RAPBN 2026 Disahkan, Kuat di Ekonomi, Tegas di Keamanan, Prabowo Jawab Tantangan dengan Aksi Nyata

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah konkret dalam membangun kesejahteraan aparatur negara dan menjaga stabilitas politik nasional.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo resmi menambahkan kenaikan gaji bagi ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.

Kebijakan ini menjadi langkah berani yang membedakan era Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya, menandai tekad pemerintah untuk menjaga martabat aparatur negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen itu diperkuat dengan kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sidang Paripurna DPR pada Kamis (18/9) menyetujui belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menegaskan RAPBN tersebut memberi ruang fiskal lebih kuat untuk mewujudkan program strategis, termasuk kesejahteraan aparatur negara.

“Dengan RAPBN 2026 ini, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mewujudkan program-program strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara,” ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen.

Di tengah capaian tersebut, muncul polemik pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin bertentangan dengan UU TNI serta berpotensi mengganggu profesionalisme militer.

Mereka mendesak agar TNI dikembalikan ke barak dan tidak dilibatkan dalam pengamanan sipil.

Namun, Kepala Biro Infohan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Frega Wenas menegaskan kehadiran TNI murni perbantuan kepada Polri pasca gelombang demonstrasi besar akhir Agustus lalu.

“Saya tegaskan tidak ada sama sekali niat untuk melakukan darurat militer. Permintaan perbantuan datang langsung dari Kapolri, dan TNI hadir untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan stabilitas negara,” kata Frega di Jakarta, pada Kamis (18/9).

Frega juga menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak agar perintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

“Kalau ekonomi terganggu akibat konflik, dampaknya akan luas. Maka tugas TNI adalah memastikan stabilitas tetap terjaga,” tambahnya.

Sementara, pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menilai kebijakan kesejahteraan aparatur negara dan penguatan stabilitas keamanan adalah bukti konsistensi kepemimpinan Prabowo.

“Presiden Prabowo sudah membuktikan kepemimpinan yang tegas: menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, serta memastikan APBN kuat.

Soal TNI di DPR adalah dinamika politik yang harus dijawab dengan mekanisme sehat, bukan dijadikan bahan melemahkan pemerintah,” kata Fredi Moses kepada wartawan, pada Jumat (19/9).

Menurutnya, Prabowo memahami bahwa negara yang kuat harus dimulai dari aparatur negara yang sejahtera sekaligus lingkungan politik yang stabil.

“Inilah kepemimpinan visioner. Prabowo tidak hanya berjanji, ia mengeksekusi kebijakan besar sambil menjaga keamanan nasional,” tegasnya.

Era Prabowo kini menandai keseimbangan baru: kesejahteraan aparatur meningkat, APBN mantap, dan stabilitas politik tetap terjaga meski ada perbedaan pandangan.

Kebijakan besar ini menegaskan bahwa pemerintah bekerja nyata, bukan sekadar retorika, demi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan makmur.(By-Red)

Editor: Joko Prasetyo