Jakarta— Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Sabtu (9/5/2026), sebanyak 321 warga negara asing (WNA) diamankan saat tengah menjalankan aktivitas perjudian online.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jaringan internasional.

“Ini merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Program Asta Cita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait perjudian online jaringan internasional,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (09/05/2026).

Ia menyebut pengungkapan tersebut menjadi perhatian bersama karena praktik perjudian online lintas negara terus berkembang dan dilakukan secara terorganisasi.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan sejumlah warga negara asing di sebuah gedung di Jakarta Barat.

“Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara,” kata Brigjen Pol. Wira.

Sebanyak 321 orang diamankan dengan rincian 57 warga negara Tiongkok, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja.

“Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sudah melakukan operasional ataupun kegiatan perjudian online,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beroperasi selama kurang lebih dua bulan. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan website yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

Selain mengamankan para pelaku, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai berbagai mata uang.

Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 junto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Kami juga akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi,” jelas Brigjen Pol. Wira.

Sementara itu, Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko mengatakan fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran aktivitas tindak pidana siber transnasional ke Indonesia.

“Pasca ditertibkannya pola operasi daring di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia,” ujar Brigjen Pol. Untung.

Saat ini, Bareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian online internasional tersebut. (By/Red)

Jakarta— Dalam dua dekade terakhir, kelas menengah Indonesia pernah dipandang sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional. Mereka menjadi wajah optimisme ekonomi: memiliki pekerjaan tetap, mampu mencicil rumah, menyekolahkan anak lebih tinggi dari generasi sebelumnya, memiliki kendaraan pribadi, hingga menikmati gaya hidup urban modern, Jumat(8/5).

Namun hari ini, optimisme itu mulai mengalami erosi perlahan.

Di banyak kota besar, terutama Jakarta dan kawasan penyangga urban, semakin banyak keluarga kelas menengah merasa hidup mereka tidak benar-benar bergerak maju. Penghasilan memang masih ada, tetapi biaya hidup meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan untuk mengejarnya.

Harga kebutuhan pokok terus naik. Biaya pendidikan semakin mahal. Sewa rumah dan cicilan membesar. Tarif layanan kesehatan meningkat. Bahkan kebutuhan sederhana seperti transportasi, listrik, hingga makan harian kini semakin menggerus ruang aman finansial rumah tangga.

Secara visual, ekonomi mungkin masih tampak bergerak normal. Pusat perbelanjaan tetap ramai. Kafe penuh. Arus konsumsi digital terus berjalan. Namun di balik wajah urban itu, banyak keluarga mulai melakukan penyesuaian diam-diam: menunda membeli rumah, mengurangi rekreasi, membatasi pengeluaran anak, menahan belanja tersier, hingga hidup semakin dekat pada pola “gaji habis untuk bertahan”.

Fenomena ini bukan sekadar perubahan gaya hidup. Ini adalah tanda tekanan struktural terhadap kelas menengah Indonesia.

Dalam berbagai kajian ekonomi-politik, kelas menengah selalu menjadi kelompok penting dalam menjaga stabilitas negara. Mereka bukan hanya konsumen pasar, tetapi penyangga sosial-ekonomi nasional: pembayar pajak terbesar, penggerak konsumsi domestik, pencipta usaha kecil-menengah, sekaligus penghubung utama antara negara dan masyarakat.

Karena itu, ketika kelas menengah mulai melemah, yang terancam bukan hanya daya beli, tetapi juga stabilitas sosial jangka panjang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kelompok “kelas menengah rentan”, yaitu masyarakat yang secara pendapatan masih berada di atas garis kemiskinan, tetapi sangat mudah turun kelas ketika terkena guncangan ekonomi.

Artinya, banyak keluarga terlihat aman secara statistik, tetapi sebenarnya hidup dalam situasi rapuh. Satu PHK, satu anggota keluarga sakit, atau satu krisis ekonomi kecil saja dapat langsung mengguncang stabilitas rumah tangga mereka.

Kondisi ini semakin terasa di tengah perubahan struktur ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tetap berjalan, tetapi tidak seluruhnya menghasilkan rasa aman sosial. Banyak lapangan kerja baru tumbuh di sektor informal, pekerjaan kontrak, ekonomi fleksibel, dan platform digital yang menawarkan fleksibilitas, tetapi minim kepastian jangka panjang.

Generasi muda lulusan perguruan tinggi menghadapi realitas berbeda dibanding satu dekade lalu. Gelar akademik tidak lagi otomatis menjamin mobilitas sosial. Banyak anak muda bekerja lintas proyek, berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, atau masuk ekosistem digital dengan pendapatan yang fluktuatif.

Secara makro, ekonomi terlihat tumbuh. Namun secara sosial, rasa aman justru menurun.

Di sinilah paradoks pembangunan modern mulai terlihat: pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan meningkatnya kualitas hidup.

Dalam kajian tentang kelas menengah Indonesia, Nancy K. Suhut menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki posisi strategis sebagai penyangga pembangunan dan stabilitas sosial-politik. Namun kelompok ini juga sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi, inflasi, dan kebijakan negara.

Apa yang terjadi hari ini seolah membenarkan tesis tersebut.

Kelas menengah Indonesia mulai menghadapi situasi ketika biaya mempertahankan status sosial menjadi semakin mahal. Mereka bekerja lebih keras, tetapi ruang untuk naik kelas semakin sempit.

Persoalan ini bukan hanya ekonomi, melainkan menyentuh dimensi psikologis dan sosial yang lebih dalam.

Dulu, masyarakat percaya bahwa kerja keras dapat mengubah masa depan. Hari ini, banyak orang mulai merasa kerja keras hanya cukup untuk mencegah dirinya jatuh miskin.

Mobilitas sosial yang dahulu terasa terbuka, kini mulai terasa tersumbat.

Dalam perspektif politik ekonomi, situasi seperti ini sangat penting dibaca secara serius. Di banyak negara, melemahnya kelas menengah sering menjadi tanda munculnya keresahan sosial yang lebih luas atas ketidakpercayaan terhadap institusi, meningkatnya frustrasi publik, hingga lahirnya polarisasi sosial-politik.

Karena ketika masyarakat merasa masa depan semakin sulit dijangkau, optimisme kolektif perlahan ikut terkikis.

Fenomena itu mulai tampak dalam kehidupan sehari-hari terhadap kecemasan terhadap lapangan kerja, tekanan biaya pendidikan, harga perumahan yang tidak terjangkau, hingga meningkatnya rasa lelah sosial di ruang urban.

Ironisnya, di saat yang sama media sosial justru menampilkan ilusi kemapanan tanpa henti.

Gaya hidup modern terlihat semakin dekat dan mudah dijangkau. Orang tampak sukses di layar digital. Namun di dunia nyata, banyak yang sebenarnya hidup dari gaji ke gaji, terjebak cicilan, dan kehilangan tabungan darurat.

Inilah paradoks digital kelas menengah modern, terlihat mapan di ruang visual, tetapi rapuh secara finansial.

Karena itu, persoalan kelas menengah tidak bisa hanya dibaca lewat angka pertumbuhan ekonomi nasional. Ada dimensi sosial, psikologis, bahkan politik yang bergerak di dalamnya.

Jika kelas menengah terus mengalami tekanan, dampaknya tidak hanya pada penurunan konsumsi domestik. Negara juga berisiko kehilangan kelompok produktif yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional.

Maka tantangan pemerintah hari ini bukan semata menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan rasa aman sosial.

Lapangan kerja formal yang kuat, upah layak, akses pendidikan terjangkau, transportasi publik yang efisien, perlindungan kesehatan, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kebijakan perumahan yang realistis jauh lebih penting bagi masyarakat dibanding sekadar statistik makro yang terlihat impresif di atas kertas.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya soal seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi apakah masyarakat benar-benar merasa hidupnya bergerak maju.

Dan bagi banyak kelas menengah Indonesia hari ini, pertanyaan itu mulai terasa semakin sulit dijawab. (By/Red)

Oleh: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima tanda kehormatan Adhi Bhakti Senapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Hari Rabu (06/05/2026). Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang keamanan dan pertahanan, khususnya dalam penguatan kolaborasi lintas lembaga di ruang siber.

Kapolri mengungkapkan, penghargaan Adhi Bhakti Senapati menjadi momen penting yang semakin mendorong dirinya untuk meningkatkan kolaborasi antara Polri dengan berbagai pihak, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya persatuan dan sinergi dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa dan negara.

“Bagi saya ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa. Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas. Apalagi Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa kita harus bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.

Menurut Kapolri, ancaman di ruang siber menjadi salah satu tantangan terbesar ke depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang mencakup peningkatan literasi digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sistem keamanan yang andal, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber.

“Kita harus bersama-sama menjaga ruang siber, mulai dari literasi, penguatan SDM, pembangunan sistem keamanan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber,” tegasnya.

Selain itu, Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, BSSN, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kedaulatan negara, baik dari sisi keamanan siber maupun pertahanan.

“Kolaborasi dan sinergisitas menjadi kunci sukses untuk menjaga kedaulatan di bidang keamanan,” pungkasnya. (By/Red)