Hukum
Polres Lumajang Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Solar Bersubsidi, Pemohon Ungkap Rasa Kecewa : Masyarakat Butuh Kepastian Hukum

LUMAJANG – Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan dua mahasiswa di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terkait penanganan perkara dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang ditangani Polres Lumajang batal digelar setelah pihak termohon, yakni Polres Lumajang, tidak hadir dalam persidangan.
Sidang yang telah dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 09.00 WIB tersebut sedianya menjadi momentum awal bagi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus menguji proses penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Namun, ketidakhadiran pihak Polres Lumajang dalam sidang perdana tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak pemohon. Amar Qusairi, salah satu pemohon praperadilan, mempertanyakan alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
“Jadwal sudah ditentukan hari ini, bahkan ini merupakan sidang perdana. Tetapi kenapa dan apa alasannya pihak termohon, dalam hal ini Polres Lumajang, tidak ada yang hadir? Kami sebagai pemohon tentu sangat kecewa. Kami datang untuk mencari kejelasan melalui jalur hukum, bukan untuk memperpanjang polemik,” ungkap Amar saat memberikan keterangan pers.
Menurutnya, sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat, langkah mengajukan praperadilan merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
Pihaknya menilai, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan pemohon, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah perkara yang menjadi perhatian publik ditangani oleh aparat penegak hukum.
Amar menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap proses penanganan perkara, terlebih yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Kami ingin semuanya terang. Apa yang menjadi dasar penanganan perkara, bagaimana prosesnya, serta apa alasan di balik keputusan yang telah diambil, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam distribusinya harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan.
Ia juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, proses persidangan semestinya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Kami berharap Polres Lumajang dapat memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam sidang perdana tersebut dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan”, pungkasnya.(DD/Red)
Hukum
SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan

SP3 Kasus Dugaan Penimbunan Solar Subsidi Hasil OTT Bupati Lumajang Digugat Mahasiswa, Polres Siap Hadapi Praperadilan
LUMAJANG – Penanganan kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lumajang, Indah Amperawati, kini kembali menjadi sorotan publik.
Dua mahasiswa bernama Amar Qusairi Sebagai Pemohon I dan Daffa Akbar Al-Farros Pemohon II mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Lumajang ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang.
Gugatan tersebut dilayangkan menyusul keputusan kepolisian yang menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan solar subsidi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Perkara ini bermula pada Senin (3/11/25), ketika Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang sopir truk yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan solar bersubsidi.
Dalam operasi tersebut, Bupati Indah menemukan sekitar 1.000 liter solar subsidi yang disimpan di dalam sebuah tandon air dan diangkut menggunakan truk. Temuan itu diketahui sesaat setelah kendaraan tersebut melakukan pengisian BBM di salah satu SPBU.

Bupati Lumajang saat melakukan sidak dan menemukan BBM subsidi, (dok/redaksi).
Hal tersebut kemudian diserahkan kepada Polres Lumajang untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Namun, sekitar enam bulan setelah peristiwa penangkapan, kepolisian menyampaikan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana dalam perkara tersebut. Penanganan kasus pun akhirnya dihentikan melalui penerbitan SP3.
Keputusan penghentian perkara inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan mendorong dua mahasiswa mengajukan gugatan praperadilan.
Salah satu penggugat, Amar Qusairi, mengatakan bahwa langkah hukum tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Lumajang. Ia mengaku belum menemukan informasi maupun dokumen resmi yang dapat menjelaskan secara terbuka dasar penghentian perkara tersebut.
Menurut Amar, gugatan yang diajukan ke PN Lumajang menggunakan materi Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji dugaan undue delay, yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
“Sehingga materi gugatan kami di PN Lumajang adalah Pasal 158 huruf e KUHAP baru untuk menguji undue delay yakni penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah,” kata Amar kepada media, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap melalui proses praperadilan, perkembangan dan kepastian hukum atas kasus dugaan penimbunan solar subsidi yang telah berjalan sekitar satu tahun tersebut dapat dibuka secara transparan kepada masyarakat.(Red)
Hukum
Mabes Polri Gelar Sidang Etik Anggota Berinisial EHS, Wujud Komitmen Transparansi

JAKARTA – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11).
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.
Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.(DON/Red)
Hukum
GPI Siapkan Pengaduan ke Presiden dan Kapolri Terkait Dugaan Serangan terhadap Gus Iqdam

BLITAR – Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-22 organisasi Bledug Kelud di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Minggu (15/11), tidak sekadar menjadi ajang konsolidasi organisasi.
Kegiatan yang dirangkai dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia (LSM GPI) itu juga diwarnai pernyataan tegas Ketua GPI, Jaka Prasetya, terkait dugaan serangan terhadap nama baik pendakwah Gus Iqdam di media sosial.
Dalam sambutannya, Jaka menyatakan GPI bersama anggota Bledug Kelud memiliki ikatan emosional dengan Gus Iqdam.
Menurut dia, hubungan tersebut telah terjalin sejak 2017, ketika Gus Iqdam diundang memberikan tausiah dalam kegiatan ulang tahun Bledug Kelud.
Jaka mengatakan, pihaknya tidak ingin dugaan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, maupun penyebaran berita bohong melalui media elektronik dibiarkan tanpa proses hukum.
“Kami bersama anak-anak Bledug Kelud akan melakukan gerakan melawan,” kata disela kegiatan kepada awak media.
Ia menjelaskan, GPI telah menyiapkan pengaduan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Pengaduan tersebut juga direncanakan ditembuskan kepada sejumlah lembaga dan institusi, di antaranya DPR RI, Komnas HAM, Panglima TNI, Polda Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya, serta PBNU.
Jaka mengatakan, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Jakarta pada Senin (16/11).
Dalam wawancara setelah kegiatan, Jaka kembali menegaskan bahwa langkah tersebut dilatarbelakangi dua hal. Pertama, kedekatan emosional anggota Bledug Kelud dengan Gus Iqdam. Kedua, keinginan agar dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital mendapatkan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Jaka, pihaknya juga menyoroti adanya pernyataan seseorang yang diduga mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan persoalan tersebut.
“Kami akan mengklarifikasi kepada Presiden Prabowo, apakah benar beliau berada di belakang pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Kalau tidak, kami meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti dan pihak yang bersangkutan diperiksa sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya laporan masyarakat yang disebut telah disampaikan langsung ke Polda Jawa Timur. Menurut dia, laporan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk mendorong penanganan perkara lebih lanjut.
Ia berharap proses penyelidikan yang berjalan di Polda Jawa Timur dapat menjadi perhatian Mabes Polri. Namun, mengenai perkembangan dan status penanganan laporan tersebut, masih diperlukan konfirmasi dari pihak kepolisian.
Pembinaan Organisasi dan Penguatan Generasi Muda
Di luar persoalan tersebut, Jaka menegaskan bahwa Bledug Kelud merupakan organisasi sosial kemasyarakatan. Ia meminta masyarakat tidak menilai sebuah organisasi hanya dari penampilan fisik anggotanya.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan sosial yang pernah dilakukan anggota Bledug Kelud, termasuk membantu pembangunan rumah bagi warga kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Jaka, setidaknya terdapat lima rumah yang pernah dibangun melalui kegiatan sosial anggota Bledug Kelud di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa keberadaan organisasi diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Jaka juga mengingatkan kiprah anggota Bledug Kelud dalam menyuarakan persoalan penetapan batas administratif Gunung Kelud yang pernah menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Blitar.
“Secara fisik mungkin kelihatannya seperti anak-anak perang, tetapi hati dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat sangat luar biasa,”ujarnya
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh anggota Bledug Kelud terus menjaga perilaku dan tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dengan berbagai elemen organisasi maupun masyarakat.
Kegiatan HUT ke-22 Bledug Kelud tahun ini mengusung tema “Generasi Potensial Bledug Kelud Indonesia untuk Nusa dan Bangsa”.
Acara tersebut dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Srengat serta anggota GPI dan Bledug Kelud.
Melalui kegiatan pembinaan rutin tersebut, GPI berharap anggota Bledug Kelud semakin memahami peran organisasi kemasyarakatan, terutama dalam menjaga ketertiban, membangun kepedulian sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
Jaka juga menegaskan bahwa keanggotaan Bledug Kelud tidak membatasi kebebasan individu untuk bergabung dengan organisasi lain. Menurut dia, setiap anggota tetap memiliki hak untuk menentukan aktivitas dan keterlibatan organisasinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap momentum peringatan HUT ke-22 ini menjadi kesempatan untuk memperkuat solidaritas sekaligus memperbaiki citra organisasi melalui tindakan nyata di tengah masyarakat.
Di tengah rencana GPI membawa persoalan dugaan serangan terhadap Gus Iqdam ke tingkat pusat, Jaka menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan jalur hukum dan meminta seluruh anggota menjaga kondusivitas.
“Jangan membuat onar, jangan membuat kegaduhan. Kami berharap seluruh anggota tetap memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat,” katanya.
(JK/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional7 hari agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa7 hari agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa3 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













