Investigasi
Jalan Rusak di Tulungagung, Warga “Sulap” Jalan Menjadi Kebun Pisang

TULUNGAGUNG — Kegeraman warga Desa Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, terhadap kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki sejak dibangun pada 2002, akhirnya memuncak.
Dalam aksi protes yang berlangsung pagi ini, warga menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak yang menghubungkan Dusun Ngipik hingga Dusun Ngemplaksari, dengan panjang sekitar 1,3 kilometer.
Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah yang dinilai abai.
Salah satu warga yang turut serta dalam aksi tersebut, berinisial SK, menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada tindakan nyata dari pemerintah.
“Setiap kali petugas datang hanya untuk survei, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Jalan ini makin parah, apalagi saat musim hujan,” ujarnya dengan nada kesal, Selasa(12/8).
Kondisi ini memicu mediasi antara warga dan pemerintah desa di balai desa Tanggunggunung.
Kepala Desa Asmiatin, yang didampingi Kapolsek dan jajaran Forkopimcam Tanggunggunung, mengakui bahwa pihak desa telah berulang kali mengajukan proposal perbaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun hingga kini belum ada realisasi.
“Proposal sudah beberapa kali diajukan, termasuk melalui anggota dewan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti,” jelas Asmiatin.
Lebih lanjut, Asmiatin menjelaskan bahwa perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan penuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.
Oleh karena itu, dana desa tidak dapat digunakan untuk proyek tersebut.
“Kewenangan ada di Dinas PUPR, sehingga desa tidak bisa intervensi menggunakan dana desa,” tegasnya.
Titik terang akhirnya muncul saat Kasubag Keuangan dan Perencanaan Kecamatan Tanggunggunung, Tunjung Kristiantoro, berkoordinasi langsung melalui sambungan telepon dengan Camat Tanggunggunung.
Dalam percakapan itu disepakati bahwa proposal pengajuan perbaikan jalan akan segera dibawa langsung ke Dinas PUPR.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Kepala Desa Asmiatin mengajak perwakilan warga untuk ikut serta mengawal proses pengajuan tersebut.
Aksi penanaman pisang akhirnya dihentikan setelah warga mendapatkan komitmen tertulis dari pemerintah kecamatan dan desa untuk mengawal proses perbaikan ini hingga tuntas. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Investigasi
Dugaan Keracunan MBG di SDN 2 Karangrejo, Polisi Turun ke SPPG, Dinkes Tunggu Hasil Lab

Keterangan: gambar merupakan ilustrasi AI, bukan dokumentasi kejadian sebenarnya, (red/AI)
BLITAR – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 2 Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Selain menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian, terdapat perbedaan informasi mengenai jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.
Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan sebanyak 13 siswa mengalami pusing, mual hingga muntah setelah menyantap makanan yang dibagikan pada Jumat (13/11) lalu. Namun, berdasarkan keterangan kepolisian, jumlah siswa yang tercatat mengalami keluhan dan mendapatkan penanganan medis sebanyak 12 orang.
Perbedaan data tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan. Terlebih, insiden ini berkaitan dengan keamanan pangan dalam program pemerintah yang menyasar anak-anak sekolah.
Kasi Humas Polres Blitar, Aiptu Muheni, mengatakan seluruh siswa yang mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Garum telah diperbolehkan pulang. Mereka selanjutnya menjalani perawatan jalan dan dilaporkan telah kembali beraktivitas seperti biasa.
“Berdasarkan informasi ada 12 orang korban yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing dan dilakukan perawatan jalan. Namun kini semua korban sudah beraktivitas lagi seperti biasa,” ungkap Muheni, pada Sabtu (14/11).
Sementara itu, informasi mengenai 13 siswa sebelumnya disampaikan warga setempat dan salah satu orang tua siswa. Hingga kini, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab perbedaan angka tersebut, apakah berasal dari pendataan awal atau perbedaan laporan jumlah siswa yang mengalami keluhan.
Polisi Turun ke SPPG Sidodadi 2
Dugaan keracunan tersebut diketahui terjadi setelah para siswa mengonsumsi menu MBG yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidodadi 2.
Menindaklanjuti kejadian itu, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan ke SPPG yang menjadi penyedia makanan bagi siswa SDN 2 Karangrejo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penelusuran atas dugaan keracunan yang dialami para siswa. Terlebih, muncul pengakuan salah satu orang tua siswa mengenai kondisi susu yang dibagikan dalam paket MBG.
Orang tua tersebut mengaku anaknya merasakan susu dengan cita rasa pahit. Setelah kemasannya dibuka, ditemukan benda kecil berwarna hitam yang disebut menyerupai serangga.
Pengakuan tersebut menjadi informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait kondisi bahan pangan sebelum didistribusikan kepada siswa. Namun, temuan yang disampaikan orang tua tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kontaminasi ataupun memastikan susu sebagai penyebab gangguan kesehatan.
Sebab, kepastian mengenai kondisi makanan dan susu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pengujian laboratorium.
Dinkes Tunggu Hasil Laboratorium
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan susu yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Anggit Ditya Putranto, menyampaikan bahwa hingga Sabtu (14/11) tidak terdapat penambahan korban.
Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa.
Dengan demikian, dugaan keracunan setelah konsumsi menu MBG tersebut belum dapat dipastikan sumber penyebabnya. Hasil pengujian laboratorium diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sampel makanan dan susu yang diperiksa.
Pemeriksaan tersebut juga penting untuk mengetahui apakah terdapat faktor keamanan pangan yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyediaan maupun pendistribusian makanan.
SPPG dan BGN Belum Berikan Keterangan Resmi
Di tengah proses penelusuran tersebut, hingga berita ini disusun dan dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG Sidodadi 2 maupun Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Blitar.
Keterangan dari kedua pihak diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses pengolahan makanan, pengawasan bahan baku, kondisi produk sebelum didistribusikan, hingga prosedur pengendalian mutu dan keamanan pangan.
Selain itu, penjelasan mengenai pengecekan yang telah dilakukan kepolisian serta tindak lanjut dari pihak penyedia makanan juga penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.
Perbedaan jumlah siswa yang dilaporkan mengalami keluhan pun perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan simpang siur informasi.
Program MBG pada dasarnya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, pelaksanaannya juga menuntut jaminan keamanan pangan melalui pengawasan yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan hingga makanan diterima oleh para siswa.
Hingga kini, penyebab pasti kejadian di SDN 2 Karangrejo masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan keterangan kepolisian, terdapat 12 siswa yang mendapatkan penanganan medis, sedangkan informasi awal dari masyarakat menyebutkan 13 siswa mengalami keluhan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan memastikan tidak ada penambahan korban hingga Sabtu (14/11/2026).
Redaksi 90detik.com masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak SPPG Sidodadi 2 dan Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Blitar untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.(JK/Red)
Investigasi
Hari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot

TULUNGAGUNG — Peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026, menjadi panggung bagi masyarakat yang tergabung dalam Pokmas Mergo Mulyo untuk kembali menyuarakan tuntutan keadilan. Di tengah polemik legalitas organisasi, perjuangan redistribusi tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penolakan rencana aktivitas pertambangan, warga Desa Ngepoh dan sekitarnya menuntut pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang belum terselesaikan.
Persoalan legalitas Pokmas Mergo Mulyo kembali menjadi sorotan setelah pertemuan koordinasi dan mediasi antara perwakilan kelompok masyarakat dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ngepoh di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin malam (9/11/2026).
Mediasi yang difasilitasi Kasat Intelkam Polres Tulungagung tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Perbedaan keterangan mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) Pokmas Mergo Mulyo justru semakin memperlihatkan adanya persoalan administrasi yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Berdasarkan resume hasil pertemuan yang disampaikan pihak Pokmas Mergo Mulyo, terdapat keterangan bahwa SK pembentukan kelompok tersebut telah selesai diterbitkan oleh Pemerintah Desa Ngepoh.
Bahkan, dalam keterangan yang tertuang pada resume tersebut, dokumen SK disebut telah diantarkan oleh seorang perangkat desa bernama Yudi ke kediaman Agus Rianto alias Agus Suro.
Namun, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, tetap menyatakan tidak pernah menerbitkan maupun menetapkan SK Pokmas Mergo Mulyo.
Dua keterangan yang saling bertolak belakang ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah SK tersebut benar pernah diterbitkan, bagaimana proses administrasinya, dan di mana keberadaan pencatatannya dalam arsip pemerintahan desa ?
Pihak Pokmas mengaku masih menyimpan dokumen SK asli yang selama ini menjadi dasar keberadaan kelembagaan mereka.
Dalam mediasi tersebut, Kepala Desa juga disebut tidak menghendaki adanya pembaruan SK Pokmas dan mengarahkan agar persoalan ditangani melalui proses di Polres Tulungagung.
Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul pertanyaan mengenai keberadaan Pokmas Mergo Mulyo serta apakah kelompok tersebut pernah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Pemerintah Desa Ngepoh. Menurut resume versi Pokmas, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban yang jelas.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan saling membantah. Dibutuhkan pemeriksaan dokumen, penelusuran register desa, serta klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut terlibat dalam proses penerbitan SK.
Di tengah belum adanya titik temu, pihak kepolisian menjanjikan fasilitasi mediasi lanjutan dalam waktu dua hari setelah pertemuan koordinasi tersebut.
Agenda silaturahmi ke kantor perusahaan yang semula direncanakan setelah upacara Hari Pahlawan akhirnya ditunda atas permintaan Kasat Intelkam Polres Tulungagung.
Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi dan mediasi terlebih dahulu.
Kini, janji mediasi lanjutan menjadi perhatian masyarakat. Mereka berharap pertemuan berikutnya tidak sekadar menjadi forum pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan kejelasan mengenai status kelembagaan Pokmas Mergo Mulyo.
Pada Selasa (10/11/2026), masyarakat melanjutkan kegiatan dengan mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Setelah upacara berlangsung lancar, sejumlah perwakilan masyarakat memasang banner penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di beberapa desa sekitar Desa Ngepoh.
Pemasangan banner tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus penegasan sikap warga yang mengkhawatirkan potensi dampak pertambangan terhadap lingkungan, sumber mata air, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan di kawasan permukiman.
Bagi warga, persoalan pertambangan bukan hanya menyangkut rencana kegiatan usaha, melainkan juga masa depan lingkungan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat.
Karena itu, mereka menginginkan adanya keterbukaan informasi, kajian dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.
Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi pengingat bahwa memperjuangkan keadilan, kepastian hukum, hak atas tanah, dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat.
Di tengah perjuangan redistribusi tanah melalui TORA dan polemik legalitas Pokmas, warga berharap pemerintah memberikan jawaban konkret, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian.
Ada tiga persoalan besar yang kini menunggu penyelesaian: kejelasan administrasi dan legalitas Pokmas Mergo Mulyo, kepastian proses perjuangan redistribusi tanah, serta keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi penolakan rencana pertambangan.
Publik juga menunggu bagaimana hasil mediasi lanjutan yang dijanjikan kepolisian. Apakah forum tersebut mampu membuka fakta mengenai riwayat penerbitan SK Pokmas?
Apakah pemerintah desa bersedia membuka dokumen administrasi yang diperlukan untuk memperjelas persoalan?
Yang jelas, masyarakat menginginkan penyelesaian yang transparan, objektif, dan berkeadilan.
Sebab perjuangan warga bukan semata-mata tentang mempertahankan nama sebuah organisasi. Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan kepastian hukum, hak atas tanah, suara masyarakat, dan masa depan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Dar/Red)
Investigasi
Disebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?

TULUNGAGUNG— Polemik Surat Keputusan (SK) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Margo Mulyo di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Meski telah digelar rapat koordinasi lintas pihak, persoalan yang sempat memicu gejolak di tengah masyarakat tersebut tampaknya belum sepenuhnya menemukan titik akhir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kecamatan Tanggunggunung, Senin (09/11/2026), dihadiri Kasat Intel Polresta Tulungagung beserta anggota, unsur Muspika Kecamatan Tanggunggunung, perwakilan Pokmas Margo Mulyo, kuasa hukum, serta Pemerintah Desa Ngepoh.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurai polemik legalitas SK Pokmas Margo Mulyo yang sebelumnya dipersoalkan dan menjadi perbincangan masyarakat.
Agus Rianto alias Suro, menyatakan bahwa SK yang dimiliki kelompoknya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Ngepoh.
“Seharusnya agenda kami hari ini ke Balai Desa Ngepoh berkaitan dengan SK Pokmas Margo Mulyo. Akan tetapi, berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanggunggunung dan difasilitasi Polres Tulungagung, SK yang kami miliki resmi dan diakui merupakan produk Pemerintah Desa Ngepoh. Bahkan, dokumen tersebut diantarkan sendiri oleh salah satu perangkat Desa Ngepoh ke rumah saya,” terang Agus Rianto, kepada 90detik.com Selasa(10/11).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan atas tudingan yang sebelumnya berkembang mengenai keabsahan kelompok masyarakat yang dipimpinnya.
Tak hanya memperjuangkan pengakuan atas SK yang dimiliki, pihak Pokmas Margo Mulyo juga mengungkapkan tengah menempuh langkah hukum terhadap seseorang bernama Supar Aripin.
Agus menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pernyataan yang menyebut serta menunjuk-nunjuk kelompoknya sebagai Pokmas abal-abal.
Menurut keterangannya, laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jatim kini telah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang dalam proses penanganan.
“Langkah hukum yang kami lakukan dengan melaporkan Saudara Supar Aripin karena menyebut serta menunjuk-nunjuk Pokmas kami abal-abal. Saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Tulungagung dan sedang berjalan,” imbuhnya.
Meski demikian, substansi laporan dan kebenaran dugaan pernyataan tersebut tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk mendalami dan membuktikannya.
Di tengah memanasnya polemik, Kepala Desa Ngepoh, Sunaryo, justru memilih bersikap tenang. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini Pemerintah Desa belum memiliki rencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Namun, sikap tenang tersebut bukan berarti pemerintah desa mengabaikan potensi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sunaryo berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Untuk saat ini kami belum berpikir untuk melangkah ke ranah hukum. Biarlah semua berjalan apa adanya. Akan tetapi, jika dari pihak Pokmas maupun PT yang menaungi lahan di Tumpak Mergo mengambil langkah hukum, mohon kepada pihak kepolisian segera melaksanakan tindakan agar tidak terjadi gejolak yang mengganggu kondusivitas warga Desa Ngepoh,” tegas Sunaryo.
Polemik SK Pokmas Margo Mulyo kini bukan sekadar persoalan dokumen atau perbedaan klaim antarpihak. Ketika persoalan tersebut mulai menyeret nama pemerintah desa, kelompok masyarakat, pihak perusahaan, hingga berujung pada langkah hukum, transparansi dan kepastian menjadi kebutuhan mendesak.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana proses penerbitan SK tersebut, siapa yang memiliki kewenangan menerbitkannya, serta bagaimana kedudukan Pokmas Margo Mulyo dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan di Tumpak Mergo.
Di sisi lain, tudingan terhadap suatu kelompok juga tidak semestinya dilontarkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, bola berada di tangan pihak-pihak terkait. Pemerintah Desa Ngepoh perlu memastikan kejelasan administrasi, sementara aparat kepolisian diharapkan mampu mengawal persoalan secara profesional, objektif, dan transparan.
Sebab, yang paling dirugikan apabila polemik ini terus berlarut bukan hanya pihak-pihak yang berseteru, melainkan masyarakat Desa Ngepoh yang membutuhkan ketenangan, kepastian, dan situasi tetap kondusif.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui klarifikasi dan transparansi justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (DON/Red)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum1 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa5 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri












