Connect with us

Jawa Timur

Refleksi 3 Tahun Mengabdi, Bupati Blitar Ajak Semua Bersinergi Bangun Kabupaten Blitar

Published

on

BLITAR,90detik.com– Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak seluruh pihak, lintas ilmu, lintas sektor dan seluruh pemangku kebijakan untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Kabupaten Blitar.

 

Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini saat kegiatan ‘Refleksi Akhir Tahun Hasil Pembangunan 3 Tahun Mengabdi’ di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Kamis (28/12).

 

Acara tersebut dihadiri pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, anggota TP2ID, Ketua MUI, HIPMI, Ketua IKOMAT, Ketua PAPDESI, Ketua Asosiasi UMKM Pariwisata dan seluruh wartawan media massa baik cetak maupun elektronik, online yang bertugas di Blitar Raya.

 

Semenjak dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, Mak Rini langsung bekerja, guna mencapai visi terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun toyyibatun warobun ghofur.

 

“Kabupaten Blitar terus berbenah, dalam capaian pembangunan dan prestasi selama tahun 2021 sampai 2023 tidak lantas membuat berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Bupati wanita di Blitar yang akrab disapa Mak Rini ini.

 

Untuk mendukung visi tersebut, Bupati Rini Syarifah dan wakilnya, Rahmat Santoso mengusung Panca Bhakti.

 

Diantaranya pada Bhakti yang pertama, yakni Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa, memiliki tujuan untuk meringankan beban orang tua siswa, sehingga cita-citanya menyekolahkan anak sampai jenjang paling tinggi bisa tercapai.

 

Masa kepemimpinannya, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,65 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 7,83 tahun sehingga ada kenaikan 0,13%.  Dikarenakan telah berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan, sehingga semua kalangan masyarakat bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang tinggi.

 

Selain itu, adanya Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), dimana untuk siswa SD pada tahun 2021 mencapai 1.908 siswa dan pada tahun 2023 sebanyak 10.031 siswa dengan anggaran sebesar Rp.2.507.750.000. Sedangkan untuk SMP mencapai 1.826 pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebanyak 2.365 siswa dengan total anggaran Rp.1.182.500.000.

 

Serta juga ada seragam gratis bagi siswa kelas 1 sampai kelas 7 dimana untuk siswa SD yang telah mendapat seragam gratis sebanyak 10 ribu siswa dengan anggaran Rp.1.635.552.000. Sedangkan untuk siswa SMP sejumlah 11.534 siswa dengan anggaran Rp.2.249. 856.000.

 

Pemerintah Kabupaten Blitar juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Tahun 2022 sebanyak 73 orang dan tahun 2023 sebanyak 957 orang.

 

Beberapa inovasi dihadirkan sebagai bentuk komitmen pada bhakti pertama ini, antara lain menyediakan bus antar jemput pelajar melalui Dinas Perhubungan.

 

Program Sekolah Sak Ngajine yang dampaknya dapat menghindarkan anak dari kekerasan, pornografi, narkoba, intoleransi, serta mengurangi waktu anak untuk memegang gawai dan aktifitas tidak produktif lainnya.

 

Untuk bhakti yang kedua yaitu Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Serta Perlindungan Ibu dan Anak, Pemkab Blitar telah berupaya maksimal antara lain meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Dimana tahun 2023 ini ada kenaikan yakni 75,12 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar semakin membaik.

 

Demikian juga dengan Angka Kematian Ibu (AKI) juga ada penurunan signifikan, Dimana tahun 2021 69 kasus, tahun 2022 17 kasus pada tahun 2023 6 kasus. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi 2021 sebanyak 110 kasus, tahun 2022 85 kasus dan 2023 65 kasus. Sementara angka prevalensi stunting tahun 2021 14,5% dan tahun 2022 14,3%.

 

Ini ada penurunan sekitar 0,3%, dijelaskan pula tentang Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2022 sebesar 61,1% dan Tahun 2023 sebanyak 71,3%.  Sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas.

 

Selain itu di bidang kesehatan ada keringanan Biaya Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Blitar melalui RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat.

 

Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2021 sebanyak 200 juta rupiah, Tahun 2022 mencapai 1,1 milyar dan Tahun 2023 sebanyak 5,8 milyar rupiah. Sementara untuk RSUD Srengat Tahun 2022 sebesar 400 juta rupiah dan Tahun 2023 sebanyak 3 milyar rupiah.

 

“Kedua RSUD ini juga terus berbenah dan melahirkan inovasi guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Bupati Blitar menyampaikan, untuk Pemberdayaan Masyarakat, melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/K). Ini memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

Melalui lembaga tersebut, masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, sekaligus mengevaluasi pembangunan di wilayah desa atau kelurahan.

