendukung kelengkapan dan kualitas data sesuai standar yang ditetapkan, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah agar data yang dihasilkan saling terintegrasi dan tidak bertentangan.

Menurut Jhoni, data sektoral mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan lainnya yang harus dihimpun secara sistematis dan terstandardisasi.

“Kita harus memastikan data yang diolah dapat diandalkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Jhoni menguraikan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola data.

Karena data sektoral di tingkat kabupaten/kota merupakan sumber utama yang harus terintegrasi ke provinsi dan pusat.

Ia menyebutkan, program-program strategis seperti Dana Program Prioritas Pemerintah Daerah (DPD) dan berbagai program ekonomi memerlukan basis data yang valid agar dana dapat berputar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, pemateri dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya, Yedi Apriansyah, SST, M.Ling, memberikan materi teknis terkait penginputan data statistik sektoral daerah.

Ia menekankan bahwa pengelolaan data yang berkualitas memerlukan keterampilan dan pemahaman teknis dari para petugas pengelola data agar sesuai dengan standar nasional dan prinsip Satu Data Indonesia.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi coaching clinic yang bertujuan membekali perangkat daerah dengan pengetahuan praktis dalam penginputan dan pengelolaan data sektoral secara optimal.

Harapannya, sinergi antara perangkat daerah dan BPS dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat diakses secara mudah oleh seluruh stakeholder pembangunan di Papua Barat Daya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penginputan dan statistik sektoral daerah berbasis Satu Data Indonesia ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmen kuat untuk membangun budaya data yang kuat dan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara keseluruhan. (Timo)