Connect with us

Peristiwa

Terkait Kasus Pengeroyokan, Polres Maybrat Amankan Aksi Pemalangan Jalan Utama di Susumuk

Published

on

Maybrat— Personel Polres Maybrat melaksanakan pengamanan aksi masyarakat di Polsek Aifat yang berlanjut pada pemalangan jalan utama Kampung Susumuk, Distrik Aifat.

Aksi tersebut merupakan buntut dari penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang hingga kini belum menemukan titik temu antara pihak korban dan keluarga pelaku, Rabu (24/09/25).

Pengamanan dipimpin oleh Wakapolres Maybrat Kompol Firman Petrus Tarigan bersama Kabag Ops AKP Dadan Hendrawan serta diikuti oleh para pejabat utama Polres Maybrat.

Sebanyak 70 personel Polres Maybrat didukung 5 personel Brimob Batalyon B Polda Papua Barat Daya dikerahkan untuk menjaga keamanan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solossa, S.E., Ketua DPRK Maybrat Silas Frasawi, S.IP., serta unsur Forkopimda Kabupaten Maybrat, yang bersama aparat kepolisian berupaya menenangkan situasi di lapangan.

Saat menerima laporan adanya pemalangan jalan utama di Kampung Susumuk oleh masyarakat yang diduga masih memiliki keterkaitan dengan pihak terduga pelaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kabag Ops Polres Maybrat memimpin apel pengecekan pasukan dan memberikan arahan agar penanganan dilakukan dengan pendekatan humanis, persuasif, dan mengedepankan komunikasi.

Sesampainya di lokasi, aparat bersama Wakil Bupati dan Forkopimda menemui warga yang memblokir jalan. Masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya:

* Meminta Forkopimda memfasilitasi mediasi terbuka antara kedua belah pihak.
* Menolak praktik ilmu hitam atau ranse yang dianggap merugikan masyarakat.
* Menuntut penindakan hukum terhadap pihak yang diduga melindungi atau memanfaatkan praktik tersebut.
* Meminta transparansi terkait identitas pihak yang dianggap sebagai aktor utama dalam permasalahan.
* Mengancam akan menutup akses transportasi di wilayah Aifat Raya jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Maybrat menekankan agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Ia meminta pemalangan segera dibuka, sembari menunggu kehadiran Bupati dan Kapolres Maybrat yang sedang berada di luar daerah.

Ketua DPRK Maybrat juga menegaskan bahwa semua persoalan akan diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Setelah melalui dialog panjang, sekitar pukul 18.30 WIT masyarakat akhirnya bersedia membuka pemalangan jalan, sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Personel Sat Lantas Polres Maybrat kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan kelancaran transportasi.

seluruh personel yang bertugas ditarik kembali ke Mako Polres Maybrat, dan dilaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin Wakapolres.

Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Terima kasih atas kerja sama dan dedikasi rekan-rekan sejak siang hingga malam hari ini. Tetap jaga kekompakan, profesionalisme, serta kedepankan sikap humanis dalam setiap penugasan,” ujar Wakapolres mewakili Kapolres Maybrat.

Dengan pengamanan yang dilakukan secara persuasif dan terukur, Polres Maybrat bersama Forkopimda berhasil meredam potensi konflik dan menjaga keamanan di Distrik Aifat.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir dengan situasi yang aman, tertib, dan kondusif, tanpa adanya korban jiwa maupun kerugian material. (Timo)

Peristiwa

BPN Kabupaten Blitar Raih Zona Integritas, MAPI Saber Pungli Jatim Puji Pelayanan dan Tata Kelola

Published

on

BLITAR — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar Suharno, S.H., M.H., menerima kunjungan kerja Ketua Regional 3 MAPI Saber Pungli Jawa Timur, Adv. Sutrisno, S.H., di ruang kerja Kepala BPN Kabupaten Blitar.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, Sutrisno memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPN Kabupaten Blitar atas berbagai kemajuan yang telah diraih, terutama dalam peningkatan tata kelola penataan ruang dan manajemen pelayanan publik.

“Saya sangat apresiasi peningkatan tata kelola penataan ruang serta manajemen pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Sutrisno.

Menurutnya, capaian yang paling membanggakan dan menjadi sorotan utama adalah keberhasilan BPN Kabupaten Blitar meraih predikat Zona Integritas.

Predikat itu dinilai bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, kebersihan birokrasi, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penyimpangan pelayanan.

Sutrisno menegaskan bahwa capaian tersebut sangat penting dan patut dijadikan teladan bagi instansi lain.

Di tengah upaya bersama memberantas pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik, kehadiran lembaga yang konsisten menjaga integritas dinilai menjadi harapan besar bagi masyarakat luas. Ia berharap keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang.

Sementara itu, Suharno menyambut baik apresiasi sekaligus dukungan yang diberikan MAPI Saber Pungli Jawa Timur.

/Menurutnya, sinergi antar lembaga seperti ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang prima, jujur, dan berintegritas tinggi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.(JK/Red)

Continue Reading

Peristiwa

Sinergi Bea Cukai Probolinggo dan Pemkab Lumajang Gempur 20.361 Bungkus Rokok Ilegal Sepanjang 2026

Published

on

LUMAJANG – Sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) membuahkan capaian signifikan dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

 

Sepanjang periode Januari hingga minggu ketiga November 2026, operasi pemberantasan di wilayah Kabupaten Lumajang berhasil mengamankan total 20.361 bungkus dan 183 batang rokok ilegal.

Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Ekspos Hasil Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Wilayah Kabupaten Lumajang DBHCHT TA 2026 yang digelar pada Kamis (19/11/2026) di Hotel Aston Inn Lumajang, Jawa Timur.

Tren Penindakan Meningkat, Candipuro Tertinggi

Berdasarkan data hasil operasi pemberantasan peredaran BKC ilegal di Kabupaten Lumajang periode 2024–2026, volume penindakan mengalami lonjakan yang cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya:

• Tahun 2024: Tercatat 7.199 bungkus dan 97 batang.

• Tahun 2025:Tercatat 9.407 bungkus dan 1.491 batang.

• Tahun 2026 : Tercatat 20.361 bungkus dan 183 batang.

Untuk wilayah penindakan terbanyak di Kabupaten Lumajang pada 2026, Kecamatan Candipuro menempati urutan teratas dengan 10.055 bungkus, disusul Kecamatan Rowokangkung (2.497 bungkus dan 68 batang), Kecamatan Lumajang (1.982 bungkus), Kecamatan Tempusari (1.839 bungkus dan 9 batang), serta Kecamatan Randuagung (1.264 bungkus). Posisi berikutnya diikuti Pasirian, Kedungjajang, Jatiroto, Klakah, dan Pronojiwo.

Sementara itu, khusus pada Operasi Gabungan Kabupaten Lumajang TA 2026 (data per 13 November 2026) di bidang penegakan hukum DBHCHT, tercatat 92 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) mencapai 391.513 batang (naik dibandingkan 2024 sebanyak 160.996 batang dan 2025 sebanyak 182.927 batang). Perkiraan nilai barang pada operasi gabungan 2026 mencapai Rp583.496.625 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp293.243.496.

Capaian Pengawasan KPPBC Probolinggo

Dalam paparannya, KPPBC Probolinggo juga menyampaikan rekapitulasi pengawasan di wilayah kerjanya (data pengawasan tahun 2026 per 31 Oktober 2026):

•BKC Hasil Tembakau (HT) Ilegal: Pada 2026 tercatat 169 SBP dengan jumlah 4.120.461 batang, perkiraan nilai barang Rp6.133.534.805, dan potensi kerugian negara Rp3.082.473.330 (meningkat dibanding 2024 sebesar Rp810.040.193 dan 2025 sebesar Rp2.326.998.787).

• Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal: Pada 2026 tercatat 13 SBP dengan volume 7.257 liter, perkiraan nilai barang Rp280.825.000, dan kerugian negara Rp693.043.500.

• Penindakan Lainnya (Sinergi APH): Bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, pada 2026 juga dilakukan penindakan 17.000 butir Obat-Obatan Tertentu (OOT) (setelah sebelumnya pada 2024 terdapat 985 gram ganja dan 173.000 butir OOT, serta pada 2025 terdapat 351.944 butir OOT).

Tindak Lanjut dan Mekanisme Ultimum Remedium

Setiap Barang Hasil Penindakan (BHP) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui penetapan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN)/Barang Menjadi Milik Negara (BMMN), penyidikan, maupun mekanisme Ultimum Remedium (UR) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melalui mekanisme Ultimum Remedium, penyelesaian perkara mengedepankan pembayaran sanksi administratif berupa denda tanpa dilanjutkan ke proses penyidikan apabila memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Pada 2026, total penetapan tindak lanjut tercatat sebanyak 152 perkara (107 BDN/BMMN, 12 UR, dan 3 dalam proses) dengan nilai denda UR sebesar Rp246.804.000.

Kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan DBHCHT ini terus diperkuat guna menekan peredaran BKC ilegal, melindungi masyarakat, serta mengamankan penerimaan negara di Kabupaten Lumajang. (DD/Red)

Continue Reading

Peristiwa

Siap Amankan Pilkades 2026, Polres Blitar Kerahkan 500 Personel di 22 Desa

Published

on

BLITAR – Polres Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar apel gelar pasukan dan simulasi pengamanan untuk memastikan kesiapan menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Kegiatan berlangsung di Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Blitar, pada Senin (16/11).

Apel dipimpin Bupati Blitar Rijanto, didampingi Forkopimda Kabupaten Blitar, serta diikuti personel TNI-Polri dan dinas instansi terkait.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat sinergitas TNI-Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan Pilkades Serentak 2026.

Dalam pengamanan nanti, Polres Blitar menyiapkan sebanyak 500 personel untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades di 22 desa dengan total 116 tempat pemungutan suara (TPS). Pengamanan dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan di setiap wilayah serta penguatan koordinasi lintas instansi.

Melalui apel gelar pasukan dan simulasi tersebut, seluruh personel diharapkan siap melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur.

Kapolres juga mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, serta menghormati perbedaan pilihan demi terwujudnya Pilkades Serentak 2026 yang aman, damai, tertib, dan kondusif.

“Polisi bersama masyarakat, wujudkan Pilkades aman dan damai,” demikian pesan Kapolres.(Hms/Jef)

Continue Reading

Trending