TULUNGAGUNG — Terus berulangnya kasus keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hampir terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Tulungagung, Jawa Timur, pada pertengahan Oktober lalu, memantik perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan.

Menurut Jairi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencetak Generasi Emas 2045.

Karena itu, kata dia, pengawasan terhadap pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

“Setiap kesalahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi banyak orang,” ujar Jairi, Rabu (5/11).

Politisi yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung itu menjelaskan, sedikitnya ada empat hal utama yang harus dipahami dan dijalankan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni tempat pengolahan dan penyaluran menu MBG kepada siswa penerima manfaat.

“Sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan oleh pengelola atau pemilik SPPG,” terang Jairi.

Pertama, pemerintah daerah harus memastikan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higien Sanitasi (SLHS).

“SLHS merupakan syarat utama yang menandakan SPPG tersebut layak beroperasi dan bisa menjadi operator Badan Gizi Nasional,” tegasnya.

Kedua, pengelola SPPG wajib memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi seluruh karyawan, mulai dari proses pemilihan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, hingga kebersihan tempat penyimpanan dan penyajian makanan.

“Terjadinya keracunan di beberapa daerah terhadap anak-anak sekolah menunjukkan adanya bagian dari SOP yang tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Ketiga, Jairi menekankan bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya, setiap SPPG bertanggung jawab kepada Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga harus dipastikan telah mendapatkan persetujuan resmi dari BGN sebagai mitra pelaksana program.

Keempat, jika terjadi kasus keracunan akibat menu MBG, pengelola atau pemilik SPPG wajib bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan korban, mulai dari biaya perawatan hingga korban benar-benar dinyatakan sembuh.

Di akhir pernyataannya, Jairi menegaskan bahwa setiap kasus keracunan harus dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG terkait.

“Jika ditemukan kejadian keracunan, maka SPPG harus dihentikan sementara untuk evaluasi total, karena hal ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa program MBG merupakan program besar berskala nasional, sehingga tidak boleh ada kelalaian sekecil apa pun.

“Sekali lagi, karena ini adalah program besar, setiap kesalahan sekecil apa pun pasti akan menimbulkan konsekuensi bagi banyak orang,” pungkasnya. (Abd/Red)

TULUNGAGUNG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menggelar pertemuan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (5/11/2025) di ruang Gedung Dakwah Abi KHM. Ihya’ Ulumiddin.

Kegiatan ini menghadirkan para kepala sekolah, PIC penerima manfaat, perwakilan desa, dan awak media untuk memberikan saran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam acara tersebut turut hadir Danramil Kedungwaru Kapten Infanteri Edy Mulyono, Kapolsek Kedungwaru AKP Karnoto, SH, perwakilan kecamatan, kepala desa Rejoagung dan Kedungwaru, perwakilan puskesmas, serta 17 awak media online.

Perwakilan Puskesmas Kedungwaru, Erni, menyampaikan pentingnya tindak lanjut dari SPPG terkait pengelolaan food waste atau sisa makanan agar program MBG semakin optimal dan ramah lingkungan.

Kepala MI Sakti Modern, Sakti, juga memberikan masukan terkait kualitas nasi yang pernah disajikan.

“Pernah sekali nasi agak keras, semoga bisa diperbaiki ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMA Katolik St. Thomas Aquino, Eri Kurniawati, menyampaikan rasa syukur atas manfaat yang dirasakan sekolahnya sejak Januari 2025.

“Program MBG ini sangat membantu mengurangi beban orang tua. Para murid senang karena bisa mendapat makan siang bergizi. Distribusi makanan selalu tepat waktu dan sejauh ini tidak ada kendala berarti,” ujarnya.

Perwakilan awak media online, Junaidi, berharap agar ke depan program MBG juga dapat menjangkau rekan-rekan media sebagai bagian dari dukungan gizi bagi masyarakat yang turut berperan dalam publikasi program pemerintah.

Dari data kesekretariatan, peserta yang hadir berasal dari berbagai lembaga pendidikan dan instansi, di antaranya:

PAUD Anak Bangsa, PAUD Putra Harapan, Balai Desa Rejoagung, SMA Katolik St. Thomas Aquino, SD Negeri Rejoagung, TK DW Wisma Indah, TK IDHATA, PAUD Amaliyah, MI Modern Sakti Permatahati Ibu, SDN 2 Rejoagung, SD Negeri 2 Kedungwaru, SDN 3 Rejoagung, SMPIT Nurul Fikri, SDIT Nurul Fikri, PAUD Aulaadduna, TPA Funnies Baby, TK DW Kedungwaru, TK ABA Pelangi, TPA Insan Kamil, PAUD Aisyiyah, serta PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA Al Azhaar.

Melalui kegiatan ini, SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru berharap program MBG terus berkembang menjadi gerakan pemenuhan gizi yang berkelanjutan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Proyek rehabilitasi ruang kelas dua SMP negeri di Tulungagung dengan anggaran miliaran rupiah dipertanyakan serius. Hasil pantauan lapangan menemukan kejanggalan, salah satunya penggunaan genteng lama yang dinilai tidak memenuhi standar teknis dan berpotensi membahayakan keselamatan bangunan.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehabilitasi sedang/berat ruang kelas di SMPN 3 Tulungagung dan SMPN 2 Tulungagung pada Tahun Anggaran 2025 menyisakan tanda tanya besar.

Pengawasan lapangan mengungkap sejumlah ketidaksesuaian yang mengkhawatirkan.

Kejanggalan paling mencolok terlihat pada penggunaan material atap. Alih-alih mengganti dengan yang baru, proyek yang dikerjakan oleh CV Mitra Khasanah ini masih mempertahankan genteng-genteng lama.

Genteng ini dinilai tidak lagi memenuhi standar teknis yang aman untuk sebuah bangunan sekolah.

“Hasil pantauan menunjukkan berbagai kejanggalan yang dinilai tidak sesuai, salah satunya atap yang masih menggunakan genteng lama dengan standar teknis dan berpotensi membahayakan keselamatan bangunan,” seperti terungkap dari laporan pengawasan di lapangan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan ratusan siswa dan guru yang akan menggunakan ruang kelas tersebut.

Genteng yang sudah lapuk dan tidak standar berisiko mudah pecah atau runtuh, terutama saat cuaca ekstrem, yang dapat mengancam jiwa.

Proyek yang digarap Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ini memiliki pagu anggaran yang tidak kecil, yakni Rp 362.700.000,00. Hingga saat ini, realisasi yang telah dicairkan mencapai Rp 344.848.160,43.

Nilai yang hampir mendekati penyelesaian ini justru semakin menguatkan dugaan adanya pemborosan anggaran atau praktik yang tidak optimal.

Pelaksana pekerjaan, CV Mitra Khasanah, yang beralamat di Ds Sanggrahan RT 04 RW 02, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, belum memberikan penjelasan resmi terkait temuan ini.

Masyarakat, khususnya orang tua siswa, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban penuh atas proyek yang menggunakan uang rakyat ini.

Mereka mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk turun tangan, mengaudit ulang seluruh pekerjaan, dan memastikan standar keamanan bangunan benar-benar terpenuhi sebelum ruang kelas tersebut digunakan. (And/DON)

Editor: Joko Prasetyo