 

Sehingga Pemkab Blitar telah berupaya dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam rangka menggerakkan, menampung aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam hal kegotongroyongan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar juga memaparkan, untuk layanan permukiman kumuh pada air layak minum pada tahun 2023 sebanyak 3.822 sambungan, rumah layak huni 421.964 dan pembangunan rutilahu sebanyak 523 unit.

 

Di bidang lapangan kerja Kabupaten Blitar memiliki tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 4,91%. Ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

“Kita ada Program Cipta Lapangan Kerja usaha untuk menekan TPT yakni dengan meningkatkan peran pelatihan kompetensi, wirausaha baru, dan bursa kerja,” katanya.

 

“Termasuk perlindungan jaminan sosial kepada petani, perlindungan perempuan dan anak. Dimana angka kekerasan pada perempuan terus menurun dan di tahun ini pada angka 23 kasus.Untuk melindung perempuan dan anak telah dibentuk Satgas PPA dan Rumah AMAN,” tegasnya.

 

Sementara itu, pada bhakti ketiga yakni Pelayanan Publik Berbasis E- Government, indeks SPBE Kabupaten Blitar masuk kategori baik dan untuk indeks inovasi daerah sangat inovatif dengan skor 61,42.

 

Dalam hal layanan administrasi kependudukan ada salam sak jangkah, jemput bola, drive thru, dan si jaran ijo. Sehingga seluruh layanan menjadi lebih mudah dan cepat.

 

Hal ini juga berlaku bagi kepengurusan perizinan. Semua sudah berbasis online. Jumlah Pemanfaat Layanan Pengurusan Perizinan ada peningkatan dibanding tahun 2022. Untuk tahun ini sebanyak 15.156 perizinan. Sedangkan terkait kemudahan memperoleh data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan one data atau satu data.

 

Untuk bhakti keempat yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 5,20 persen tercatat tertinggi selama 10 tahun terakhir. Untuk PDRB tahun 2022 sebesar Rp 41,78 triliun.

 

Sementara potensi pertanian pangan di Kabupaten Blitar Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling tinggi pada PDRB Kabupaten Blitar di tahun 2022.

 

Produksi padi di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 374.122 Ton di 52.122 Ha sawah. Untuk Produksi tanaman pangan Kab. Blitar 2022 sebesar 754.826 Ton.

 

Sedangkan potensi peternakan unggas, jumlah peternak ayam mencapai 3.190 peternak, yang mengelola 15,8 juta ekor ayam petelur dengan kemampuan produksi 500 ton telur per hari sehingga mampu berkontribusi 28 persen kebutuhan telur nasional. Dengan didukung hadirnya BUMD Bupati Blitar berharap ekonomi masyarakat semakin meningkat dan terjaga dari inflasi.

 

Bhakti kelima, Pesona Blitar Raya. Kabupaten Blitar memiliki potensi wisata yang luar biasa. Bahkan ada tren kenaikan positif terkait destinasi wisata.

 

“Ini yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

(Red/JK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawa Timur

Pemkot Kediri Dorong Warga Daftar Perlinsos Mandiri, Data Jadi Acuan Bansos 2027

Published

on

KOTA KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri secara mandiri melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin mengatakan Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi layanan terintegrasi untuk pendaftaran bantuan sosial, penyampaian sanggah, hingga pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat melakukan pengajuan bantuan, menyampaikan sanggah apabila ada ketidaksesuaian data, serta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara mandiri,” kata Imam di Kediri, Rabu(07/10).

Menurut dia, Perlinsos diterapkan secara digital melalui laman resmi Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menggunakan telepon seluler untuk mengajukan bantuan maupun memperbarui data desil.

Dengan sistem tersebut, proses pemutakhiran data diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Syarat Daftar Perlinsos Mandiri

Imam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengakses Perlinsos secara mandiri harus telah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bagi warga yang belum melakukan pendaftaran atau aktivasi IKD, prosesnya dapat dibantu oleh agen Perlinsos. Agen tersebut berperan sebagai fasilitator, termasuk membantu penginputan data maupun penyampaian sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil masyarakat.

Masyarakat juga dapat menjadi agen Perlinsos dengan melakukan pendaftaran secara daring dan gratis melalui portal resmi Kementerian Sosial.

Namun, agen Perlinsos bersifat sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya maupun melakukan manipulasi data.

“Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Kediri, apalagi bagi masyarakat yang memiliki tetangga yang membutuhkan,” ujar Imam.

ASN Kota Kediri Didorong Bantu Warga

Pemkot Kediri juga akan mendorong gerakan ASN Peduli Tetangga. Melalui gerakan tersebut, aparatur sipil negara (ASN) diarahkan menjadi agen Perlinsos dan membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya melakukan pendaftaran.

Imam mengatakan penerapan Perlinsos di Kota Kediri sudah mulai dilakukan. Pemkot menargetkan seluruh masyarakat di Kota Kediri telah terdaftar pada akhir 2026.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada 2027.

“Pada prinsipnya, Perlinsos ini adalah proses registrasi ulang data sasaran penerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya untuk 2027,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat segera mendaftarkan diri dan anggota keluarganya melalui Perlinsos, baik secara mandiri maupun dengan bantuan agen yang tersedia di tingkat kelurahan, RT, maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Aktivasi IKD Bisa Dilakukan di Kecamatan hingga Dispendukcapil

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri Marsudi Nugroho mengatakan akses Perlinsos membutuhkan identitas kependudukan yang telah terverifikasi. Salah satunya melalui perekaman KTP-el dan kepemilikan IKD yang aktif.

Marsudi menjelaskan aktivasi IKD di Kota Kediri telah dilakukan sejak 2022 dan diperluas sejak 2024. Layanan tersebut dapat diakses warga yang telah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman biometrik.

“Pelayanan aktivasi IKD bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dhoho Plaza lantai 2, serta kantor kecamatan dan kelurahan pada hari dan jam kerja,” kata Marsudi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aktivasi IKD di Kantor Dispendukcapil Kota Kediri pada hari kerja maupun Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

Marsudi mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi penipuan karena layanan aktivasi IKD dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya.

“Tidak perlu khawatir terhadap penipuan karena pelayanan IKD kita lakukan secara tatap muka dan gratis,” ujarnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Dakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah

Published

on

TUBAN — Suasana berbeda terasa di Hall Utama Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban, Sabtu pagi (26/9/2026). Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ratusan dai dan daiyah berkumpul membawa satu semangat: membangun dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan.

Sebanyak 250 peserta dari Tuban, Bojonegoro, Babat, hingga Lamongan hadir dalam Halaqah Dakwah Islam Wasathiyah yang digelar Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur bersama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban.

Para peserta berasal dari unsur Lembaga Dakwah NU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Mereka tidak sekadar menghadiri forum, tetapi juga bertukar gagasan mengenai tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin beragam.

Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa halaqah tersebut merupakan bagian dari amanah PWNU Jawa Timur untuk memperkuat dakwah yang moderat dan membumi.

Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan dari atas mimbar. Dakwah juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa memancing kemarahan maupun memperlebar perbedaan.

“Dakwah itu ramah, bukan memancing kemarahan atau menyuburkan perpecahan,” tegasnya.

Pesan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. M. Ali Azis. Ia menekankan pentingnya para dai memperluas wawasan dan membangun cara pandang keagamaan yang moderat.

Salah satu kuncinya, kata Prof. Azis, adalah memperbanyak membaca dan terus belajar. Halaqah menjadi ruang bagi para dai untuk saling bertukar pengetahuan, mengoreksi, sekaligus memperkuat kapasitas dakwah.

“Da’i wajib gemar membaca agar punya karya,” jelas Prof. Azis.

Ia menjelaskan, dakwah wasathiyah yang dikembangkan NU menempatkan keseimbangan sebagai pijakan. Tradisi yang baik tetap dijaga, sementara perubahan yang membawa kemaslahatan dapat diterima secara terbuka.

Karena itu, para dai memiliki peran penting dalam menjaga ruang keberagamaan masyarakat agar tetap teduh. Dakwah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga ikut merawat harmoni sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan kesiapan Yabika untuk terus berkhidmat dan mendukung berbagai kegiatan PCNU Kabupaten Tuban.

“Kami siap berkhidmat untuk kegiatan PCNU Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Halaqah tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Insan Kamil Tuban.

Kegiatan itu menjadi penanda bahwa dakwah wasathiyah bukan sekadar wacana. Ia diharapkan hadir dalam bentuk gerakan, penguatan komunitas, dan pembangunan ruang-ruang keagamaan yang membawa kesejukan bagi masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Buka Ekspresi Santri 2026, Bupati Kediri Minta Santri Implementasikan Nilai Resolusi Jihad

Published

on

KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerukan kepada seluruh santri untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.

Pesan ini disampaikan dalam pembukaan acara Ekspresi Santri 2026 yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), pad Jumat (25/9).

Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Subroto Maheri Laksono, yang membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin dalam menjawab tantangan zaman.

“Pesan saya untuk para santri, warisi terus gelora semangat resolusi jihad ini di dalam dada panjenengan,” ujar Sonny saat membacakan sambutan Bupati di hadapan para santri dan tamu undangan.

Mas Dhito menekankan bahwa nilai-nilai Resolusi Jihad tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Menurutnya, spirit perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar santri mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat di lingkungan sekitarnya.

“Tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Spirit perjuangan para pendahulu harus mentransformasi menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengabdi.

“Doa saya semoga para santri senantiasa sehat, dimudahkan, dan dilancarkan di setiap langkah,” tambahnya.

Acara Ekspresi Santri 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026.

Selain menjadi panggung ekspresi bagi para santri, agenda ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pondok pesantren, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap ajang ini dapat memacu kreativitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi pesantren.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemandirian yang diajarkan di pesantren dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sosial masyarakat Kabupaten Kediri.
(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending