Papua
Wakil Ketua DPRP Provinsi PBD Freddy Marlisa: Fokus pada Pendidikan Serta Kesehatan Gratis dan Solusi Banjir Kota Sorong

Kota Sorong PBD– Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya, Freddy Marlisa, ST, yang berasal dari Partai PDI-Perjuangan, menegaskan komitmennya untuk mengatasi beberapa isu utama yang tengah menjadi perhatian masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan gratis serta penanggulangan banjir yang sering melanda Kota Sorong di musim hujan.
Dalam wawancara eksklusif bersama awak media yang digelar di kediamannya di Jln. F. Kalasuat, Malanu Remu Utara, Kota Sorong pada Rabu (02/04/2025), Freddy memberikan pandangannya terkait solusi atas masalah-masalah yang selama ini mengganggu kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan Gratis sebagai Prioritas Utama.
Freddy Marlisa, ST, wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya, dari partai PDI-Perjuangan mengungkapkan bahwa pendidikan gratis menjadi prioritas utama dalam program kerja DPRP Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, program pendidikan gratis yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terampil, serta mengurangi angka putus sekolah di daerah tersebut.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Kami di DPRP provinsi papua barat daya akan terus mendukung kebijakan pendidikan gratis yang sudah dijanjikan oleh gubernur. Program ini bukan hanya untuk anak-anak yang masih bersekolah, tetapi juga penting untuk anak-anak yang sudah putus sekolah. Kami akan memastikan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan biaya,” ujar Freddy.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, seperti masalah ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, serta tantangan dalam sistem penerimaan sekolah yang masih perlu diperbaiki.
Freddy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan masalah ini agar lebih banyak anak Papua Barat bisa kembali menempuh pendidikan dengan lancar.
Mengatasi Masalah Banjir Kota Sorong.
Masalah lain yang juga menjadi fokus Freddy Marlisa adalah banjir yang kerap melanda Kota Sorong, terutama saat musim hujan.
Menurutnya, masalah banjir ini sudah cukup lama menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kota Sorong sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya harus memiliki wajah yang lebih maju. Masalah banjir harus segera diselesaikan. Pemerintah provinsi telah melakukan beberapa langkah konkret, seperti pemasangan saluran induk yang lebih besar dan peningkatan sistem drainase. Namun, ini harus disinergikan dengan upaya pelepasan lahan dan pembangunan jalur inspeksi,” jelas Freddy Marlisa wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya.
Lebih lanjut, wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya, Freddy Marlisa, ST, menyarankan agar pembangunan sistem drainase yang lebih efisien dan pembangunan bendungan yang dapat menjadi penampungan air menjadi salah satu solusi jangka panjang.
Bendungan tersebut, selain mengatasi banjir, juga bisa berfungsi sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan kesempatan bagi pemuda setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
Perbaikan Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur, Freddy juga menekankan pentingnya perbaikan jalan yang rusak parah akibat peningkatan mobilitas masyarakat.
Jalan yang rusak berdampak pada keselamatan warga, terutama anak-anak yang harus pergi ke sekolah.
“Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan. Kita harus memprioritaskan perbaikan jalan dan memastikan anggaran pembangunan infrastruktur tidak terpotong,” tegasnya.
Sebagai wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya, Freddy Marlisa, ST, juga mengingatkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari program pembangunan. Dengan meningkatnya ekonomi, daya beli masyarakat akan lebih kuat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup warga Kota Sorong dan Papua Barat Daya pada umumnya.
Peningkatan Kesehatan dan IPM.
Terkait dengan isu kesehatan, Freddy Marlisa, ST,juga menegaskan pentingnya layanan kesehatan yang gratis, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Program kesehatan gratis diharapkan dapat mewujudkan generasi emas yang sehat dan produktif.
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga melalui layanan kesehatan yang terjangkau. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kesehatan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambah Freddy.
Selain itu, sebagai wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya, Freddy Marlisa, ST, yang di usung dari partai PDI-Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat.
Daerah dengan IPM tinggi harus terus dipertahankan, sementara daerah dengan IPM rendah harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk kolaborasi yang lebih baik antara provinsi dan kabupaten.
Mengakhiri wawancaranya Freddy Marlisa, ST, yang juga sebagai wakil ketua DPRP provinsi papua barat daya menegaskan bahwa pendidikan dan infrastruktur adalah dua faktor penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan daerah.
Dengan memastikan pendidikan yang terjangkau dan infrastruktur yang memadai, diharapkan Kota Sorong dapat menjadi contoh kemajuan di seluruh Provinsi Papua dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (Tim-red)
Papua
Gubernur Buka Ekspos RT/RW Papua Barat Daya: Arah Baru Tata Ruang 20 Tahun ke Depan

Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi memulai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2044, sebagai dasar pengelolaan ruang dan landasan pembangunan jangka panjang.
Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Ekspos Laporan Antara oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di Hotel Rylich Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Jumat (15/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya RT/RW sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang akan berlaku selama dua dekade ke depan.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan tersebut.
“RT/RW ini bukan hanya dokumen teknis, tapi menjadi pedoman arah pembangunan wilayah 20 tahun ke depan. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, badan usaha, hingga kampung-kampung. Kita harus proyeksikan kebutuhan pembangunan dan potensi investasi jangka panjang dari sekarang,” ujar Elisa.
Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ruang-ruang yang ada agar pemanfaatannya optimal, baik untuk pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun investasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Eliezer Nelson Homer, ST, MT, menjelaskan bahwa laporan antara ini merupakan hasil analisis awal dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari konsultasi publik, pertemuan dengan masyarakat adat, hingga pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami telah menampung berbagai masukan dari stakeholder di Papua Barat Daya. Ini penting agar dokumen RT/RW benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah,” ungkap Eliezer Nelson Homer”.
Penyusunan RT/RW ini menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai konsultan, dan akan berlangsung hingga satu setengah bulan ke depan menuju penyusunan laporan akhir.
RT/RW Provinsi ini nantinya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional.
Pemerintah Provinsi menekankan bahwa RT/RW bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Partisipasi publik adalah kunci. Perencanaan ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan relevansi. Maka kami pastikan seluruh proses ini inklusif dan transparan,” tambah Gubernur Elisa.
Dengan dimulainya tahapan ekspos ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menyusun RT/RW yang visioner, responsif terhadap tantangan global dan lokal, serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat Daya. (Timo)
Papua
Jelang HUT RI ke-80, Polda PBD Tebar Beras Murah untuk Rakyat

Kota Sorong PBD— Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD) menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menggandeng Perum Bulog Cabang Sorong.
Bertempat di halaman Mako Polda PBD, masyarakat memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan beras premium dengan harga sangat terjangkau.
Program ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang jatuh pada 17 Agustus 2025. Dengan membawa KTP, setiap warga dapat membeli 10 kg beras premium SPHP seharga hanya Rp60.000 per karung (5 kg) — harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp13.500/kg.
“Hari ini kami distribusikan 15 ton beras. Ini komitmen kami untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi rakyat, terutama jelang perayaan nasional,” ujar Kombes Pol Muhammad Erfan, Dirbinmas Polda PBD.
Polri bersama Bulog menjamin kualitas dan kelancaran distribusi beras di wilayah hukum Papua Barat Daya, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan atau praktik curang oleh spekulan pasar.
Tak hanya di Mako Polda, program GPM ini juga akan digelar secara bertahap di Polres dan Polsek lainnya, agar masyarakat di wilayah pedalaman dan pelosok pun turut menikmati manfaatnya tanpa hambatan geografis.
Perwakilan Bulog Sorong, Kasiono, menyebutkan bahwa saat ini Bulog telah mendistribusikan sekitar 120 ton beras melalui program ini sejak awal Agustus, dan menargetkan mencapai 7.000 penerima hingga Desember 2025.
“Kami pastikan pasokan mencukupi. Saat ini kami punya cadangan 6.300 ton dan akan terus disalurkan berdasarkan permintaan dari Polres dan Polda setempat,” jelasnya.
