Wabup Tak Hadir, Sidang Paripurna Ranperda Perubahan APBD Tulungagung 2025 Diwarnai Spekulasi

TULUNGAGUNG — Pemandangan berbeda terlihat dalam sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Senin (21/7/2025).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri langsung oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tersebut berlangsung tanpa kehadiran Wakil Bupati Ahmad Baharudin.

Ketidakhadiran Wabup cukup menyita perhatian, mengingat biasanya ia selalu mendampingi Bupati dalam agenda-agenda penting pemerintahan.

Bukan kali ini saja Wabup Ahmad Baharudin absen dalam kegiatan resmi.

Sebelumnya, ia juga tidak hadir dalam pelantikan pejabat eselon II yang berlangsung di Pendopo Kabupaten, pekan lalu.

Hal ini memicu berbagai spekulasi mengenai hubungan antara pimpinan daerah tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengungkapkan bahwa ketidakhadirannya kali ini berkaitan dengan proses penyusunan anggaran yang dinilainya tidak melibatkan dirinya sebagai Wakil Bupati.

“Saya tidak dimasukkan dalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tegas Baharudin kepada awak media, Senin (21/7).

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya ketegangan internal antara dirinya dan jajaran eksekutif Pemkab Tulungagung.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD dari Fraksi Gerindra, Eko Wijianto, memilih irit bicara.

“Mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar,” ujarnya singkat saat dimintai tanggapan.

Berbeda dengan Eko, politisi senior Gerindra sekaligus Bendahara DPC Partai Gerindra Tulungagung, Imam Sapingi, secara terbuka menyayangkan sikap Wakil Bupati.

Menurutnya, ketidakhadiran Baharudin dalam sidang penting tersebut menunjukkan contoh yang kurang baik, terlebih ia juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tulungagung.

“Sebagai Wakil Bupati juga Ketua DPC Gerindra, seharusnya memberikan contoh yang baik, juga etika yang baik kepada anggota fraksi, khususnya dari Gerindra,” ungkap Imam.

Ia pun berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang ke depan.

“Harapan saya sebagai kader Gerindra, semoga hal seperti ini tidak akan terulang lagi,” tambahnya.

Di tengah polemik ini, masyarakat Tulungagung berharap isu keretakan antara Bupati dan Wakil Bupati segera menemukan titik terang, agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Terlebih, pemerintah daerah sedang gencar menjalankan visi besarnya menuju “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia, Sepanjang Masa”. (Abd/Red)