Politikus Gerindra Sindir Bupati Tulungagung Perlakukan Wakilnya Hanya Sebagai “Ban Serep”

TULUNGAGUNG – Dinamika hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung mendapat sorotan tajam dari politikus senior. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, H. Abdul Malik, SH., MH., menyayangkan terjadinya ketidakharmonisan yang berujung pada tidak optimalnya fungsi Wakil Bupati.

Dalam pernyataannya, Malik menyamakan pola ketidaksinergian di Tulungagung sama juga yang terjadi kasus di Sidoarjo.

Menurutnya, dalam kedua kasus tersebut, bupati terpilih justru tidak diusung oleh partainya sendiri, melainkan mengandalkan dukungan dari partai calon wakilnya.

“Seperti juga di Sidoarjo, yang mendapatkan suara terbanyak dan membiayai ya, dari wakilnya. Kalau di Tulungagung itu partainya PDI Perjuangan, tapi tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Di Sidoarjo juga begitu, dari PKB, tidak diusung PKB,” ujar Malik, yang juga merupakan wakil ketua DPD Gerindra Jatim, Rabu (24/9).

Malik menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket yang seharusnya bersinergi.

Ia menyesalkan praktik dimana Wakil Bupati hanya dijadikan seperti “ban serep” atau cadangan.

“Wakil itu dibuat ban serep, ini kurang ajar sekali. Karena bupati dan wakil bupati itu satu paket, seharusnya sinergi. Membagi tugas itu enak sekali, biar tidak berat-berat,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan pembagian tugas yang jelas, beban kerja Bupati akan lebih ringan. Namun, hal ini dinilainya sering terkendala oleh kepentingan politik.

“Namanya orang sudah berpolitik itu, istilahnya otaknya, pikirannya itu rusak. Dia tidak ingat, dulu dia bisa jadi bupati itu dari wakilnya,” ucap Malik.

Menyikapi hal ini, Malik mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk turun tangan.

Ia meminta Mendagri memanggil para kepala daerah yang mengalami ketidakharmonisan seperti ini untuk menetapkan “job description” atau pembagian tugas yang jelas.

“Seharusnya partai daripada wakil itu harus aksi gerak. Mendagri harus dilaporkan ke Mendagri, biar Mendagri itu memanggil dan ada job description dan pembagian tugas,” jelasnya.

Tak hanya kepada Mendagri, Malik juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tinggal diam. Ia mengkhawatirkan praktik politik yang tidak sehat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Orang yang begitu itu biasanya, setahu saya sebagai orang politisi, pasti nanti ada sesuatu. Karena dia sudah janji-janji sama timnya sendiri. Saya minta KPK jangan tinggal diam. Bupati yang main sendiri, ya, seperti Tulungagung itu, KPK harus mengawasi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun pihak yang disebutkan terkait pernyataan tersebut.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo