Hukum
Polres Lumajang Tak Hadir Sidang Perdana Praperadilan Solar Bersubsidi, Pemohon Ungkap Rasa Kecewa : Masyarakat Butuh Kepastian Hukum
LUMAJANG – Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan dua mahasiswa di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang terkait penanganan perkara dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang ditangani Polres Lumajang batal digelar setelah pihak termohon, yakni Polres Lumajang, tidak hadir dalam persidangan.
Sidang yang telah dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 09.00 WIB tersebut sedianya menjadi momentum awal bagi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sekaligus menguji proses penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Namun, ketidakhadiran pihak Polres Lumajang dalam sidang perdana tersebut menimbulkan kekecewaan dari pihak pemohon. Amar Qusairi, salah satu pemohon praperadilan, mempertanyakan alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
“Jadwal sudah ditentukan hari ini, bahkan ini merupakan sidang perdana. Tetapi kenapa dan apa alasannya pihak termohon, dalam hal ini Polres Lumajang, tidak ada yang hadir? Kami sebagai pemohon tentu sangat kecewa. Kami datang untuk mencari kejelasan melalui jalur hukum, bukan untuk memperpanjang polemik,” ungkap Amar saat memberikan keterangan pers.
Menurutnya, sebagai mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan kepentingan masyarakat, langkah mengajukan praperadilan merupakan bentuk partisipasi dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
Pihaknya menilai, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan pemohon, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebuah perkara yang menjadi perhatian publik ditangani oleh aparat penegak hukum.
Amar menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap proses penanganan perkara, terlebih yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara utuh. Kami ingin semuanya terang. Apa yang menjadi dasar penanganan perkara, bagaimana prosesnya, serta apa alasan di balik keputusan yang telah diambil, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam distribusinya harus ditangani secara serius, profesional, dan tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan.
Ia juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, proses persidangan semestinya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Kami berharap Polres Lumajang dapat memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam sidang perdana tersebut dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan”, pungkasnya.(DD/Red)