Nasional
Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK, Said Abdullah : Harus Diletakkan Secara Proporsional

JAKARTA, – Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Said menegaskan pentingnya semua pihak menjaga proporsionalitas dalam menyikapi kasus ini dan menghindari pembentukan opini yang tidak berdasarkan fakta hukum.
“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan pers, saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak kita framing dan melebar ke mana-mana menjadi pengadilan opini. Mas Hasto sendiri sudah menyatakan akan patuh terhadap hukum dan itu telah dibuktikan selama ini,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (28/12).
Said juga berharap KPK bertindak secara proporsional dan menjaga integritas kelembagaan dari potensi intervensi politik.
“Terkait adanya kesangsian sejumlah pihak bahwa penetapan status hukum Mas Hasto dipengaruhi intervensi politik, hal ini harus dijawab oleh KPK demi menjaga marwahnya,” tambahnya.
Ia meminta publik tidak berspekulasi lebih jauh, termasuk mengaitkan kasus ini dengan Ketua Umum PDI Perjuangan.
Menurut Said, kasus ini tidak memiliki kaitan dengan Ketum PDI Perjuangan dan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan.
“Jangan kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Negara ini harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini,” tegas Said.
Dampak pada Situasi Ekonomi dan Stabilitas Politik
Said Abdullah juga menyoroti potensi dampak kasus ini terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa kegaduhan yang berlarut-larut dapat memengaruhi persepsi rakyat dan pelaku pasar, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“Market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo. Jika situasi dalam negeri gaduh terus-menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sementara dari Indonesia, terutama investasi di sektor portofolio. Ini akan berdampak mahal bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyatakan tantangan ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi China dan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump yang dapat memengaruhi ekspor Indonesia.
Menurutnya, situasi ini membutuhkan stabilitas di dalam negeri untuk menarik investasi yang mendukung pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Seruan untuk Menjaga Kehidupan Kebangsaan
Mengakhiri pernyataannya, Said mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan membangun optimisme demi masa depan yang lebih baik.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik agar pesan yang disampaikan tidak membingungkan masyarakat dan investor.
“Saya berharap pemerintah mampu membangun komunikasi publik yang jelas, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk kehidupan kebangsaan yang lebih baik ke depan,” pungkas Said. (Bay-in/Red)
Editor: JK
Nasional
Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.
Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).
“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.
Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.
Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.
Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.
Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.
Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.
Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.
“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra.(Hms/DON)
Nasional
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran

JAKARTA – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.
Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, pada Rabu (18/11).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rudy menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.
Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan, serta penyandang disabilitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial. Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di sisi lain, Polri memastikan pelaksanaan program tersebut mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari besarnya jumlah peserta job fair maupun lowongan yang disediakan, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan hal tersebut, data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.(Hms/DON)
Nasional
Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA – Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara.
Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11).
Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu
Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.
Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.
Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan
BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.
Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo. (DON/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Hukum12 jam agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum












