Connect with us

Jawa Timur

Refleksi 3 Tahun Mengabdi, Bupati Blitar Ajak Semua Bersinergi Bangun Kabupaten Blitar

Published

on

BLITAR,90detik.com– Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak seluruh pihak, lintas ilmu, lintas sektor dan seluruh pemangku kebijakan untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Kabupaten Blitar.

 

Hal ini disampaikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini saat kegiatan ‘Refleksi Akhir Tahun Hasil Pembangunan 3 Tahun Mengabdi’ di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Kamis (28/12).

 

Acara tersebut dihadiri pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, anggota TP2ID, Ketua MUI, HIPMI, Ketua IKOMAT, Ketua PAPDESI, Ketua Asosiasi UMKM Pariwisata dan seluruh wartawan media massa baik cetak maupun elektronik, online yang bertugas di Blitar Raya.

 

Semenjak dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, Mak Rini langsung bekerja, guna mencapai visi terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun toyyibatun warobun ghofur.

 

“Kabupaten Blitar terus berbenah, dalam capaian pembangunan dan prestasi selama tahun 2021 sampai 2023 tidak lantas membuat berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Bupati wanita di Blitar yang akrab disapa Mak Rini ini.

 

Untuk mendukung visi tersebut, Bupati Rini Syarifah dan wakilnya, Rahmat Santoso mengusung Panca Bhakti.

 

Diantaranya pada Bhakti yang pertama, yakni Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa, memiliki tujuan untuk meringankan beban orang tua siswa, sehingga cita-citanya menyekolahkan anak sampai jenjang paling tinggi bisa tercapai.

 

Masa kepemimpinannya, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,65 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 7,83 tahun sehingga ada kenaikan 0,13%.  Dikarenakan telah berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan, sehingga semua kalangan masyarakat bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang tinggi.

 

Selain itu, adanya Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), dimana untuk siswa SD pada tahun 2021 mencapai 1.908 siswa dan pada tahun 2023 sebanyak 10.031 siswa dengan anggaran sebesar Rp.2.507.750.000. Sedangkan untuk SMP mencapai 1.826 pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 sebanyak 2.365 siswa dengan total anggaran Rp.1.182.500.000.

 

Serta juga ada seragam gratis bagi siswa kelas 1 sampai kelas 7 dimana untuk siswa SD yang telah mendapat seragam gratis sebanyak 10 ribu siswa dengan anggaran Rp.1.635.552.000. Sedangkan untuk siswa SMP sejumlah 11.534 siswa dengan anggaran Rp.2.249. 856.000.

 

Pemerintah Kabupaten Blitar juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Tahun 2022 sebanyak 73 orang dan tahun 2023 sebanyak 957 orang.

 

Beberapa inovasi dihadirkan sebagai bentuk komitmen pada bhakti pertama ini, antara lain menyediakan bus antar jemput pelajar melalui Dinas Perhubungan.

 

Program Sekolah Sak Ngajine yang dampaknya dapat menghindarkan anak dari kekerasan, pornografi, narkoba, intoleransi, serta mengurangi waktu anak untuk memegang gawai dan aktifitas tidak produktif lainnya.

 

Untuk bhakti yang kedua yaitu Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Serta Perlindungan Ibu dan Anak, Pemkab Blitar telah berupaya maksimal antara lain meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Dimana tahun 2023 ini ada kenaikan yakni 75,12 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar semakin membaik.

 

Demikian juga dengan Angka Kematian Ibu (AKI) juga ada penurunan signifikan, Dimana tahun 2021 69 kasus, tahun 2022 17 kasus pada tahun 2023 6 kasus. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi 2021 sebanyak 110 kasus, tahun 2022 85 kasus dan 2023 65 kasus. Sementara angka prevalensi stunting tahun 2021 14,5% dan tahun 2022 14,3%.

 

Ini ada penurunan sekitar 0,3%, dijelaskan pula tentang Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2022 sebesar 61,1% dan Tahun 2023 sebanyak 71,3%.  Sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Blitar yang memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas.

 

Selain itu di bidang kesehatan ada keringanan Biaya Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Blitar melalui RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat.

 

Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2021 sebanyak 200 juta rupiah, Tahun 2022 mencapai 1,1 milyar dan Tahun 2023 sebanyak 5,8 milyar rupiah. Sementara untuk RSUD Srengat Tahun 2022 sebesar 400 juta rupiah dan Tahun 2023 sebanyak 3 milyar rupiah.

 

“Kedua RSUD ini juga terus berbenah dan melahirkan inovasi guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Bupati Blitar menyampaikan, untuk Pemberdayaan Masyarakat, melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/K). Ini memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

Melalui lembaga tersebut, masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, sekaligus mengevaluasi pembangunan di wilayah desa atau kelurahan.

 

Sehingga Pemkab Blitar telah berupaya dengan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam rangka menggerakkan, menampung aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam hal kegotongroyongan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar juga memaparkan, untuk layanan permukiman kumuh pada air layak minum pada tahun 2023 sebanyak 3.822 sambungan, rumah layak huni 421.964 dan pembangunan rutilahu sebanyak 523 unit.

 

Di bidang lapangan kerja Kabupaten Blitar memiliki tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 4,91%. Ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

“Kita ada Program Cipta Lapangan Kerja usaha untuk menekan TPT yakni dengan meningkatkan peran pelatihan kompetensi, wirausaha baru, dan bursa kerja,” katanya.

 

“Termasuk perlindungan jaminan sosial kepada petani, perlindungan perempuan dan anak. Dimana angka kekerasan pada perempuan terus menurun dan di tahun ini pada angka 23 kasus.Untuk melindung perempuan dan anak telah dibentuk Satgas PPA dan Rumah AMAN,” tegasnya.

 

Sementara itu, pada bhakti ketiga yakni Pelayanan Publik Berbasis E- Government, indeks SPBE Kabupaten Blitar masuk kategori baik dan untuk indeks inovasi daerah sangat inovatif dengan skor 61,42.

 

Dalam hal layanan administrasi kependudukan ada salam sak jangkah, jemput bola, drive thru, dan si jaran ijo. Sehingga seluruh layanan menjadi lebih mudah dan cepat.

 

Hal ini juga berlaku bagi kepengurusan perizinan. Semua sudah berbasis online. Jumlah Pemanfaat Layanan Pengurusan Perizinan ada peningkatan dibanding tahun 2022. Untuk tahun ini sebanyak 15.156 perizinan. Sedangkan terkait kemudahan memperoleh data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan one data atau satu data.

 

Untuk bhakti keempat yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 5,20 persen tercatat tertinggi selama 10 tahun terakhir. Untuk PDRB tahun 2022 sebesar Rp 41,78 triliun.

 

Sementara potensi pertanian pangan di Kabupaten Blitar Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling tinggi pada PDRB Kabupaten Blitar di tahun 2022.

 

Produksi padi di Kabupaten Blitar pada tahun 2022 sebesar 374.122 Ton di 52.122 Ha sawah. Untuk Produksi tanaman pangan Kab. Blitar 2022 sebesar 754.826 Ton.

 

Sedangkan potensi peternakan unggas, jumlah peternak ayam mencapai 3.190 peternak, yang mengelola 15,8 juta ekor ayam petelur dengan kemampuan produksi 500 ton telur per hari sehingga mampu berkontribusi 28 persen kebutuhan telur nasional. Dengan didukung hadirnya BUMD Bupati Blitar berharap ekonomi masyarakat semakin meningkat dan terjaga dari inflasi.

 

Bhakti kelima, Pesona Blitar Raya. Kabupaten Blitar memiliki potensi wisata yang luar biasa. Bahkan ada tren kenaikan positif terkait destinasi wisata.

 

“Ini yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

(Red/JK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawa Timur

Kasun, Garda Terdepan Menjaga Tanah Adat: Pandangan Penasehat PPDI Jatim

Published

on

Surabaya — Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Dusun (Kasun) memegang peranan penting sebagai pelaksana pelayanan masyarakat yang paling dekat dengan warga.

Kasun bukan sekadar perangkat desa, melainkan simbol pemimpin lokal yang mengemban amanah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyoroti peran strategis Kasun dalam menjaga tanah adat, awak media 90detik.com berkesempatan mewawancarai Penasehat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, melalui sambungan WhatsApp pada, Sabtu (23/8/2025).

Dalam wawancara tersebut, KH. Imam Mawardi menegaskan bahwa Kasun memiliki peran sentral dalam mempertahankan tanah adat sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan warga. Ia menyebut Kasun sebagai “penjaga kedaulatan warga desa”.

“Kasun selalu memelihara sekaligus mempertahankan tanah adat agar tetap menjadi sumber kemakmuran warga. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan tanah adat,” ujarnya.

Namun, menurutnya, peran vital Kasun ini seringkali diabaikan oleh pejabat yang berada di atasnya, terutama saat terjadi konflik atau pengalihan fungsi tanah adat.

Ia menyoroti adanya praktik peminggiran peran Kasun dalam proses identifikasi dan dokumentasi tanah adat, padahal para Kasun memiliki pengetahuan mendalam baik secara tertulis maupun lisan tentang batas-batas tanah adat yang diwariskan melalui musyawarah adat.

“Jika ada oknum pejabat bermain-main dengan tanah adat, Kasun sering kali dipinggirkan. Padahal mereka memahami sejarah dan batas-batas tanah adat lebih dari siapa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, KH. Imam menekankan pentingnya pelibatan Kasun dalam proses pemetaan tanah adat bersama warga.

Hal ini bukan hanya memperkuat posisi hukum tanah adat, tetapi juga meneguhkan peran Kasun sebagai sumber utama informasi dan aspirasi warga.

“Kasun sering disingkirkan karena mereka selalu menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka tidak kompromi ketika kebijakan merugikan warga,” tambahnya.

Saat ditanya tentang bagaimana seharusnya sikap seorang Kasun, KH. Imam menjelaskan bahwa Kasun harus menjadi wakil aspirasi warga, pelindung dari pengusiran, serta penggerak kesadaran kolektif warga atas hak mereka terhadap tanah adat.

“Kasun itu pendamping warga. Ia membela mereka ketika kepala daerah sudah ‘dibeli’. Ia menolak kompromi yang merugikan warganya,” tutup Imam.

Pandangan ini menegaskan bahwa dalam dinamika desa dan isu agraria, Kasun tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dan moral.

Ia menjadi pilar penting dalam menjaga integritas desa dan kedaulatan rakyat atas tanah leluhur mereka. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Yabika Tuban Gelar Workshop Transformasi Pendidikan dengan AI Generatif

Published

on

Tuban,— Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban menyelenggarakan workshop intensif bertajuk Transformasi Pendidikan Melalui AI Generatif di Madrasah Aliyah Sains Bina Insan Kamil Tuban, Sabtu (23/8/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Yabika dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Universitas Brawijaya Malang.

Ketua panitia pelatihan, Teguh Pambudi, menjelaskan bahwa tema utama kegiatan ini adalah optimalisasi efisiensi pembelajaran melalui pembuatan konten video edukasi otomatis berbasis AI generatif.

“Yabika bekerja sama dengan FPMIPA Universitas Brawijaya Malang dalam bentuk workshop yang berkelanjutan. Maka akan ada pendampingan, implementasi, evaluasi, dan monitoring setelah pelatihan ini,” ungkap Teguh.

Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Yabika, KH. Imam Mawardi Ridlwan, secara daring.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran konten video dalam proses pembelajaran masa kini.

“Era digital sudah jadi kenyataan. Guru dituntut untuk menghadapinya. Apakah akan menjadi tantangan atau peluang? Itu bergantung pada cara kita menyikapinya,” ujar Abah Imam, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur.

Abah imam menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya sebagian guru yang belum siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menurutnya, keterbatasan waktu, keterampilan teknis, dan minimnya akses perangkat sering menjadi hambatan utama dalam pembuatan konten pembelajaran digital.

“Padahal, dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan generatif, pembuatan video pembelajaran dari teks bisa dilakukan secara otomatis, lengkap dengan narasi dan animasi,” tambahnya.

Abah Imam berharap pelatihan ini mampu menjawab tantangan tersebut dan menjadi langkah awal bagi para pendidik di lingkungan Yabika untuk lebih terbuka dan aktif dalam memanfaatkan teknologi demi peningkatan kualitas pendidikan. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

PCNU Tulungagung Gelar Bahtsul Masail di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru

Published

on

TULUNGAGUNG — Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tulungagung kembali menggelar forum ilmiah bahtsul masail pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

Acara yang berlangsung di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru ini menjadi ajang musyawarah para ulama untuk merespons persoalan aktual keagamaan yang dihadapi umat.

Ketua LBM PCNU Tulungagung, KH Syafi’ Muharom, menegaskan bahwa forum bahtsul masail adalah bentuk nyata khidmat PCNU kepada umat, sekaligus wadah pengkaderan calon-calon syuriah di berbagai tingkatan.

“Bahtsul masail ini rutin kita gelar sebagai khidmah PCNU Tulungagung. Di sinilah para kader calon syuriah dilatih untuk berpikir kritis dan solutif terhadap persoalan keagamaan masyarakat,” jelasnya.

Dihadiri Para Kiai Sepuh.

Forum bahtsul masail kali ini dihadiri sejumlah ulama dan tokoh penting NU Tulungagung, antara lain KH Mahrus Maryani, KH Anang Muhshin, KH Masyhuri, KH Abdul Kholiq, KH Salim, dan KH Mukhotib, yang turut memberi warna dalam pembahasan dan pengambilan kesimpulan hukum.

Tuan rumah sekaligus pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menyampaikan rasa terima kasih karena dipercaya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami bersyukur Al Azhaar dapat diberi amanah untuk berkhidmat kepada NU. Kami selalu siap mendukung kegiatan keilmuan seperti ini,” ujar kiai yang akrab disapa Abah Imam.

Isu Haji Lansia Jadi Topik Utama.

Dalam bahtsul masail kali ini, para peserta membahas kasus aktual terkait calon jamaah haji yang telah lanjut usia namun masih harus menunggu antrean panjang keberangkatan.

Persoalan ini dinilai penting untuk dikaji secara mendalam agar menghasilkan panduan yang aplikatif dan penuh hikmah.

Abah Imam, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, menyoroti pentingnya empati dalam merumuskan hukum fikih, terutama dalam konteks ibadah haji.

“Haji memang wajib bagi yang istitha’ah, yakni mampu secara fisik, finansial, dan aman dari segi perjalanan. Tapi kita perlu dorong kebijakan agar lansia diprioritaskan dalam antrean haji,” tegasnya.

Abah Imam juga menyinggung pandangan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa haji tidak wajib dilaksanakan jika berisiko besar terhadap keselamatan jiwa.

Namun, dalam budaya masyarakat Indonesia, belum berhaji sering dianggap sebagai sesuatu yang kurang sempurna secara spiritual, sehingga perlu pendekatan kebijakan yang bijak dan manusiawi.

“Kita berharap para ulama bisa mengeluarkan pandangan fikih yang solutif, dan pemerintah mampu memberikan kebijakan afirmatif bagi calon jamaah haji lansia,” pungkas Abah Imam.

Menuju Fikih yang Kontekstual dan Solutif.

Dengan terselenggaranya bahtsul masail ini, LBM PCNU Tulungagung kembali menunjukkan peran strategisnya dalam menjawab dinamika umat.

Hasil pembahasan diharapkan menjadi pedoman keagamaan sekaligus masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan, terutama terkait pelayanan haji di Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Trending