BLITAR – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meresmikan secara langsung hasil renovasi Istana Gebang, rumah masa kecil Proklamator Soekarno yang terletak di Jalan Sultan Agung, Kota Blitar, Jawa Timur, pada Senin (15/6).

Dalam rangkaian peresmian tersebut, Megawati secara simbolis menyerahkan bibit pohon kepada pengurus partai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penyerahan itu dimaksudkan sebagai ajakan untuk memperkuat penghijauan sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis tanaman alternatif.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan Megawati tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan dan keberlanjutan pangan masyarakat.

“Di dalam berpartai itu tidak hanya urusan kekuasaan, tetapi bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Banyak tanaman yang sebenarnya sangat berguna bagi masyarakat, termasuk tanaman alternatif pengganti beras,” ujar Guntur usai kegiatan.

Menurut dia, bibit yang diberikan secara simbolis antara lain pohon sukun, alpukat, dan pule.

Ketiga jenis tanaman itu diharapkan menjadi pemantik gerakan menanam di tengah masyarakat, terutama tanaman produktif yang memiliki manfaat jangka panjang.

Guntur menilai sukun dapat menjadi salah satu alternatif pangan di masa depan, terutama ketika terjadi gangguan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok.

“Harapannya ini tidak berhenti pada simbolis saja. Mari kita tanam sukun, alpukat, dan tanaman lain yang bisa menjadi alternatif kebutuhan pangan masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, gerakan menanam tanaman produktif merupakan instruksi yang digaungkan secara nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Di sejumlah wilayah, tanaman lokal seperti sagu, jagung, hingga umbi-umbian juga didorong untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Selain penghijauan, pihaknya berencana menjalankan agenda pelestarian lingkungan lain, misalnya penebaran benih ikan di kolam, embung, dan sungai sebagai upaya merawat ekosistem.

Menurut Guntur, setelah proses konsolidasi partai di tingkat PAC dan ranting selesai, gerakan menanam pohon akan mulai digalakkan secara lebih luas di wilayah Kabupaten Blitar.

“Ini bukan sekadar menjalankan instruksi partai, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat. Kita ingin hadir dan berbuat sesuatu yang nyata untuk kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.

Peresmian renovasi Istana Gebang berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional PDI Perjuangan yang dipusatkan di Kota Blitar daerah dengan ikatan historis yang kuat dengan Bung Karno.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), DPC dari berbagai daerah, kepala daerah di Blitar Raya, serta ribuan kader dan masyarakat.

Istana Gebang yang telah direnovasi kini tampil lebih representatif sebagai situs sejarah sekaligus pusat edukasi kebangsaan.

Bangunan itu diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat perjalanan hidup dan perjuangan Bung Karno sebagai Proklamator dan Bapak Bangsa.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengapresiasi seluruh kader dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses renovasi hingga peresmian bangunan bersejarah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan DPC PDI Perjuangan Kota Blitar dan Kabupaten Blitar yang telah bergotong royong menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Semua berjalan lancar atas doa dan dukungan banyak pihak,” kata Deni di Istana Gebang.

Menurut dia, keberhasilan renovasi tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen partai yang menjunjung semangat gotong royong, sebagaimana nilai perjuangan Bung Karno.

Deni mengungkapkan rasa bangganya saat Megawati meninjau langsung hasil renovasi dan memberikan respons positif.

“Ketika Ibu Ketua Umum masuk ke rumah dan melihat seluruh proses renovasi dengan senyum di bibirnya, itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ujarnya. (Ati)

TULUNGAGUNG — Keluhan warga Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, terhadap kondisi jalan rusak tampaknya belum menemukan jawaban.

Ruas jalan penghubung Tulungagung–Blitar yang mengalami kerusakan di titik wilayah Pucunglor itu hingga kini masih dibiarkan tanpa penanganan tuntas.

Di tengah aktivitas warga yang terus berjalan, debu tebal, jalan bergelombang, hingga ancaman kecelakaan justru menjadi persoalan sehari-hari yang harus dihadapi masyarakat.

Bagi warga sekitar, kerusakan jalan ini bukan perkara baru. Permukaan jalan yang berlubang dan tidak rata disebut sudah berlangsung cukup lama.

Ketika musim kemarau tiba, kendaraan yang melintas memicu kepulan debu beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga. Sebaliknya, saat hujan turun, jalan berubah licin dan rawan membahayakan pengendara.

Yang membuat warga semakin kecewa, kerusakan itu sebenarnya berada pada ruas yang relatif pendek sekitar 50 meter.

Namun, hingga pertengahan Juni ini, belum tampak adanya langkah nyata berupa pengaspalan atau penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh.

“Kalau panjangnya sampai kilometer mungkin kami masih bisa memahami. Ini cuma sekitar 50 meter, tapi kok seperti sulit sekali diperbaiki,” ujar salah satu warga kepada media ini.

Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar mengganggu kenyamanan, melainkan juga menyangkut keselamatan publik. Jalan itu merupakan akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat untuk bekerja, menuju sekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

Kelompok yang disebut paling rentan terdampak ialah pengendara roda dua, terutama para ibu yang setiap pagi mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

Jalan berlubang disertai material lepas dan debu tebal membuat mereka harus lebih berhati-hati demi menghindari risiko terjatuh.

AR, warga sekitar, mengaku kecewa lantaran kondisi jalan rusak tak kunjung mendapatkan perhatian serius.

“Jalan ini sudah lama rusak, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Kalau kendaraan lewat debunya sangat mengganggu, masuk rumah dan membuat tidak nyaman. Yang kami khawatirkan juga keselamatan pengguna jalan, terutama ibu-ibu yang mengantar anak sekolah setiap pagi. Kami berharap pemerintah segera turun tangan dan jangan menunggu ada korban dulu,” kata AR, Minggu (14/6).

Kekecewaan serupa juga disampaikan Ketua Umum LSM Jati Nusantara, M Najibulloh. Ia menyayangkan kondisi pekerjaan jalan penghubung Tulungagung–Blitar yang dinilai seperti berhenti di tengah jalan.

Menurutnya, warga sempat berharap setelah dilakukan penumpukan material di atas ruas jalan yang rusak, pekerjaan akan segera dilanjutkan dengan pengaspalan. Namun harapan itu pupus setelah berbulan-bulan berlalu tanpa ada kelanjutan pengerjaan.

“Kami mengira setelah ada penumpukan material, pekerjaan akan diteruskan dengan pengaspalan. Tapi faktanya sampai berbulan-bulan tidak ada kelanjutan. Justru material itu membuat jalan semakin tidak nyaman dilalui dan debunya beterbangan saat kendaraan lewat,” ujarnya.

Najibulloh menilai kondisi tersebut berpotensi memperburuk kenyamanan pengguna jalan dan mengganggu kesehatan warga sekitar akibat debu yang terus beterbangan.

Menurut warga, berbagai keluhan sebenarnya telah beberapa kali disampaikan secara lisan kepada pihak terkait. Namun hasilnya dinilai belum terlihat di lapangan.

Nada frustrasi warga bahkan mulai mengarah pada sindiran terhadap pola respons pemerintah terhadap persoalan publik.

“Kami mau mengadukan ke siapa lagi? Apa harus viral dulu di media sosial baru bisa diperbaiki?” keluh warga.

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya persoalan infrastruktur yang baru mendapat perhatian setelah ramai diperbincangkan di media sosial, warga Pucunglor mulai merasa keluhan mereka seperti berjalan di tempat.

Bagi masyarakat setempat, persoalan ini tidak lagi semata tentang ruas jalan sepanjang 50 meter. Lebih dari itu, ini menjadi ujian sederhana mengenai seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan dasar warga.

Sebab, jalan layak bukan sekadar fasilitas, melainkan hak publik yang semestinya mendapat perhatian tanpa harus menunggu viral atau muncul korban.

Hingga berita ini ditulis, kondisi jalan rusak di Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan lanjutan.

Warga pun menunggu, apakah keluhan mereka benar-benar didengar, atau justru harus lebih dulu ramai di jagat maya.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR- Polemik mengenai pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mencuat di Kabupaten Blitar.

Di tengah munculnya aksi penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, sejumlah relawan dan pelaku usaha yang terlibat dalam program justru menyatakan dukungan terbuka terhadap keberlanjutannya.

Informasi yang berkembang menyebutkan, sebagian masyarakat di Blitar menggelar aksi penolakan terhadap implementasi program MBG dan Koperasi Merah Putih. Penolakan tersebut dikabarkan berkaitan dengan berbagai persoalan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan program di lapangan.

Namun, di sisi lain, dukungan terhadap program pemerintah pusat itu juga menguat. Para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama sejumlah supplier yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi dan pelaksanaan program disebut tengah menyiapkan apel bersama sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan program strategis nasional tersebut.

Mereka menilai program MBG dan Koperasi Merah Putih telah memberikan dampak ekonomi nyata, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah yang selama ini membutuhkan akses pekerjaan dan perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.

Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LSM Lembaga Swadaya Kerakyatan (LASKAR), Swantantio Hani Irawan, menilai program strategis nasional sejatinya perlu terus diperbaiki dalam implementasinya, namun tidak semestinya ditolak secara keseluruhan.

Menurutnya, MBG maupun Koperasi Merah Putih telah membuka peluang kerja baru yang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah.

“Program strategis nasional seperti MBG dan KDKMP wajib berbenah, tetapi tidak untuk ditolak. Program ini terbukti memberi manfaat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru secara sistemik bagi masyarakat kecil,” ujar Tiyok panggilan karibnya pada , Minggu (14/6).

Ia menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional juga berkaitan erat dengan arah pembangunan daerah secara lebih luas. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, pelaksanaan program pusat dinilai dapat menjadi indikator kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas daerah.

Pun, ia juga menjelaskan ketika pemerintah pusat melihat pelaksanaan program strategis nasional berjalan baik dan minim hambatan, maka peluang masuknya dukungan program lain dari pusat akan semakin terbuka, termasuk program pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kelancaran program strategis nasional di daerah sangat menentukan progres pembangunan secara keseluruhan. Bahkan, bukan tidak mungkin dukungan program pusat yang nilainya melampaui kemampuan APBD bisa masuk apabila daerah dianggap mampu menjalankannya,” katanya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kritik terhadap program pemerintah tidak berhenti pada penolakan semata.

Menurutnya, evaluasi perlu disampaikan secara konstruktif dengan menghadirkan solusi yang dapat memperkuat efektivitas program di masyarakat.

Polemik mengenai MBG dan Koperasi Merah Putih di Blitar diperkirakan masih akan berkembang seiring rencana apel dukungan dari relawan SPPG dan supplier dalam waktu dekat.

Dinamika tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di tingkat masyarakat terkait implementasi program strategis nasional yang kini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang melakukan aksi penolakan terkait sikap maupun tuntutan mereka terhadap pelaksanaan kedua program tersebut.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo