Jakarta— Di balik sejarah besar lahirnya industri minyak nasional, terdapat sosok teknokrat yang membantu membangun fondasi kemandirian energi Indonesia dari tengah keterbatasan dan pergolakan awal kemerdekaan.

Selama puluhan tahun, narasi mengenai lahir dan berkembangnya industri minyak nasional lebih banyak menyoroti tokoh-tokoh yang berada di garis depan kepemimpinan. Salah satu nama yang paling dikenal tentu adalah Ibnu Sutowo, sosok dokter militer yang kemudian menjadi figur sentral dalam sejarah awal Pertamina.

Namun sejarah industri tidak pernah dibangun oleh satu orang semata. Di balik para pemimpin yang tampil di panggung utama, terdapat para teknokrat, insinyur, dan pelaksana lapangan yang bekerja memastikan setiap kebijakan dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Salah satu tokoh yang layak mendapat perhatian lebih dalam sejarah energi Indonesia adalah Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Johannes Marcus Pattiasina.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran tokoh lain dalam sejarah Permina maupun Pertamina. Sebaliknya, tulisan ini berupaya menempatkan J.M. Pattiasina pada posisi yang lebih proporsional sebagai salah satu figur teknis yang berkontribusi besar dalam fase awal pembangunan industri minyak nasional.

Tahun 1957 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan industri energi Indonesia. Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menasionalisasi berbagai aset minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Dari proses tersebut lahirlah PN Permina, yang kelak menjadi salah satu fondasi berdirinya Pertamina.

Namun Permina lahir bukan dalam situasi yang ideal. Infrastruktur migas di berbagai daerah mengalami kerusakan akibat perang dan pergolakan politik yang berlangsung sejak masa revolusi hingga awal kemerdekaan. Kilang-kilang minyak membutuhkan rehabilitasi besar-besaran, sementara tenaga ahli nasional masih sangat terbatas.

Di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan keamanan akibat berbagai gejolak politik dan pemberontakan daerah. Sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional harus tetap berjalan di tengah situasi yang tidak menentu.

Dalam kondisi inilah bangsa Indonesia membutuhkan figur-figur teknis yang tidak hanya memahami teknologi perminyakan, tetapi juga mampu bekerja dalam suasana penuh keterbatasan.

Johannes Marcus Pattiasina merupakan salah satu putra bangsa yang memiliki pengalaman teknis di bidang perminyakan pada masa ketika keahlian tersebut masih sangat langka.

Pengalaman yang dimilikinya menjadikan Pattiasina sebagai salah satu tenaga teknis yang dipercaya ikut membangun kembali fondasi industri migas nasional. Ia kemudian mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Teknik Permina dan selanjutnya dipercaya menduduki posisi Wakil Direktur Utama.

Di balik jabatan tersebut, kontribusi terbesarnya terletak pada kemampuan menerjemahkan cita-cita besar kemandirian energi ke dalam pekerjaan teknis yang nyata. Rehabilitasi fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan operasional menjadi bagian dari tugas besar yang harus dihadapi pada masa-masa awal pembangunan industri minyak nasional.

Jika para pemimpin organisasi merumuskan arah kebijakan, maka para teknokrat seperti Pattiasina memastikan roda industri benar-benar dapat bergerak.

Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia pada akhir 1950-an adalah minimnya tenaga ahli di sektor energi.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik. Berbagai proses pelatihan dan transfer pengetahuan dilakukan untuk menyiapkan generasi baru teknisi dan insinyur Indonesia yang mampu mengelola industri migas secara mandiri.

Dalam proses tersebut, Pattiasina dikenal sebagai figur yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kemampuan teknis tenaga kerja nasional. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun kapasitas bangsa dalam mengelola sumber daya strategisnya sendiri.

Langkah tersebut memiliki dampak jangka panjang. Indonesia tidak hanya berusaha menghidupkan kembali fasilitas yang ada, tetapi juga menyiapkan manusia-manusia yang kelak menjadi tulang punggung industri energi nasional.

Bagi negara yang baru merdeka, energi bukan semata persoalan ekonomi. Energi juga berkaitan dengan kemampuan negara mempertahankan stabilitas, menjalankan pembangunan, dan menjaga kedaulatan nasional.

Karena itu, keberlangsungan operasional sektor migas pada masa awal kemerdekaan memiliki arti yang sangat strategis. Setiap fasilitas produksi yang kembali beroperasi memberikan kontribusi bagi penguatan negara yang sedang membangun fondasinya.

Dengan latar belakang teknik dan militer yang dimiliki, Pattiasina menjadi bagian dari generasi yang bekerja memastikan sektor energi nasional tetap berjalan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia pada masa itu.

Bagi Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, energi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar komoditas ekonomi. Energi merupakan salah satu penopang utama integrasi nasional.

Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, kekuatan politik selalu berkaitan dengan kemampuan menguasai jalur perdagangan dan sumber daya strategis. Pada era modern, minyak bumi menjadi salah satu sumber daya yang menentukan posisi sebuah negara dalam percaturan geopolitik global.

Dalam konteks tersebut, perjuangan generasi awal Permina sesungguhnya merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Mereka tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga membantu menyiapkan fondasi agar Indonesia mampu mengelola sumber daya strategisnya sendiri.

Sebagai putra Maluku, J.M. Pattiasina juga mencerminkan wajah Indonesia sebagai bangsa kepulauan. Kehadirannya menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya lahir dari pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga dari kontribusi anak-anak bangsa yang berasal dari berbagai daerah Nusantara.

Dari Sumatra yang kaya sumber daya energi, Jawa sebagai pusat administrasi dan pendidikan, Kalimantan dengan cadangan alamnya, hingga Maluku sebagai wilayah maritim strategis, seluruh elemen bangsa memiliki kontribusi dalam membangun Indonesia modern.

Dalam perspektif geopolitik Nusantara, kilang minyak bukan sekadar fasilitas industri. Ia merupakan simpul strategis yang menopang pertahanan, transportasi, perdagangan, dan stabilitas negara. Karena itu, upaya menghidupkan kembali fasilitas-fasilitas migas pada masa awal kemerdekaan memiliki makna yang jauh melampaui urusan bisnis semata.

Menurut Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko pada Jumat 29/5/2026, sosok J.M. Pattiasina merupakan representasi penting dari generasi teknokrat yang turut membangun fondasi kemandirian energi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

“Sejarah bangsa sering kali lebih mengingat tokoh-tokoh yang berada di panggung utama, sementara para teknokrat yang bekerja di balik layar kurang mendapatkan ruang yang memadai dalam ingatan kolektif. Padahal, tanpa kapasitas teknis yang mereka bangun, cita-cita besar negara sulit diwujudkan,” ujar Bayu Sasongko.

Menurutnya, peran Pattiasina tidak hanya relevan dalam konteks sejarah industri migas, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik yang penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Dalam perspektif geopolitik Nusantara, energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Energi adalah instrumen kedaulatan. Kemampuan mengelola sumber daya strategis secara mandiri menjadi salah satu syarat utama agar Indonesia mampu menjaga integrasi wilayah dan memperkuat posisinya dalam percaturan global,” katanya.

Bayu menilai J.M. Pattiasina merupakan simbol dari semangat pembangunan yang lahir dari keberagaman Nusantara.

“Sebagai putra Maluku yang berkiprah dalam pembangunan industri energi nasional, Pattiasina menunjukkan bahwa kontribusi terhadap Indonesia tidak mengenal batas wilayah maupun latar belakang. Ia menjadi simbol bagaimana anak-anak bangsa dari berbagai penjuru Nusantara ikut membangun fondasi negara modern,” ujarnya.

Menurut Bayu, warisan terbesar generasi perintis Permina bukan hanya keberhasilan menghidupkan kembali fasilitas migas, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri bangsa untuk mengelola sumber daya strategis secara mandiri.

“Kemandirian energi pada akhirnya adalah bagian dari kemandirian nasional. Itulah pesan yang masih relevan dari perjalanan hidup J.M. Pattiasina hingga hari ini,” pungkasnya.

Sejarah sering kali mengingat mereka yang berdiri di podium, memimpin organisasi, atau menandatangani kebijakan besar. Namun sejarah yang utuh juga perlu memberi ruang kepada mereka yang bekerja dalam senyap, memastikan roda pembangunan terus bergerak.

Johannes Marcus Pattiasina adalah salah satu di antaranya.

Ia mungkin bukan nama yang paling sering disebut dalam sejarah industri minyak Indonesia. Namun bagi mereka yang memahami bagaimana sebuah industri dibangun dari keterbatasan, peran tokoh-tokoh teknis seperti dirinya memiliki arti yang sangat penting.

Mengenang J.M. Pattiasina bukan sekadar mengenang seorang perwira atau teknokrat. Ini adalah bentuk penghormatan kepada generasi perintis yang membantu meletakkan fondasi kemandirian energi Indonesia pada masa-masa awal perjalanan bangsa.

Di balik tumbuhnya industri energi nasional, terdapat kerja keras, dedikasi, dan pengabdian banyak anak bangsa yang tidak selalu tercatat dengan huruf paling besar dalam buku sejarah. J.M. Pattiasina adalah salah satu di antaranya seorang putra Maluku yang turut membantu menyalakan kembali denyut industri minyak nasional dan meninggalkan warisan berharga bagi Indonesia hingga hari ini.

Pada akhirnya, kisah J.M. Pattiasina mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh para pemimpin yang terlihat di permukaan, tetapi juga oleh para teknokrat, insinyur, dan pekerja yang dengan tenang membangun fondasi kemajuan dari balik ruang mesin. Mereka mungkin tidak selalu menjadi tokoh utama dalam narasi sejarah, tetapi tanpa mereka, sejarah itu sendiri tidak akan pernah bergerak. (By/Red)

Jakarta— Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Pusat melayangkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pengurus Besar (PB) PMII yang dinilai telah keluar dari prinsip independensi organisasi. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Jumat (22/5), PC PMII Jakarta Pusat menyebut organisasi saat ini berada dalam kondisi “darurat independensi” akibat dugaan kedekatan elite PB PMII dengan kekuasaan politik.

PC PMII Jakarta Pusat menilai independensi organisatoris yang selama ini menjadi ruh perjuangan PMII sebagaimana tertuang dalam konstitusi organisasi dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP), kini mulai terdegradasi oleh praktik politik pragmatis.

Menurut mereka, di tengah kader PMII di tingkat cabang dan komisariat yang terus bergerak menyuarakan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan, mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja, hingga mengadvokasi berbagai persoalan ketidakadilan hukum, PB PMII justru dinilai sibuk melakukan manuver politik dan membangun kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

Kritik paling tajam diarahkan pada penunjukan seorang kader partai politik yang disebut berasal dari Partai Gerindra sebagai Sekretaris Jenderal PB PMII. Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan semangat independensi organisasi serta mencederai aturan AD/ART PMII yang melarang rangkap jabatan struktural dengan partai politik.

“Menjadikan kader partai sebagai Sekjen sama saja dengan menyerahkan ruang mesin organisasi kepada kepentingan politik praktis. PMII bukan underbouw partai, dan ruang PB PMII bukan balai lelang jabatan,” tulis PC PMII Jakarta Pusat dalam pernyataannya.

Atas dasar itu, PC PMII Jakarta Pusat menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PB PMII dan mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta evaluasi total serta pertanggungjawaban Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, yang dinilai gagal menjalankan mandat organisasi dan lemah dalam merespons isu-isu kerakyatan maupun keberlanjutan kaderisasi.

Kedua, mereka mendesak agar surat keputusan pengangkatan Sekretaris Jenderal PB PMII segera dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan tersebut. Penunjukan kader partai politik sebagai Sekjen dianggap cacat formil dan mencederai independensi organisatoris PMII.

Selain itu, PC PMII Jakarta Pusat juga meminta PB PMII menghentikan praktik politik elitis yang dinilai menjadikan organisasi sebagai alat tawar politik dan kepentingan kekuasaan. Mereka mendesak agar PMII kembali fokus menjadi organisasi perjuangan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam pernyataan tersebut, PC PMII Jakarta Pusat juga memberikan ultimatum kepada PB PMII untuk merespons tuntutan mereka dalam waktu 1×24 jam. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan memboikot seluruh instruksi dari pusat dan membangun konsolidasi gerakan bersama cabang-cabang lain.

Pernyataan sikap itu ditutup dengan seruan perjuangan khas PMII: “Tangan terkepal dan maju ke muka! Dzikir, Fikir, Amal Sholeh!” (By/Red)

Pemalang — Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang sumbu 3 atau lebih yang melintas di jalur arteri Pantura wilayah Pemalang, Pekalongan, Pekalongan Kota, dan Batang, Selasa (19/5/2026).

Irjen Pol. Agus Suryonugroho, S.I.K., M.Hum. menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang sumbu 3 atau lebih merupakan langkah strategis dalam menjaga keselamatan pengguna jalan serta memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur Pantura. Menurutnya, pengawasan terhadap kendaraan berat perlu dilakukan secara konsisten guna menekan potensi pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara humanis namun tetap tegas melalui optimalisasi penegakan hukum berbasis teknologi. Penggunaan ETLE Portable dan ETLE Drone diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemantauan kendaraan angkutan barang yang masih melintas di jalur arteri pada jam pembatasan operasional.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Pemalang, Polres Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Polres Batang mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Penindakan dilakukan sebagai tindak lanjut pemberlakuan kendaraan barang sumbu 3 atau lebih agar masuk atau melewati jalan tol pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengurangi risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya, khususnya di jalur Pantura yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan angkutan barang cukup tinggi. Selain itu, kegiatan juga diarahkan guna menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah Pemalang, Pekalongan, Pekalongan Kota, dan Batang.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan oleh personel Satlantas bersama unsur Dinas Perhubungan kota dan kabupaten setempat, dengan pengawasan dan pemantauan Padal ETLE Drone Korlantas, Ipda M. Rafli Triananda, S.Tr.Ik..

Melalui penerapan sistem penegakan hukum berbasis elektronik tersebut, diharapkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dapat berjalan lebih maksimal sekaligus meningkatkan kepatuhan para pengemudi terhadap aturan pembatasan operasional yang telah diberlakukan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi arus lalu lintas terpantau aman, lancar, dan tertib. Dokumentasi kegiatan turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan di lapangan. (By/Red)