TULUNGAGUNG, — Musim penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 kembali menyisakan keresahan. Di atas kertas, sistem baru bernama SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) ini terlihat rapi dan penuh semangat reformasi.

Tapi di lapangan, luka lama yang tak kunjung sembuh justru kembali menganga, siswa berprestasi yang tersingkir, anak dari keluarga miskin yang terabaikan, jalur prestasi yang disalahgunakan, hingga “penitipan” yang berbungkus legalitas.

Payung Hukum Terbaru: Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025.

SPMB kini bernaung di bawah Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, menggantikan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Sistem ini membagi jalur penerimaan siswa menjadi empat:

1. Jalur Domisili – berdasarkan tempat tinggal terdekat sekolah.

2. Jalur Afirmasi – untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.

3. Jalur Prestasi – akademik dan non-akademik.

4. Jalur Mutasi – untuk anak dari orang tua yang pindah tugas atau anak guru.

Setiap jalur memiliki kuota minimum:

SMA: Domisili ≥ 30%, Afirmasi ≥ 30%, Prestasi ≥ 30%, Mutasi ≤ 5%

SMP dan SD memiliki kuota serupa dengan persentase menyesuaikan kebutuhan daerah.

Realita Lapangan: Siswa Berprestasi Justru Tak Diterima.

Salah satu cerita menyayat datang dari Blitar dan Tulungagung tepatnya di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar, dan Tulungagung yang menaungi sejumlah SMA/SMK Negeri unggulan dari narasi yang beredar sungguh miris, siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga karena minimnya literasi dari panitia pelaksana seleksi, tidak bisa diterima.

Meskipun dari pihak lembaga pendidikan sudah mengklarifikasi, tapi hal tersebut menjadi catatan buruk dalam proses penerimaan siswa baru.

Bukan karena tak punya prestasi. Tapi karena kuota jalur prestasi yang dibuka hanya 10 kursi di wilayah Blitar, sudah dipenuhi sejak jam pertama pendaftaran.

Mirisnya, ia juga bukan termasuk warga tidak mampu secara administratif, karena keluarganya tak memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar). Padahal secara ekonomi, orang tuanya hanya penjual angkringan dengan penghasilan pas-pasan.

“Saya bingung. Anak saya prestasinya bagus, tapi tidak bisa masuk. Di jalur domisili kalah jauh, di jalur prestasi penuh duluan,” ujar sang ibu, sembari menahan air mata.

Sementara itu, di wilayah Kabupaten Tulungagung, juga ada hal yang lebih menarik, di SMA Negeri 1 Boyolangu. Dari berbagai catatan, ada seorang siswa lulusan SMP dengan nilai rapor sempurna dan juara, gagal masuk ke sekolah impiannya.

Budaya Titipan yang Tak Pernah Mati.

Meski pemerintah telah menyederhanakan sistem dan membuka kanal pengawasan daring, praktik titip-menitip tetap menjadi luka tersembunyi dalam sistem pendidikan kita.

Muncul dugaan di SMA Negeri 1 Boyolangu adanya manipulasi data dalam proses penerimaan mulai jalur non akademik, domisili, dan pemenuhan kuota. Karena untuk prioritaskan ‘titipan’ anak pejabat dan para kolega oknum pejabat lembaga sekolah.

Ada wali murid yang mengaku ditawari ‘jalur aman’ dengan membayar sejumlah dana ke oknum perantara.

Meskipun hal ini sulit dibuktikan secara hukum, sinyal penyalahgunaan sistem SPMB ini bukan isapan jempol. Budaya titipan harus diberantas dengan sistem pelaporan terbuka.

“Jalur prestasi itu kadang hanya kedok. Yang masuk bukan cuma siswa berprestasi, tapi juga anak pejabat dan kerabat dalam,” ujar seorang guru yang enggan disebut namanya.

Sekolah Swasta Senyum Lebar di Tengah Kegelisahan.

Ketika siswa tak bisa menembus sekolah negeri karena kalah domisili atau gagal di jalur prestasi, pilihan paling realistis adalah sekolah swasta.

Ini yang membuat banyak pihak menuding sistem SPMB secara tidak langsung menguntungkan sekolah swasta, terutama yang berada di kota-kota besar seperti Blitar, Kediri, dan beberapa kota lainnya.

Lonjakan pendaftaran ke sekolah swasta meningkat drastis pasca pengumuman hasil SPMB tahap pertama.

Bahkan, beberapa sekolah swasta elit membuka program “beasiswa khusus siswa gagal negeri” dengan tetap memungut biaya tambahan.

Seragam dan Pungli: Biaya Siluman Masih Menghantui.

Meskipun Permendikdasmen menegaskan larangan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan, praktik di lapangan berkata lain.

Orang tua di beberapa SMA Negeri di Blitar mengeluhkan mahalnya biaya seragam yang dijual dengan dalih sudah ada kerjasama, serta mengatasnamakan ’kesepakatan’. Bahkan ada satu paket seragam bisa mencapai Rp 2,1 juta untuk 4 jenis pakaian.

Tak hanya itu, ada juga pungutan berkedok sumbangan pembangunan sekolah atau iuran kegiatan, yang sifatnya “sukarela tapi wajib”.

Ini menjadi beban ganda bagi orang tua, terutama yang sudah harus membayar uang pangkal di sekolah swasta karena anaknya tidak diterima di negeri.

Refleksi: Sistem Pendidikan yang Butuh Rasa, Bukan Hanya Regulasi.

Pendidikan seharusnya menjadi hak semua anak bangsa. Tapi hari ini, sistem seolah menjadikannya barang eksklusif yang hanya bisa diakses mereka yang tinggal dekat sekolah, punya uang, atau punya jalur khusus.

Pemerintah perlu membuka mata dan telinga lebih lebar.

Evaluasi sistem SPMB secara menyeluruh adalah hal mendesak, terutama pada aspek keadilan akses, transparansi, dan pengawasan implementasi di daerah. Kuota prestasi dan afirmasi perlu diperluas.

SPMB bukan hanya soal masuk sekolah. Ini soal masa depan anak-anak bangsa. Jangan biarkan sistem yang katanya berpihak pada keadilan, justru menjadi alat pemisah antara si kaya dan si miskin, antara yang berprestasi dan yang kalah kuota.

Jika negara tidak hadir dalam pendidikan, maka hanya mereka yang kuat secara finansial dan sosial-lah yang akan menang. Dan sisanya?, akan terus terpinggirkan dalam sistem yang katanya sudah “disempurnakan.”(Don/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG,- Sudah memasuki pertengahan Juli 2025, namun Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 1.040 warga miskin di Kabupaten Tulungagung belum juga cair. Padahal, dana sebesar Rp. 1.872.000.000 telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025.

BLT yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per bulan selama sembilan bulan, menjadi harapan penting bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, hingga kini bantuan itu masih mandek di meja birokrasi.

Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Wahid Masrur, mengakui bahwa proses penyaluran belum terlaksana karena masih menunggu harmonisasi aturan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

“Ada penyesuaian aturan yang harus diharmonisasi pasca pergantian kepemimpinan daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi 90detik.com, pada Sabtu (12/7) melalui saluran WA.

Dana BLT ini direncanakan akan dicairkan satu kali dalam tahun anggaran 2025. Namun, Wahid tak menyebut kapan waktu pasti pencairan itu akan dilakukan.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Teguh Abianto, pernah menyebut bahwa penyaluran diperkirakan dapat dimulai sejak Mei 2025, dengan catatan SK penetapan penerima dari Bupati sudah terbit.

Fakta bahwa hingga Juli bantuan belum juga diterima membuat warga mulai kehilangan kepercayaan.

“Kalau sudah jelas penerimanya, dan anggarannya ada, kenapa tidak dicairkan? Jangan-jangan ada yang ditutupi,” ujar salah satu calon penerima yang enggan disebutkan namanya.

BLT yang semestinya diberikan setiap tiga bulan sekali kini justru belum tersentuh sama sekali. Situasi ini menambah tekanan bagi warga miskin yang sedang bergulat dengan kebutuhan pokok harian.

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan ini sangat penting.

Publik pun mendesak agar Pemkab Tulungagung segera membuka transparansi dan mempercepat pencairan, agar dana yang seharusnya menolong rakyat kecil tidak terhenti hanya karena urusan administratif.(Abd/Don)

Editor: Joko Prasetyo

Manokwari – Sebanyak 78 calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD Pria TA. 2025 OAP resmi dinyatakan lulus seleksi dari Sub Panpus Kodam XVIII/Kasuari. Dalam proses seleksi yang berlangsung ketat dan penuh tantangan ini, para putra asli Papua (OAP) tersebut tampil luar biasa dan berhasil membuktikan kualitas mereka sebagai generasi penerus yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer, Manokwari, Papua Barat, Rabu (9/7/25).

Yang patut diapresiasi, seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. Kodam XVIII/Kasuari dengan tegas menekankan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Tak hanya mencetak prajurit-prajurit tangguh dan profesional, rekrutmen TNI juga menjadi salah satu bentuk nyata dalam membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kesempatan ini membuka harapan besar bagi banyak keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan sumber daya manusia unggul di wilayah Timur Indonesia.

Pabandya Rendiaga Spersdam XVIII/Kasuari, Letkol Inf Eko Hariyanto, lewat kesempatan ini menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

“Kami sangat mengapresiasi semangat luar biasa dari para peserta, terutama putra asli Papua yang mampu bersaing dan membuktikan diri layak menjadi bagian dari prajurit TNI AD. Direncanakan pendidikan tahap pertama selama dua bulan dan tahap kedua dilaksanakan selama satu bulan,” ungkapnya.

Kodam XVIII/Kasuari terus berkomitmen memberikan ruang dan peluang sebesar-besarnya bagi OAP untuk berkarier di dunia militer. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI AD dalam mencetak prajurit-prajurit profesional yang juga merepresentasikan keberagaman dan kekayaan budaya bangsa.

Salah satu peserta yang dinyatakan lulus, Norman Ramar menyampaikan rasa syukurnya.

“Saya bangga bisa lulus. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang semangat orang Papua untuk terus maju dan berprestasi, untuk itu saya mengajak kepada anak-anak Papua lainnya,”Mari tong tunjukkan bahwa anak Papua itu hebat”, ujarnya penuh semangat.

Tak hanya calon prajurit, kebahagiaan juga dirasakan oleh orang tua mereka. Salah satunya, Mama Karolina Kekri orang tua dari calon siswa asal Teluk Wondama, mengaku haru dan bangga.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam dan semua yang sudah mendukung dan membimbing anak-anak kami. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur karena Kodam Kasuari sudah memberi jalan bagi anak-anak Papua untuk maju dan jadi prajurit negara,” ucapnya sambil menahan haru.

Diketahui, para calon Bintara yang dinyatakan lulus ini akan segera mengikuti pendidikan militer yang dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.

Dengan lolosnya 78 putra asli Papua dari 296 calon Bintara ini, Kodam XVIII/Kasuari tidak hanya berhasil menyaring generasi muda terbaik, tetapi juga memperkuat posisi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai salah satu wilayah penyumbang prajurit berkualitas di tubuh TNI Angkatan Darat. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar.

(Tim/Red)