Connect with us

Papua

Sukseskan Demokrasi Jujur dan Adil, Pemprov PBD Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu

Published

on

Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan transparan melalui penguatan kelembagaan pengawas pemilu.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu se-Kabupaten/Kota di Wilayah PBD” yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dra. Atika Rafika, mewakili Gubernur PBD, Elisa Kambu, S.Sos, di Riylich Panorama Hotel, Sorong, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Dra. Atika Rafika menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu, dengan tema “Penguatan Kelembagaan Frekuensi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” merupakan pilar utama dalam membangun bangsa.

Pemprov PBD mengapresiasi peran Bawaslu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang relatif kondusif, meskipun terdapat beberapa dinamika di lapangan.

“Kita telah melewati Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang matang. Evaluasi terhadap proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang,” ujar Dra. Atika Rafika.

Pemprov PBD berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi positif dan konstruktif yang akan menjadi jaminan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan mudah, sehingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dra. Atika Rafika juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu PBD atas inisiasi kegiatan ini dan berharap hasil kegiatan dapat dilaporkan kepada pemerintah provinsi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu PBD, Fairli Sampetoding, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ini merupakan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

Ia mengakui adanya berbagai permasalahan di setiap tahapan, mulai dari rangkaian pemilu hingga Pilkada.

“Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kami juga mengundang Komisi II DPR RI untuk membahas berbagai hal yang telah kita lalui, termasuk kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Papua dan Papua Barat daya, baik dari segi geografis maupun sistem pemilu,” jelas Fairli Sampetoding.

Bawaslu PBD berharap penguatan kelembagaan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya di masa mendatang, serta mewujudkan demokrasi yang sehat,”ujarnya. (Timo)

Papua

Koarmada III Gelar Karya Bakti di Kampung Maibo Sambut HUT ke-80 RI

Published

on

Kabupaten Sorong, — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Armada III menggelar kegiatan karya bakti di Kampung Maibo, Kabupaten Sorong.

Kegiatan ini dipimpin Kepala Dinas Potensi Maritim (Kadispotmar) Koarmada III, Kolonel Laut (P) Slamet Riyadi, S.E., M.Tr.Opsla., dengan melibatkan prajurit TNI AL dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kolonel Slamet Riyadi menegaskan bahwa karya bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat dan lingkungan.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya membawa manfaat langsung, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi pembersihan lingkungan, pemasangan bendera dan umbul-umbul merah putih, hingga renovasi fasilitas umum.

Sinergi antara prajurit Koarmada III dan warga diharapkan dapat mempererat hubungan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus menumbuhkan semangat patriotisme menjelang peringatan kemerdekaan. (Timo)

Continue Reading

Papua

Koarmada III Ikuti Pengarahan Pembina Utama Jalasenastri : Tekankan Peran Istri Prajurit, Pengelolaan Keuangan, dan Etika Bermedia Sosial

Published

on

Katapop, Sorong — Komando Armada III mengikuti pengarahan Pembina Utama Jalasenastri, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., yang digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh anggota Jalasenastri se-Indonesia, Rabu (13/8/25).

Kegiatan yang dipusatkan di Lobi Utama Mako Koarmada III, Katapop, Kabupaten Sorong, dipimpin Kepala Staf Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto, S.T., M.Si., didampingi Wakil Ketua Daerah Jalasenastri Armada (DJA) III Ny. Dhani Singgih, Inspektur Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo beserta istri, Kapok Sahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto beserta istri, para asisten Pangkoarmada III beserta istri, para Dansat, Kasatker, pengurus DJA III, dan anggota Jalasenastri Koarmada III.

Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan arahan, sekaligus mempererat silaturahmi antara Pembina Utama dengan pengurus dan anggota Jalasenastri.

Kegiatan ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi anggota kepada pimpinan.

Kasal menyoroti peran penting Jalasenastri yang tidak hanya sebagai istri prajurit TNI AL, tetapi juga ibu rumah tangga dan anggota organisasi.

Ia mengingatkan agar anggota Jalasenastri mendukung tugas suami, menjaga kehormatan keluarga, menghindari perilaku hedonis dan flexing, mengelola keuangan dengan bijak, serta membimbing anak-anak dari pengaruh negatif, termasuk narkoba, seks bebas, dan konten internet yang tidak pantas.

Sebagai anggota organisasi, Jalasenastri diharapkan menjunjung etika, menciptakan suasana kondusif, bijak bermedia sosial, dan mendukung program satuan di mana suami bertugas.

Dalam kesempatan tersebut, Kasal juga memaparkan perkembangan validasi organisasi TNI AL yang tertuang dalam Perpres Nomor 84 Tahun 2025, termasuk penyesuaian jabatan strategis, perubahan nomenklatur, dan pembentukan satuan baru.

Menutup arahannya, Kasal menekankan pentingnya meningkatkan keimanan, membangun suasana kerja yang harmonis, berkreasi demi kesejahteraan keluarga prajurit, serta membudayakan hidup sederhana.

Para pembina Jalasenastri diminta memberikan dukungan penuh agar seluruh istri prajurit aktif dalam kegiatan organisasi. (Timo)

Continue Reading

Papua

DPRK Sorong Setujui Rancangan Awal RPJMD XVI, Sinergi Pemerintah dan Dewan Diperkuat

Published

on

Kota Sorong, PBD— Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong secara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong ke-XVI, yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRK Sorong, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, pada Selasa (12/8/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRK Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan didampingi oleh Wakil Ketua I Syahrir Nurdin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam sambutannya, Ricky Taneri menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh unsur pemerintahan yang telah terlibat aktif dalam menyusun rancangan awal RPJMD tersebut.

“Rancangan Awal RPJMD ini merupakan hasil dari kerja bersama yang berlandaskan pada semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. DPRK Sorong siap mendukung penuh setiap program strategis yang dirancang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” ujar Ricky dalam pidatonya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, dan Wakil Walikota Sorong, Anshar Karim, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan stakeholder pembangunan daerah lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD ke-XVI ini dirancang dengan berpedoman pada visi-misi kepala daerah terpilih, sekaligus mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Papua Barat Daya.

“RPJMD ini bukan hanya sebagai pedoman formal, melainkan sebagai komitmen moral kita bersama dalam mewujudkan Sorong sebagai kota yang maju, bersih, tertata, dan ramah investasi. Dokumen ini menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan potensi daerah yang kita miliki,” tegas Walikota Lobat.

Rapat paripurna ini juga menjadi momentum penting dalam membangun sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan legislatif, demi mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui forum ini, DPR Kota Sorong secara resmi menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Awal RPJMD XVI, sebagai dasar dalam tahapan selanjutnya, yakni penyusunan rancangan teknokratik dan konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.

Dengan telah disetujuinya dokumen awal tersebut, diharapkan seluruh program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan dapat segera diimplementasikan, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal serta reformasi birokrasi.

Pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan, demi menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Timo)

Continue Reading

Trending