Tak hanya menjual langsung, sinergi Polri–Bulog juga meliputi pengawasan terhadap outlet-outlet pasar yang telah diverifikasi agar menjual beras sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp13.500/kg.
Harga pembelian dari Bulog sendiri berkisar Rp12.000/kg, dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau dalam GPM.
Program ini berhasil menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, dengan warga menyatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu mereka di tengah tekanan ekonomi dan harga pangan yang tidak stabil.
Melalui program ini, Polda Papua Barat Daya membuktikan bahwa peran Polri bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tetapi juga pelindung dan pelayan masyarakat dalam arti luas, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga. (Timo)
Papua
Guskamla Koarmada III Dukung Joy Sailing Pramuka Saka Bahari Sorong Peringati Hari Pramuka ke-64

Sorong,— Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada III menunjukkan perannya dalam membina generasi muda maritim melalui dukungan penuh terhadap kegiatan Joy Sailing Pramuka Saka Bahari Kota Sorong, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64.
Menggunakan KRI Balongan-908, unsur di bawah kendali operasi Guskamla Koarmada III dalam Operasi Rajawali Cakra Tahap II, menjadi armada utama yang mengantarkan peserta berlayar menyusuri perairan Sorong.
Kegiatan yang mengusung tema “Pramuka Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa” diawali dengan upacara di Geladak Heli KRI Balongan-908, dipimpin Aster Dankodaeral XIV Letkol Marinir Ade Darmansyah, M.Tr.Hanla., dan diikuti anggota Saka Bahari serta prajurit TNI Angkatan Laut.
Selama pelayaran, peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan kebaharian, wawasan kemaritiman, serta pemahaman tentang tugas pokok TNI AL, khususnya peran strategis Guskamla Koarmada III dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah timur Indonesia.
Mereka juga diajak mengenal fasilitas kapal, prosedur operasi laut, dan pentingnya disiplin serta kerja sama di lingkungan maritim.
Komandan Guskamla Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., melalui Komandan KRI Balongan-908 Letkol Laut (P) Wida Adi Prasetya, M.Tr.Opsla., menegaskan bahwa keterlibatan unsur Guskamla dalam kegiatan ini adalah wujud pembinaan generasi muda yang berorientasi pada kesadaran maritim.
“Melalui Joy Sailing, kami ingin menanamkan rasa cinta laut, jiwa patriotisme, serta semangat berkontribusi bagi kejayaan bangsa,” ujarnya.
Dengan suasana penuh semangat dan kekeluargaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi pengalaman berharga bagi Pramuka Saka Bahari Sorong, tetapi juga memperkuat sinergi antara TNI AL dan masyarakat dalam membangun ketahanan bangsa melalui jalur kemaritiman. (Timo)
- Budaya7 hari ago
Marching Band Mustika Nada SDN 2 Karangrejo Kampak Trenggalek Bikin Heboh, Lantunkan Lagu “Cinderella”
- Investigasi5 hari ago
Skandal Pungli di Kawasan Pinka, Sedot Darah PKL, Diduga Libatkan Oknum Preman dan Pengurus Lama
- Nasional2 minggu ago
Harumkan Nama Tulungagung dan Jatim, SMKN 1 Rejotangan berhasil Sabet Medali Emas di LKS Nasional 2025
- Investigasi4 hari ago
Jalan Rusak di Tulungagung, Warga “Sulap” Jalan Menjadi Kebun Pisang
- Nasional3 minggu ago
Kampak Trenggalek Menyala, Aroma Agustusan Mulai Terasa
- Jawa Timur3 minggu ago
Mewakili Jawa Timur, SMKN 1 Rejotangan Berpartisipasi di LKS Nasional 2025 Bidang Elektronika
- Jawa Timur1 minggu ago
Rapat Paripurna DPRD Blitar Gagal Gara-Gara Tak Kuorum, LSM LASKAR: Memalukan dan Rakyat Jadi Korban
- Investigasi3 minggu ago
Kuasa Hukum Pokmas ‘Mergo Mulyo’ Desak DPRD Fasilitasi Hearing: Kantah Tulungagung Diduga Lindungi Mafia Tanah