Hukum Kriminal
Kajati Papua Barat Percepat Kasus Korupsi ATK Pemkot Sorong, Libatkan Ahli Universitas

Kota Sorong PBD – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat akhirnya memberikan sinyal kuat akan percepatan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Langkah ini menandai babak baru dalam penegakan hukum di Papua Barat Daya yang selama ini dinilai lamban dan penuh tarik ulur.
Kepala Kejati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan komitmennya kepada awak media saat ditemui di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (16/6). Ia mengungkapkan bahwa proses penyelidikan kini sedang diperkuat dengan menggandeng tim ahli dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, untuk melakukan audit dan perhitungan kerugian keuangan negara.
“Saya sudah menerima konsep Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Universitas Tadulako. Tinggal saya tandatangani. Setelah MoU disahkan, tim ahli segera turun menghitung kerugian negara. Begitu hasilnya keluar, penyidik langsung bergerak untuk mempercepat tindak lanjutnya,” tegas Syarifuddin.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius Kejati Papua Barat dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang sempat terkesan jalan di tempat. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kasus, termasuk dugaan korupsi ATK ini, sebelumnya sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong. Namun, karena dianggap lamban, penanganannya kini diambil alih kembali oleh Kejati.
“Kasus ini kan sebelumnya kita serahkan ke Kejari. Tapi karena penanganannya terlalu lama dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, akhirnya kita tarik kembali ke Kejati untuk segera diselesaikan,” tambahnya.
Dugaan korupsi pengadaan ATK di Pemkot Sorong sendiri mencuat sejak beberapa waktu lalu, diduga melibatkan anggaran miliaran rupiah yang tidak sesuai peruntukannya. Meski belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, publik telah lama menanti kepastian hukum dari kasus ini yang dianggap sebagai salah satu bentuk pemborosan dan penyelewengan anggaran yang terjadi secara sistematis.
Pakar hukum menilai keterlibatan pihak akademik dalam proses audit ini bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus. Selain itu, sinyal kuat dari Kepala Kejati Papua Barat dianggap sebagai bentuk keberanian institusi hukum dalam menegakkan supremasi hukum di daerah yang selama ini masih bergulat dengan isu korupsi struktural.
Masyarakat Papua Barat Daya pun berharap, upaya percepatan ini tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan hukum tegas tanpa pandang bulu.
Dengan bergulirnya percepatan penyidikan ini, publik menanti hasil konkret dari penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Kejati Papua Barat kini berada di bawah sorotan: akankah ini menjadi titik balik penegakan hukum yang bersih dan berani di wilayah timur Indonesia?
(TL)
Hukum Kriminal
Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro

LUMAJANG – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro.
Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada hari Kamis ( 12/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB.
Kasatresnarkoba Polres Lumajang, Iptu Dwi Sugiyanto, mengatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan atas laporan masyarakat.
“Berawal dari informasi masyarakat, anggota kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kandangtepus. Petugas selanjutnya berhasil mengamankan AR dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja,” ujar Iptu Dwi Sugiyanto,pada Rabu (18/11).
Dari hasil pemeriksaan awal, Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut. AR mengaku mendapatkan ganja tersebut dari HI.
Petugas selanjutnya melakukan pengejaran dan mengamankan HI. Dalam penggeledahan terhadap tersangka kedua ini, Polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja.
Dari tangan kedua tersangka, Polisi menyita sabu dengan berat bruto 6,47 gram serta ganja dengan total berat bruto 52,31 gram.
Selain narkotika, Polisi juga mengamankan satu buah timbangan elektrik berwarna perak, uang tunai Rp15.000, serta uang Rp200.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.
Petugas turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang diketahui milik HI.
“Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah kami amankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” pungkas Iptu Dwi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) juncto ketentuan penyesuaian pidana serta pasal terkait lainnya. (Hms/ DON)
Hukum Kriminal
Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita

NGANJUK – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya.
Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.
Polisi mengamankan WDA (32), warga Loceret, dengan barang bukti uang tunai Rp 70 ribu, satu ponsel , dan sepeda motor Yamaha Vega R.
Dari nyanyian WDA, Polisi memburu SOPP (27), warga Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, yang disebut sebagai pemasok barang dan berhasil diamankan pada Jumat (6/11) lalu sekitar pukul 07.00 WIB.
Dari pengembangan kedua tersangka, petugas mengamankan tersangka ketiga berinisial MM (27), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek.
Dari tangan MM, Polisi menyita 255 butir pil dobel L dalam tiga kemasan (masing-masing berisi 100, 100, dan 55 butir), satu ponsel Redmi 9, satu pak plastik klip kecil, serta kotak ponsel.
Kasatresnarkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, MM mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya.
“Pemasok utama masih dalam pengejaran petugas. Kami terus menelusuri asal barang untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat,” ujarnya, pada Rabu (18/11).
Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan komitmen jajarannya dalam memutus rantai peredaran obat keras ilegal yang mengancam generasi muda.
“Kami tidak berhenti pada satu penindakan. Peran aktif masyarakat untuk melapor sangat dibutuhkan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas Kapolres Nganjuk. (Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.
Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.
“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta,pada Rabu (18/11).
Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.
Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.
Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.
Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.
Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.
Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.(Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum1 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa5 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













